Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

DPR Setujui Pengenaan Pajak Iklan Digital 10%

A+
A-
0
A+
A-
0
DPR Setujui Pengenaan Pajak Iklan Digital 10%

Ilustrasi.

ANNAPOLIS, DDTCNews—Parlemen negara bagian Maryland, Amerika Serikat (AS) menyetujui rancangan undang-undang yang akan memberlakukan pajak iklan elektronik sebesar 10%.

Pengacara dari firma hukum McDermott, Will and Emery, Stephen P. Kranz mengatakan beleid pajak digital ini akan menyasar pengguna iklan elektronik seperti di Google dan Facebook. Kebijakan ini hanya berlaku di negara bagian Maryland.

"Ini (RUU pajak digital) lebih seperti hukuman dalam bentuk pajak bagi iklan digital," katanya Selasa (24/3/2020).

Baca Juga: SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Kranz mengungkapkan pungutan pajak digital sebesar 10% tidak berlaku sama untuk semua pengusaha. Entitas bisnis yang memiliki pendapatan bruto lebih dari US$100 juta per tahun akan dikenakan pajak sebesar 2,5%.

Kemudian entitas bisnis yang memiliki pendapatan kotor di atas US$1 miliar kena pajak sebesar 5%. Selanjutnya, tarif pajak digital sebesar 7,5% untuk pengusaha yang membukukan pendapatan kotor lebih dari US$5 miliar.

Tarif pajak tertinggi sebesar 10% dikenakan untuk perusahaan yang memiliki pendapatan kotor di atas US$15 miliar. Skema tarif ini berlaku untuk seluruh penghasilan yang didapat baik dari dalam negeri dan luar negeri.

Baca Juga: Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

“Akan ada banyak perusahaan di ranah iklan digital yang akan terpengaruh oleh UU ini," jelas Kranz.

Sementara itu, Direktur Kantor Agensi Iklan Walton Issacsoon, Albert Thompson menilai pemerintah perlu menentukan sasaran dari pengenaan pajak digital tersebut, apakah pajak dibebankan kepada konsumen, agensi atau penyedia platform iklan digital.

"Yang paling mendesak adalah siapa yang membayar pajak, apakah di sisi penyedia jasa atau di sisi permintaan. Hal ini penting agar kami bisa menambahkan [pajak digital] ke dalam struktur biaya mereka (klien)," ujar Thompson dilansir adage.

Baca Juga: Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP

Parlemen Maryland sebelumnya menyatakan pajak iklan digital bertujuan untuk menambah kapasitas fiskal pemerintah dalam melakukan pembangunan khususnya untuk sarana pendidikan.

Apabila jadi diimplementasikan, pajak iklan digital tersebut diperkirakan akan menghasilkan tambahan penerimaan sebesar US$250 juta pada tahun pertama diterapkannya kebijakan tersebut. (rig)

Baca Juga: Presiden Putin Bakal Jadikan Daerah Konflik sebagai Tax Haven
Topik : pajak digital, pajak iklan digital, amerika serikat, internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP