Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

Dongkrak Peringkat Kemudahan Berusaha, Ini Langkah Menko Perekonomian

A+
A-
1
A+
A-
1
Dongkrak Peringkat Kemudahan Berusaha, Ini Langkah Menko Perekonomian

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.

JAKARTA, DDTCNews - Peringkat Indonesia dalam rilis Bank Dunia terkait dengan Kemudahan Berusaha atau Ease of Doing Business (EoDB) 2020 tidak mengalami perubahan dari tahun sebelumnya. Perbaikan regulasi dijanjikan pemerintah untuk memudahkan pelaku usaha dalam memulai bisnis.

Menko Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan akan mendalami apa yang menjadi faktor penghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Perbaikan akan dimulai dari ranah perizinan.

"Yang membuat stuck (kemudahan berusaha) akan didalami, kita perbaiki dan akan memanggil pemda," katanya di Kantor Menko Perekonomian, Jumat (25/10/2019).

Baca Juga: Bebas Pungutan Ekspor, Pemerintah Harap Harga TBS di Petani Meningkat

Airlangga melanjutkan salah satu usaha yang akan dilakukan dalam jangka pendek ialah mengoptimalkan sistem Online Single Submission (OSS). Menurutnya, sistem yang kini di bawah kendali Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) belum sepenuhnya maksimal dalam memfasilitasi perizinan berbasis elektronik.

Salah satu itu yang mencuat dari pelayanan OSS ini lanjut Airlangga, ialah koordinasi dengan pemerintah daerah. Beberapa level perizinan masih mengharuskan pelaku usaha untuk berurusan dengan pemda untuk bisa memulai usaha.

"Nanti kita perbaiki dan panggil Pemda.Untuk wilayah yang OSS-nya belum jalan seperti yang diharapkan, kami akan push untuk menjalankan OSS. Saya pikir ini akan menjadi improvement," imbuhnya.

Baca Juga: Airlangga: Potensi Ekonomi Digital Ditaksir Rp4.531 Triliun pada 2030

Sebagai informasi, peringkat EoDB Indonesia tidak beranjak dari posisi 73 dari 120 negara. Namun demikian usaha pemerintah dalam perbaikan iklim investasi sedikit meningkatkan skor Indonesia dari tahun sebelumnya yang sebesar 67,96 menjadi 69,6 dari 100.

“Di antara ekonomi berpenghasilan menengah ke bawah di Asia Timur dan Pasifik, Indonesia adalah salah satu ekonomi dengan peraturan ketenagakerjaan paling kaku, terutama dalam perekrutan,” demikian pernyatan World Bank Group (WBG).

Kendati demikian, secara umum, ada beberapa perbaikan yang telah dilakukan Indonesia. Pertama, area awal mulainya bisnis (starting a business). Indonesia (Jakarta) mempermudah area ini dengan memperkenalkan platform online untuk lisensi bisnis dan mengganti salinan cetak dengan sertifikat elektronik.

Baca Juga: Kembangkan Sistem Aplikasi KEK, Pemerintah Yakin Investasi Makin Mudah

Kedua, area perolehan listrik (getting electricity). Indonesia (Surabaya) meningkatkan keandalan pasokan daya setelah renovasi dan peningkatan pemeliharaan jaringan listriknya. Indonesia (Surabaya) juga membuat perolehan sambungan listrik baru lebih cepat berkat kapasitas pembangkit yang lebih tinggi.

Ketiga, area pembayaran pajak (paying taxes). Indonesia membuat pembayaran pajak lebih mudah dengan menerapkan sistem pelaporan dan pembayaran online. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya.

Keempat, area perdagangan lintas batas (trading across borders). Indonesia membuat perdagangan lintas batas menjadi lebih mudah dengan meningkatkan pemrosesan online deklarasi pabean ekspor. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya.

Baca Juga: Kebijakan UMKM Terus Dikaji dan Diperbaiki, Ini Kata Airlangga

Kelima, area penegakan ketentuan kontrak (enforcing contracts). Indonesia membuat area ini lebih mudah dengan memperkenalkan sistem manajemen kasus elektronik untuk para hakim. Reformasi ini berlaku untuk Jakarta dan Surabaya. (Bsi)

Topik : kemudahan berusaha, peringkat RI, menko perekonomian

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Senin, 06 Desember 2021 | 15:27 WIB
INSENTIF PAJAK

Serapan Insentif Perpajakan Sudah Lampaui Pagu, Ini Kata Airlangga

Senin, 06 Desember 2021 | 10:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Digitalisasi Transaksi Pajak di Daerah Terus Bertambah, Ini Rinciannya

Senin, 22 November 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

PPKM di Luar Pulau Jawa-Bali Diperpanjang hingga 6 Desember 2021

berita pilihan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KPP PRATAMA SUKABUMI

Belum Punya NPWP, Tempat Tinggal WP Didatangi Petugas Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KP2KP PURWODADI

WP Non-Efektif Dikecualikan dari Pengawasan, Begini Penjelasan DJP

Minggu, 14 Agustus 2022 | 12:30 WIB
HUNGARIA

Beban Pajak Ditanggung Konsumen, Maskapai Ini Kena Denda Rp11 Miliar

Minggu, 14 Agustus 2022 | 11:30 WIB
KPP PRATAMA CILACAP

Usai Blokir Rekening WP Badan, Kantor Pajak Lakukan Penyitaan

Minggu, 14 Agustus 2022 | 10:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Prosedur Pemberitahuan Surat Paksa dalam Penagihan Pajak

Minggu, 14 Agustus 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN BOJONEGORO

Peringati HUT Ke-77 RI, Pemutihan Pajak Diadakan Hingga 20 Oktober