BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyatakan rancangan peraturan pemerintah (RPP) terkait dengan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 sudah siap ditandatangani dan akan terbit dalam waktu dekat.
Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 akan mulai berlaku sejak masa pajak Januari 2024 jika tidak ada hambatan.
"RPMK pun sudah kami siapkan. Insyaallah mulai masa pajak Januari 2024 sekiranya semua terlaksana dengan baik, tertandatangani, dan terpublikasikan, mulai dijalankan. Jadi Insyaallah tahun depan kita sudah mulai menggunakan tarif efektif rata-rata," katanya, Jumat (24/11/2023).
Suryo menjamin kehadiran ketentuan tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 bakal menyederhanakan proses pemotongan dan memberikan kepastian bagi para pihak yang berkewajiban memotong PPh Pasal 21.
Lebih lanjut, kehadiran tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 tidak akan menimbulkan kurang bayar ataupun lebih bayar bagi wajib pajak yang dipotong.
Seluruh PPh Pasal 21 yang telah dipotong pada setiap masa pajak sepanjang 1 tahun pajak akan diperhitungkan kembali pada akhir tahun.
"Dari penghitungan ini akan kelihatan lebih atau kurang bayar sehingga di pelaporan terakhirnya pajak yang terutang tidak terjadi kelebihan atau kekurangan. Jadi, betul-betul jumlah yang dibayarkan tidak berbeda dari kondisi saat ini," tutur Suryo.
Tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 nantinya tidak hanya diberlakukan untuk memotong pajak atas penghasilan yang diterima oleh karyawan semata, tetapi juga berlaku atas penghasilan yang diterima nonkaryawan.
Sebagai informasi, tarif efektif pemotongan PPh Pasal 21 disiapkan dalam rangka menyederhanakan sistem pemotongan PPh Pasal 21 yang saat ini cenderung rumit.
Saat ini, DJP mencatat terdapat 400 skenario pemotongan PPh Pasal 21 berdasarkan ketentuan yang berlaku saat ini. Kondisi tersebut kerap kali menimbulkan kebingungan dan memberatkan wajib pajak.
Mekanisme penerapan tarif efektif rata-rata nantinya mengalikan tarif efektif dengan penghasilan bruto untuk masa pajak selain masa pajak terakhir.
Untuk masa pajak terakhir, tetap akan menggunakan tarif PPh Pasal 17 ayat (1) huruf UU PPh, atas jumlah penghasilan bruto dikurangi biaya jabatan/pensiun, iuran pensiun, dan penghasilan tidak kena pajak (PTKP). (rig)
