Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

DJP Bidik Target Setoran Pajak 2020 Tumbuh 12%

1
1

Ilustrasi gedung DJP.

JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah menargetkan pertumbuhan penerimaan pajak 2020 sebesar 9%—12%. Topik tersebut menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Selasa (25/6/2019).

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan target pertumbuhan 9%—12% dihitung berdasarkan asumsi pertumbuhan alamiah, yakni kombinasi asumsi pertumbuhan ekonomi dan inflasi.Dengan asumsi pertumbuhan ekonomi 5,3% dan inflasi 3,5%, pertumbuhan alamiah pajak sudah hampir 9%.

“Nah, dengan angka tersebut, kita tambah extra effort, bisa diperkirakan 2020 tumbuh kurang lebih 9%—12% dari 2019,” ujarnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Namun, dia mengaku masih belum bisa memaparkan secara detail angka pasti target pemerintah. Usulan target akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Seperti diketahui, basis perhitungan pertumbuhan juga masih belum pasti. Hal ini dikarenakan ada risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – pajak pada tahun ini. Apalagi, hingga akhir Mei 2019, setoran pajak hanya tumbuh 2,4%.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik penerimaan bea keluar. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengestimasi realisasi pos penerimaan tersebut tidak akan sesuai target Rp4,42 triliun. Apalagi, hingga 23 Juni 2019, penerimaan bea keluar baru mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 35% dari target.

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ruang untuk Tumbuh Masih Terbuka

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ruang bagi penerimaan pajak untuk tumbuh masih terbuka selama masih ada ketidakpatuhan wajib pajak. Extra effort akan sangat ditentukan oleh sejumlah kebijakan, salah satunya terkait dengan data.

“Kita toh juga makin canggih dalam menggunakan data. Saat ini, sumber data juga makin kaya, termasuk data keuangan dalam negeri maupun data keuangan luar negeri. Ini proses bisnis rutin yang kami lakukan,” jelasnya.

Baca Juga: Ini 4 Sasaran Ekstensifikasi Ditjen Pajak
  • Jenis Data yang Bisa Dimanfaatkan DJP

Ada tiga jenis data yang bisa digunakan pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Pertama, data kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Kedua, data hasil implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI).

Ketiga, data dari pihak ketiga yang telah diidentifikasi. Data-data tersebut seharusnya bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) sudah bisa membentuk direktorat data dan informasi.

  • Upaya Pengamanan Target 2019 Lebih Menantang  

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan upaya pengamanan target penerimaan pajak pada tahun ini lebih menantang dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan – dari sisi percepatan restitusi – maupun kondisi perekonomian yang tidak sesuai proyeksi awal.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Loyo, Strategi Utang Berubah? Ini Kata Kemenkeu
  • Efek Penurunan Ekspor

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ada beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor. Hal serupa juga terjadi untuk Newmont. Kondisi ini membuat target penerimaan bea keluar tahun ini dipastikan tidak bisa sesuai target.

“Soal bea keluar, target kami kan Rp4,42 triliun dan sekarang baru Rp1,57 triliun. Akhir tahun tidak akan tercapai karena Freeport mengalihkan penambangan dari semula permukaan ke underground,” jelasnya.

  • Kadin Minta Penurunan Bertahap Tarif PPh Badan

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono mengatakan penurunan tarif PPh badan di Indonesia berisiko memukul penerimaan negara. Oleh karena itu, dia meminta penurunan tarif dari 25% menjadi 20% dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: OECD Minta Indonesia Tingkatkan Pengenaan Pajak Hijau, Apa Itu?

“Memang pengusaha ingin tax rate turun sehingga mendorong investasi, tapi kami paham ini dilematis bagi pemerintah karena risikonya besar terhadap penerimaan. Lebih baik turun gradual 3% dalam dua tahun ke depan sambil menunggu ekonomi membaik, juga sambil mengeskplor sumber-sumber pajak baru,” jelasnya. (kaw)

“Nah, dengan angka tersebut, kita tambah extra effort, bisa diperkirakan 2020 tumbuh kurang lebih 9%—12% dari 2019,” ujarnya.

Baca Juga: Ditjen Pajak: Setoran PPN Masih Tertekan

Namun, dia mengaku masih belum bisa memaparkan secara detail angka pasti target pemerintah. Usulan target akan disampaikan langsung oleh Presiden Joko Widodo saat menyampaikan Nota Keuangan dan RAPBN 2020.

