Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

A+
A-
76
A+
A-
76
DJP Mulai Kirim Email Blast Soal PPS ke Wajib Pajak, Begini Isinya

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) mulai mengirimkan e-mail kepada wajib pajak yang berisikan imbauan untuk mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS).

DJP melalui e-mail tersebut menyatakan seluruh wajib pajak yang belum mengungkapkan semua hartanya berkesempatan mengikuti PPS. Program itu berlangsung selama 6 bulan, sejak 1 Januari hingga 30 Juni 2022.

"Memberikan kesempatan sebesar-besarnya bagi seluruh wajib pajak untuk dapat mengungkapkan kewajiban perpajakannya yang belum dipenuhi melalui program pengungkapan sukarela," bunyi penggalan e-mail tersebut, dikutip pada Senin (17/1/2022).

Baca Juga: Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Dalam surat elektroniknya, DJP menjelaskan terdapat 2 skema atau kebijakan PPS. PPS kebijakan I dapat diikuti wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty dengan basis aset per 31 Desember 2015 yang belum diungkapkan.

Sementara itu, kebijakan II PPS dapat diikuti wajib pajak orang pribadi bukan peserta tax amnesty dengan basis aset perolehan 2016-2020 yang belum dilaporkan dalam SPT tahunan penghasilan orang pribadi 2020.

Kemudian, peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final yang tarifnya berbeda-beda tergantung pada perlakuan wajib pajak terhadap harta yang diungkapkan.

Baca Juga: Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

DJP menyebut wajib pajak perlu mengikuti PPS untuk menghindari pengenaan sanksi administrasi apabila ditemukan data harta yang belum dilaporkan pada kemudian hari.

"Kami mengimbau saudara untuk berpartisipasi dalam PPS ini dan segera menyiapkan kelengkapan yang dipersyaratkan mengingat program ini hanya berlangsung selama 6 bulan saja dan tidak ada lagi pada masa mendatang," jelas DJP.

Tak ketinggalan, DJP menyampaikan terima kasih atas kontribusi wajib pajak dalam membangun negeri melalui pembayaran pajak. Menurut DJP, pajak yang dibayarkan menjadi sumber utama penerimaan negara untuk membiayai berbagai program pemerintah untuk menangani pandemi Covid-19 sekaligus memulihkan perekonomian nasional. (rig)

Baca Juga: Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Topik : UU HPP, pajak, program pengungkapan sukarela, PPS, tax amnesty, harta, DJP, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Sabtu, 21 Mei 2022 | 12:00 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Lunasi Utang Pajak Rp3,4 Miliar, Truk & Mobil Milik WP Disita KPP

Sabtu, 21 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Ketentuan Penghitungan Imbalan Bunga

Sabtu, 21 Mei 2022 | 10:00 WIB
ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN

Makin Simpel! NIK sebagai NPWP Jadi Tonggak Awal 'Single Sign On'

Sabtu, 21 Mei 2022 | 09:00 WIB
KINERJA FISKAL

Begini Dampak Perubahan Ekonomi Makro Terhadap Penerimaan Perpajakan

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 20:00 WIB
DATA PPS HARI INI

Rilis 55.643 Surat Keterangan PPS, DJP Dapat Setoran Rp9,53 Triliun

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:30 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Pemerintah Fokus Lakukan Konsolidasi Fiskal, Ternyata Ini Alasannya

Minggu, 22 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH

Dorong Ekspor, Sri Mulyani: Eksportir Tidak Sendirian

Minggu, 22 Mei 2022 | 17:30 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Setoran PPh Badan dan Migas Berkorelasi Positif dengan Harga Komoditas

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus