Fokus
Literasi
Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH
Rabu, 10 Agustus 2022 | 17:30 WIB
KAMUS PAJAK
Senin, 08 Agustus 2022 | 18:30 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 05 Agustus 2022 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Data & Alat
Rabu, 10 Agustus 2022 | 09:07 WIB
KURS PAJAK 10 AGUSTUS - 16 AGUSTUS 2022
Rabu, 03 Agustus 2022 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 3 AGUSTUS - 9 AGUSTUS 2022
Senin, 01 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KMK 39/2022
Rabu, 27 Juli 2022 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 27 JULI - 2 AGUSTUS 2022
Reportase

DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

A+
A-
9
A+
A-
9
DJP: Ada Pengawasan Pelaksanaan Juknis Pembatalan Surat Keterangan PPS

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen pajak menerbitkan pertunjuk teknis pembetulan atau pembatalan surat keterangan pengungkapan harta bersih dalam Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Jumat (24/6/2022).

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan petunjuk teknis yang tertuang dalam SE-17/PJ/2022 diperlukan untuk memberikan panduan bagi pegawai pajak. Surat edaran ini merupakan perpanjangan dari ketentuan yang sudah masuk dalam PMK 196/2021.

“Pada PMK disebutkan apabila dari hasil penelitian terdapat ketidaksesuaian antara harta yang diungkap dan harta yang sebenarnya maka akan dapat dilakukan pembetulan atau pembatalan surat keterangan yang telah diterbitkan," katanya.

Baca Juga: Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Pembatalan juga dapat dilakukan apabila wajib pajak diketahui ternyata tidak memenuhi syarat untuk turut serta dalam PPS.

Selain mengenai PPS, ada pula bahasan terkait dengan kinerja penerimaan pajak hingga akhir Mei 2022. Kemudian, masih ada bahasan tentang ketentuan fasilitas PPN dan pajak atas natura yang akan menjadi aturan turunan dari Undang-Undang (UU) Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).

Berikut ulasan berita selengkapnya.

Pengawasan di Lapangan

Berdasarkan pada petunjuk teknis dalam SE-17/PJ/2022, sistem informasi DJP akan menyediakan data mengenai kesalahan penulisan, kesalahan penghitungan, ketidaksesuaian harta yang diungkap, atau tidak terpenuhinya persyaratan kepada kantor pelayanan pajak (KPP).

Baca Juga: NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Selanjutnya, KPP akan melakukan penelitian atas data-data tersebut dan berwenang melakukan pembetulan atau pembatalan surat keterangan atas nama dirjen pajak jika terdapat ketidaksesuaian. Dirjen Pajak Suryo Utomo memastikan adanya pengawasan atas penerapan SE-17/PJ/2022 di lapangan.

"Pengawasan pasti akan kami lakukan secara sistematis karena pelaksanaan PPS ini juga dilakukan secara sistematis," ujarnya. (DDTCNews)

Kinerja Penerimaan Pajak

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan realisasi penerimaan pajak hingga Mei 2022 senilai Rp705,82 triliun. Angka itu setara 55,8% dari target yang ditetapkan pemerintah sekaligus mencatatkan pertumbuhan 53,58% secara tahunan.

Baca Juga: Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

“Ini kenaikan yang luar biasa dari tahun lalu. Tahun lalu sudah naik, tahun ini lebih naik lagi," kata Sri Mulyani.

Capaian itu menggambarkan tren pemulihan ekonomi yang terjadi di tengah pandemi Covid-19. Namun, Sri Mulyani juga mengakui adanya pengaruh basis penerimaan yang rendah pada 2021 dan kenaikan harga komoditas global. Simak pula ‘Penerimaan PPh Badan Tumbuh 127,5%, Sri Mulyani: Luar Biasa Tinggi’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan)

Penggunaan e-Faktur Host-to-Host

Sesuai dengan PER-03/PJ/2022, aplikasi e-faktur host-to-host hanya dapat digunakan oleh pengusaha kena pajak (PKP) yang membuat faktur pajak lewat penyedia jasa aplikasi perpajakan (PJAP). Namun, PKP yang sudah menggunakan aplikasi sebelum PER-03/PJ/2022 terbit, masih dapat memakainya.