Seperti diketahui, basis perhitungan pertumbuhan juga masih belum pasti. Hal ini dikarenakan ada risiko shortfall – selisih kurang antara realisasi dan target – pajak pada tahun ini. Apalagi, hingga akhir Mei 2019, setoran pajak hanya tumbuh 2,4%.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti topik penerimaan bea keluar. Ditjen Bea dan Cukai (DJBC) mengestimasi realisasi pos penerimaan tersebut tidak akan sesuai target Rp4,42 triliun. Apalagi, hingga 23 Juni 2019, penerimaan bea keluar baru mencapai Rp1,6 triliun atau sekitar 35% dari target.

Baca Juga: Ditjen Pajak Mulai Tindak Lanjuti Pertukaran Informasi Secara Spontan

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Ruang untuk Tumbuh Masih Terbuka

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan ruang bagi penerimaan pajak untuk tumbuh masih terbuka selama masih ada ketidakpatuhan wajib pajak. Extra effort akan sangat ditentukan oleh sejumlah kebijakan, salah satunya terkait dengan data.

“Kita toh juga makin canggih dalam menggunakan data. Saat ini, sumber data juga makin kaya, termasuk data keuangan dalam negeri maupun data keuangan luar negeri. Ini proses bisnis rutin yang kami lakukan,” jelasnya.

Baca Juga: Ini 4 Sasaran Ekstensifikasi Ditjen Pajak
  • Jenis Data yang Bisa Dimanfaatkan DJP

Ada tiga jenis data yang bisa digunakan pemerintah untuk mengoptimalisasi penerimaan pajak. Pertama, data kebijakan pengampunan pajak (tax amnesty). Kedua, data hasil implementasi pertukaran informasi keuangan secara otomatis (automatic exchange of information/AEoI).

Ketiga, data dari pihak ketiga yang telah diidentifikasi. Data-data tersebut seharusnya bisa dijadikan dasar bagi pemerintah untuk mengamankan target penerimaan pajak. Apalagi, Ditjen Pajak (DJP) sudah bisa membentuk direktorat data dan informasi.

  • Upaya Pengamanan Target 2019 Lebih Menantang  

Dirjen Pajak Robert Pakpahan mengatakan upaya pengamanan target penerimaan pajak pada tahun ini lebih menantang dibandingkan dengan tahun lalu. Hal ini dikarenakan adanya perubahan kebijakan – dari sisi percepatan restitusi – maupun kondisi perekonomian yang tidak sesuai proyeksi awal.

Baca Juga: Realisasi Penerimaan Loyo, Strategi Utang Berubah? Ini Kata Kemenkeu
  • Efek Penurunan Ekspor

Dirjen Bea dan Cukai Heru Pambudi mengatakan ada beberapa perubahan kebijakan yang dilakukan PT Freeport Indonesia. Hal ini berdampak pada penurunan ekspor. Hal serupa juga terjadi untuk Newmont. Kondisi ini membuat target penerimaan bea keluar tahun ini dipastikan tidak bisa sesuai target.

“Soal bea keluar, target kami kan Rp4,42 triliun dan sekarang baru Rp1,57 triliun. Akhir tahun tidak akan tercapai karena Freeport mengalihkan penambangan dari semula permukaan ke underground,” jelasnya.

  • Kadin Minta Penurunan Bertahap Tarif PPh Badan

Wakil Ketua Komite Tetap Bidang Perpajakan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Herman Juwono mengatakan penurunan tarif PPh badan di Indonesia berisiko memukul penerimaan negara. Oleh karena itu, dia meminta penurunan tarif dari 25% menjadi 20% dilakukan secara bertahap.

Baca Juga: OECD Minta Indonesia Tingkatkan Pengenaan Pajak Hijau, Apa Itu?

“Memang pengusaha ingin tax rate turun sehingga mendorong investasi, tapi kami paham ini dilematis bagi pemerintah karena risikonya besar terhadap penerimaan. Lebih baik turun gradual 3% dalam dua tahun ke depan sambil menunggu ekonomi membaik, juga sambil mengeskplor sumber-sumber pajak baru,” jelasnya. (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, AEoI, penerimaan pajak
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM
Rabu, 15 Agustus 2018 | 10:40 WIB
VAT REFUND
Kamis, 16 Agustus 2018 | 17:11 WIB
VAT REFUND
Jum'at, 27 Juli 2018 | 14:59 WIB
UU PNBP