Fokus
Data & Alat
Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021
Rabu, 20 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 20 OKTOBER - 26 OKTOBER 2021
Rabu, 13 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 13 OKTOBER - 19 OKTOBER 2021
Rabu, 06 Oktober 2021 | 08:53 WIB
KURS PAJAK 6-12 OKTOBER 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dua Ketentuan Tambahan yang Perlu Diketahui Fiskus Sebelum Kunjungi WP

A+
A-
6
A+
A-
6
Dua Ketentuan Tambahan yang Perlu Diketahui Fiskus Sebelum Kunjungi WP

Ilustrasi. (DDTCNews)

JAKARTA, DDTCNews—Seiring dengan diterbitkannya Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-34/PJ/2020 dan SE-33/PJ/2020, petugas pajak kini sudah diperbolehkan untuk melakukan kegiatan kunjungan atau visit dan pengumpulan data lapangan.

Namun demikian, terdapat dua ketentuan yang harus dipatuhi sebelum menugaskan petugas pajak untuk melakukan kunjungan dan pengumpulan data lapangan. Dua ketentuan itu diatur dalam SE-34/PJ/2020.

"Kegiatan kunjungan (visit) dan/atau kegiatan pengumpulan data lapangan dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi dilakukan mengikuti protokol kesehatan sebagaimana diatur dalam SE-33/PJ/2020 dengan tambahan ketentuan sebagai berikut," tulis DJP dalam SE-34/PJ/2020.

Baca Juga: Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Pertama, Kepala KPP wajib mempertimbangkan dahulu faktor biaya, waktu, kesehatan dan keselamatan pegawai, serta pertimbangan lainnya dalam pelaksanaan visit serta pengumpulan data lapangan.

Kedua, setiap kunjungan harus mengacu pada mekanisme yang diatur pada SE-39/PJ/2015. Untuk pengumpulan data lapangan, petugas pajak tetap harus mematuhi mekanisme yang tertuang pada SE-11/PJ/2020.

Sementara itu, dalam ketentuan yang tertuang pada SE-33/PJ/2020, petugas pajak harus mematuhi protokol kesehatan seperti penggunaan masker, face shield, dan sarung tangan bila petugas pajak berinteraksi dengan wajib pajak di luar kantor, termasuk dalam hal melakukan visit.

Baca Juga: Rumah Kosong Bakal Dipajaki, Pemerintah Perlu Pertimbangkan Hal Ini

Penugasan ke luar kantor harus mempertimbangkan urgensi, jumlah pegawai, dan kondisi penyebaran Covid-19 di wilayah terkait.

Petugas pajak yang mendapatkan penugasan di luar kantor dianjurkan untuk menggunakan kendaraan dinas dan dilarang untuk kembali ke kantor bila penugasan di luar kantor tersebut memiliki risiko perjalanan yang tinggi.

Untuk diketahui, Ditjen Pajak (DJP) sebelumnya melarang kegiatan visit dalam rangka pengawasan dan meniadakan pengawasan kewilayahan per 15 Maret lalu sejalan dengan SE-13/PJ/2020.

Baca Juga: Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Meski SE-34/PJ/2020 diterbitkan, DJP belum mencabut ketentuan pada SE-13/PJ/2020 ini. "SE-13/PJ/2020 ... dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Surat Edaran Dirjen Pajak ini," sebut DJP pada SE-34/PJ/2020. (rig)

Topik : fiskus, petugas pajak, kunjungan ke wajib pajak, data pajak, DJP, se-34/2020, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 26 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tarif PPh Badan Batal Diturunkan, Konsolidasi Fiskal Jadi Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 08:28 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Dirjen Pajak Sebut NIK Jadi Basis Sistem Administrasi DJP yang Baru

Senin, 25 Oktober 2021 | 17:00 WIB
LAPORAN TAHUNAN DJP

Selidiki Tindak Pidana Perpajakan, DJP Gunakan Forensik Digital

berita pilihan

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:51 WIB
BANTUAN SOSIAL

Ada Bansos Lagi! Bantuan Rp300 Ribu Per Bulan Cair Akhir Tahun Ini

Rabu, 27 Oktober 2021 | 09:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Ini Strategi DJP dalam Awasi Kepatuhan Materiel Wajib Pajak

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 27 OKTOBER 2021 - 2 NOVEMBER 2021

Reli Penguatan Rupiah Terhadap Dolar AS Berlanjut

Rabu, 27 Oktober 2021 | 08:23 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Omzet Rp500 Juta Bebas Pajak Diharapkan Tidak Hanya Perkuat UMKM

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:09 WIB
UU HPP

Penggunaan Data Wajib Pajak Dipertegas di UU HPP, Ini Alasannya

Selasa, 26 Oktober 2021 | 18:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Pemerintah Didesak Hapus Skema Pink Tax, Diskriminasi bagi Perempuan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:54 WIB
KP2KP MAMASA

Petugas Pajak Datangi WP, Ingatkan Soal Kewajiban Perpajakan

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:45 WIB
AMERIKA SERIKAT

Demokrat Usulkan Pajak Atas 'Unrealized Gains' Para Miliarder

Selasa, 26 Oktober 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN FISKAL

Insentif Pajak Laris Manis, Suahasil: Akan Ada Pergeseran Anggaran