Baca Juga: Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

"Ada beberapa PKP yang sudah mendapatkan penetapan, bisa melakukan host-to-host dengan kami di DJP. Pada PER-03/PJ/2022, kami sudah sebutkan, sepanjang sudah mendapatkan keputusan maka dapat terus memanfaatkan [e-faktur host-to-host]," ujar Dirjen Pajak Suryo Utomo. (DDTCNews)

Konsekuensi Peserta Tax Amnesty Tidak Ikut PPS

DJP mengungkap konsekuensi bagi wajib pajak sebenarnya memenuhi kondisi sebagai peserta skema kebijakan I PPS, tetapi memilih untuk tidak ikut. Konsekuensi juga berlaku untuk wajib pajak yang mengikuti skema kebijakan I PPS, tetapi tidak melaporkan seluruh hartanya. Artinya, masih ada harta yang belum diungkap melalui Tax Amnesty pada 2016-2017 ataupun PPS.

“Harta yang belum atau kurang diungkap tersebut akan dianggap sebagai penghasilan pada saat ditemukannya data dan/atau informasi mengenai harta tersebut oleh DJP. Perlu kita perhatikan di sini, tidak ada batas waktunya,” ujar Giyarso, Penyuluh Pajak Ahli Muda DJP. (DDTCNews)

Baca Juga: Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

PPh atas Natura dan Fasilitas PPN

Dirjen Pajak Suryo Utomo menyebut aturan pelaksana UU HPP akan dirilis dalam waktu dekat.Suryo mengatakan ada 2 peraturan pemerintah (PP) yang segera dirilis. Kedua PP tersebut terkait dengan PPh atas natura dan fasilitas PPN.

"Nanti akan kami berikan review yang lebih lengkap terkait kedua hal ini apabila alas regulasi yang diperlukan sudah dapat diterbitkan," katanya. (DDTCNews)

Suku Bunga Acuan Bank Indonesia

Bank Indonesia (BI) mempertahankan BI 7-Day Reverse Repo Rate (BI7DRR) pada level 3,50% dalam Rapat Dewan Gubernur BI pada 22-23 Juni 2022. Selain BI7DRR, BI menetapkan suku bunga deposit facility sebesar 2,75% dan suku bunga lending facility sebesar 4,25%.

Baca Juga: Mengenal Dwelling Time

"Keputusan ini sejalan dengan perlunya pengendalian inflasi dan menjaga stabilitas nilai tukar, serta tetap mendukung pertumbuhan ekonomi di tengah naiknya tekanan eksternal terkait dengan meningkatnya risiko stagflasi di berbagai negara," ujar Gubernur BI Perry Warjiyo. (DDTCNews/Bisnis Indonesia/Kontan) (kaw)

Topik : berita pajak hari ini, berita pajak, pajak, program pengungkapan sukarela, PPS, Ditjen Pajak, DJP, SE-17/PJ/2022

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:45 WIB
DDTC ACADEMY - INTENSIVE COURSE

Pentingnya Mendalami Pemahaman Pajak Internasional, Termasuk P3B

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK DAERAH

Cara Blokir STNK Secara Online di Provinsi Jawa Barat

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tegas! KPK Sebut Restoran yang Jualan Online Perlu Dikenai Pajak

Jum'at, 12 Agustus 2022 | 14:00 WIB
PAJAK DAERAH

Kemendagri Usul BBN 2 dan Pajak Progresif Kendaraan Dihapus

berita pilihan

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 16:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Anda Cuan Banyak Tahun Ini? Ingat, Angsuran PPh 25 Bisa Dinaikkan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 15:30 WIB
PMK 112/2022

NIK Jadi NPWP, Bayi Lahir Sudah Menanggung Pajak? Simak Penjelasan DJP

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 14:45 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Baru Faktur Pajak di PER-11/PJ/2022, Ini Poin-Poin Perubahannya

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:30 WIB
PER-11/PJ/2022

Ada PER-11/PJ/2022, Simak Contoh Pencantuman Alamat PKP Pembeli

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 13:00 WIB
KINERJA FISKAL

Posisi Utang Pemerintah Hingga Juli 2022 Capai Rp7.163,12 Triliun

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 12:00 WIB
KOTA SALATIGA

Tekan Kecurangan, Daerah Ini Pasang Tapping Box di 50 Tempat Usaha

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Mengenal Dwelling Time

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 10:00 WIB
PENERIMAAN PAJAK

Hingga Juli, Pajak Daerah Berbasis Konsumsi Catatkan Kinerja Positif

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:01 WIB
PER-11/PJ/2022

Aturan Soal Faktur Pajak Direvisi, Ketentuan Alamat PKP Pembeli Diubah

Sabtu, 13 Agustus 2022 | 09:00 WIB
PENEGAKAN HUKUM

Kasus Pencucian Uang, Ditjen Pajak Sita 6 Aset Milik Tersangka