Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 24 September 2021 | 18:50 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 24 September 2021 | 18:45 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 24 September 2021 | 18:02 WIB
PROFIL PERPAJAKAN VENEZUELA
Jum'at, 24 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Minggu, 26 September 2021 | 09:00 WIB
KETUA APPI SUWANDI WIRATNO
Jum'at, 24 September 2021 | 16:35 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 24 September 2021 | 15:47 WIB
PAJAK SELEBRITAS
Reportase
Perpajakan.id

DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

A+
A-
4
A+
A-
4
DJP Sediakan Data Prepopulated dalam e-Faktur 3.0, Penentunya Tetap WP

Ilustrasi. (DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak (DJP) menegaskan dengan adanya fitur prepopulated, faktur pajak tidak serta-merta berada dalam menu administrasi pajak masukan.

Dalam laman resminya, DJP menyatakan data faktur pajak yang tersedia di e-Faktur 3.0 tidak dimaksudkan akan langsung berada dalam menu administrasi atau daftar pajak masukan. Pasalnya, wajib pajak masih tetap menjadi penentu atas faktur pajak tersebut.

“Sifatnya data prepopulated sehingga wajib pajak harus menentukan terlebih dahulu masa pajak dan status pengkreditannya. Setelah ditentukan dan di-upload, baru data tersebut masuk ke daftar pajak masukan,” tulis DJP, dikutip pada Kamis (24/9/2020).

Baca Juga: Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

DJP menegaskan fitur prepopulated pajak masukan yang ada di dalam e-Faktur 3.0 merupakan alat baru untuk memudahkan wajib pajak. Dengan fitur ini, wajib pajak tidak perlu melakukan input data secara manual seperti dalam aplikasi e-Faktur 2.2.

Dengan e-Faktur 2.2, setiap kali pengusaha kena pajak (PKP) memperoleh faktur pajak atas perolehan barang kena pajak (BKP) atau jasa kena pajak (JKP) dari lawan transaksi, mereka harus melakukan input secara manual (key-in) melalui skema impor data.

“Menu [prepopulated] ini merupakan alat bantu untuk memudahkan wajib pajak agar tidak perlu melakukan input (key-in),” imbuh DJP.

Baca Juga: Penerbit Faktur Pajak Fiktif Divonis Denda Rp41,1 Miliar

Otoritas juga mengatakan fitur prepopulated pajak masukan e-Faktur 3.0 menggunakan default pajak masukan dikreditkan, kecuali untuk faktur pajak dengan kode transaksi 07 dan 08. Prepopulated pajak masukan e-Faktur tersedia untuk pajak masukan sejak Januari 2020.

Dengan demikian, untuk pengkreditan pajak masukan masa pajak sebelum Agustus 2020, wajib pajak tinggal memilih masa pajak yang akan dikreditkan. Pada saat user memilih masa pajak yang dilaporkan, akan ada sejumlah data yang disediakan.

Data tersebut adalah pajak masukan dari faktur pajak keluaran dari PKP penjual yang sudah memperoleh approval sukses pada masa pajak tersebut. Selain itu, ada data pajak masukan pada 3 masa pajak ke belakang yang belum dikreditkan atau dilaporkan dalam surat pemberitahuan (SPT) masa pajak pertambahan nilai (PPN).

Baca Juga: 'Insentif PPnBM Mobil Tepat Waktunya'

“Melalui prosedur ini PKP pembeli dapat memilih untuk mengkreditkan pajak masukan di masa pajak tertentu. Dalam hal PKP memilih untuk mengkreditkan pajak masukan dimaksud, PKP dapat meng-upload pajak masukan yang akan dikreditkan,” demikian penjelasan DJP.

Adapun pajak masukan yang tidak di-upload merupakan pajak masukan yang belum dikreditkan. DJP mengatakan pajak masukan itu akan tersedia untuk pembetulan masa pajak tersebut atau pelaporan SPT masa PPN pada 3 masa pajak berikutnya.

Mekanisme itu tidak hanya berlaku untuk mengkreditkan pajak masukan masa pajak sebelum Agustus 2020, tetapi juga terhadap kasus faktur pajak masa pajak tidak sama atau faktur pajak yang terlambat diterima ke masa pajak Agustus 2020.

Baca Juga: Genjot Konsumsi, Vietnam Bakal Obral Diskon PPN Hingga Akhir Tahun

Uji coba aplikasi e-Faktur 3.0 sudah dilakukan secara bertahap mulai Februari 2020. Implementasi secara nasional akan dilakukan mulai 1 Oktober 2020. Simak artikel ‘Lima Langkah Mudah Update e-Faktur versi 3.0’.(kaw)

Topik : e-Faktur, e-Faktur 3.0, faktur pajak, Ditjen Pajak, DJP, PKP, PPN, pajak masukan, prepopulated

KOMENTAR

Di mana posisi Anda terhadap suatu wacana kebijakan perpajakan? Apa yang melatarbelakangi posisi Anda? Yuk, ikut berpartisipasi dalam Debat DDTCNews! Tulis komentar, isi survei, dan rebut hadiah berupa uang tunai! Kunjungi Setuju dengan Pajak Karbon? Sampaikan Pendapat Anda, Rebut Hadiahnya!
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

berita pilihan

Minggu, 26 September 2021 | 15:00 WIB
PRANCIS

OECD Minta Stimulus Fiskal di Tiap Yurisdiksi Dilanjutkan Tahun Depan

Minggu, 26 September 2021 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Pandemi Jadi Momentum Penguatan Ketentuan Antipenghindaran Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 14:00 WIB
DENMARK

Kurangi Konsumsi Minuman Beralkohol, WHO Minta Tarif Pajak Dinaikkan

Minggu, 26 September 2021 | 13:30 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Bonus Demografi Bisa Berdampak Positif Terhadap Penerimaan Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 13:00 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Awkarin Datangi Kantor Pajak, Ada Apa?

Minggu, 26 September 2021 | 12:55 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Pentingnya Moral Pajak untuk Penerimaan yang Berkelanjutan

Minggu, 26 September 2021 | 12:00 WIB
KOTA BATU

Puluhan Pengusaha Dapat Sosialisasi Soal Kewajiban Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Pembayaran Sendiri PPh Final Penjualan Tanah/Bangunan Non-Pengembang

Minggu, 26 September 2021 | 10:30 WIB
AFRIKA SELATAN

Otoritas Rilis Formulir Deklarasi Baru Soal Residensi Pajak

Minggu, 26 September 2021 | 10:00 WIB
IRLANDIA

Hadapi Konsensus Global, Strategi Kebijakan Pajak 2022 Mulai Dikaji