Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

DJP Kirim Tersangka Penyalahgunaan Faktur Pajak Ke Kejati DKI Jakarta

A+
A-
12
A+
A-
12
DJP Kirim Tersangka Penyalahgunaan Faktur Pajak Ke Kejati DKI Jakarta

Suasana konferensi pers. 

JAKARTA, DDTCNews – Kantor Wilayah (Kanwil) DJP Jakarta Selatan II melakukan ekspos penegakan hukum atas penyalahgunaan faktur pajak. Tersangka diserahkan kepada Kejaksaan Tinggi untuk diproses secara pidana.

Kabid Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Kanwil DJP Jakarta Selatan II Rizaldi mengatakan pihaknya menyerahkan satu tersangka dengan inisial IS kepada Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta hari ini. Tersangka diduga dengan sengaja menyalahgunakan faktur pajak untuk transaksi PPN kepada beberapa perusahaan.

“Tersangka menjalankan modus sebagai sales faktur pajak yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya untuk 14 perusahaan penerbit,” katanya di Media Center Kejati DKI Jakarta, Kamis (12/12/2019).

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

Rizaldi menyampaikan IS tidak berorperasi sendirian. IS merupakan bagian dari komplotan yang beroperasi di wilayah Bandung Jawa Barat dan sekitar Jabodetabek. Pengungkapan kasus ini merupakan kerja sama antara Kanwil DJP Jaksel II, Kanwil Jawa Barat I, dan Kanwil Jawa Barat III.

Berdasarkan hasil penyidikan, IS diduga dengan sengaja menyampaikan SPT masa PPN yang tidak berdasarkan transaksi sebenarnya atas nama tiga perusahaan yakni, PT SJ, PT JS dan PT KMT. Adapun lawan transaksi PPN dilakukan oleh anggota komplotan lain di wilayah Jawa Barat dengan cara membeli dan mengkreditkan faktur pajak yang tidak sesuai transaksi.

Faktur bodong yang tidak ada transaksi tersebut kemudian dimasukkan dalam SPT masa PPN klien perusahaan. Dengan demikian, mengakibatkan pembayaran PPN ke kas negara menjadi berkurang. Perbuatan tersebut dilakukan IS sejak Januari 2015 hingga Desember 2017.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

"Perbuatan IS ini ditaksir menimbulkan kerugian pendapatan negara sebesar Rp737, 9 juta,” paparnya.

Dengan diserahkannya IS kepada Kejati DKI Jakarta maka proses kini bergulir pada ranah pidana. IS disebut melanggar Pasal 39A UU No.16/2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP). Ancaman pidana dari pelanggaran yang dilakukan IS terkait penyalahgunaan faktur pajak adalah pidana penjara paling singkat 2 tahun dan paling lama 6 tahun.

Selain itu, beban denda yang harus dibayar paling sedikit 2 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. Kemudian, denda paling banyak 6 kali jumlah pajak dalam faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, dan/atau bukti setoran pajak. (kaw)

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis Keputusan Baru Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26

Topik : faktur pajak, DJP, penegakan hukum
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:43 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Senin, 10 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PMK 96/2020
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:30 WIB
PELAYANAN PAJAK
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH