PAJAK DIGITAL

Ditjen Pajak Sebut Pelaku PMSE Sudah Patuh Setor PPN

Redaksi DDTCNews | Senin, 29 November 2021 | 18:43 WIB
Ditjen Pajak Sebut Pelaku PMSE Sudah Patuh Setor PPN

Ilustrasi.

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) menyebutkan pelaku perdagangan melalui saluran elektronik (PMSE) sampai saat ini memiliki tingkat kepatuhan yang baik dalam memungut dan menyetorkan PPN ke kas negara.

Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas DJP Neilmaldrin Noor mengatakan tingkat kepatuhan yang baik dari PMSE terlihat dari kinerja penerimaan PPN transaksi elektronik. Sampai dengan akhir Oktober 2021 penerimaan PPN dari transaksi elektronik mencapai Rp3,92 triliun.

"Dari realisasi tersebut bisa dilihat bahwa kepatuhan pelaku PMSE cukup optimal dan DJP akan terus mengoptimalkan penerimaan negara dari transaksi PMSE," katanya Senin (29/11/2021).

Baca Juga:
Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Neilmaldrin menjelaskan upaya optimalisasi dilakukan dengan terus menambah pelaku usaha yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. DJP juga bisa mengurangi jumlah perusahaan yang ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE untuk menjaga penerimaan tetap optimal.

Oleh karena itu, fungsi pengawasan terus dilakukan DJP terhadap pelaku usaha yang sudah ditunjuk sebagai pemungut PPN PMSE. Proses bisnis pengawasan tersebut dilakukan oleh unit vertikal DJP yang menangani wajib pajak besar.

"DJP juga melakukan pengawasan dari transaksi PMSE, pengawasan ini dilakukan oleh Kantor Pelayanan Pajak Wajib Pajak Besar (LTO) dan KPP Madya tempat WP PMSE terdaftar," terangnya.

Baca Juga:
Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Hingga 31 Oktober 2021, para pemungut pajak pertambahan nilai (PPN) produk digital dalam perdagangan melalui sistem elektronik (PMSE) telah memungut dan menyetorkan PPN senilai Rp3,92 triliun ke kas negara.

Setoran tersebut terdiri dari realisasi penerimaan pada 2020 senilai Rp0,73 triliun dan setoran pada 2021 senilai Rp3,19 triliun. Setoran tersebut berasal dari 65 pelaku usaha PMSE yang sudah ditunjuk DJP. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 09:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Ingat, BUMDes Wajib Menyusun Pembukuan Terpisah dari Pemerintah Desa

Rabu, 22 Mei 2024 | 09:05 WIB KURS PAJAK 22 MEI 2024 - 28 MEI 2024

Kurs Pajak Terbaru: Dinamis, Rupiah Masih Menguat Atas Dolar AS

BERITA PILIHAN
Jumat, 24 Mei 2024 | 15:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

WP Luar Negeri Dapat Hadiah Perlombaan, Begini Perlakuan Pajaknya

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:44 WIB KABUPATEN MAJALENGKA

Pemkab Tetapkan 6 Tarif PBB-P2 Sesuai NJOP

Jumat, 24 Mei 2024 | 14:20 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Laporan Keuangan Koperasi, Ada Tahunan dan Periodik

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:43 WIB PERATURAN PERPAJAKAN

Peraturan Baru Administrasi PPN Hasil Tembakau, Download di Sini!

Jumat, 24 Mei 2024 | 13:00 WIB KAMUS PAJAK

Apa Itu Penggantian dalam Dasar Pengenaan Pajak PPN?

Jumat, 24 Mei 2024 | 12:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

BPKP Klaim Beri Kontribusi ke Keuangan Negara hingga Rp310 Triliun

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB INFOGRAFIS PAJAK

Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Mantan Pegawai atas Jasa Produksi

Jumat, 24 Mei 2024 | 11:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Sri Mulyani Sebut Pemerintah Baru akan Mewarisi APBN yang Kredibel