IBU KOTA NUSANTARA (IKN)

Ditanya Anak SD, Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Tidak Pindah ke Papua

Redaksi DDTCNews | Jumat, 07 Juli 2023 | 14:03 WIB
Ditanya Anak SD, Jokowi Ungkap Alasan Ibu Kota Tidak Pindah ke Papua

Presiden Jokowi saat menjawab pertanyaan murid SD di Ballroom Cendrawasih, Swiss-Belhotel, Kota Jayapura, Papua, Jumat (7/7/2023). (Foto: BPMI Setpres/Laily Rachev)

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyampaikan alasannya tidak memindahkan ibu kota Indonesia ke Papua dan malah memilih Kalimantan sebagai lokasi baru. Hal ini diungkap di tengah pertemuan Jokowi bersama perwakilan murid-murid SD di Kota Jayapura, Papua di sela kunjungan kerjanya ke wilayah tersebut.

Dalam pertemuan tersebut, Kesia Olivia Ergor, seorang pelajar SD melempar pertanyaan kepada Presiden Jokowi. Dia bertanya mengapa Papua tidak dipilih sebagai lokasi ibu kota yang baru.

"Indonesia ini sangat besar, dari Papua sampai ke Aceh, dari Sabang sampai ke Merauke ya. Sangat luas sekali," kata Jokowi, Jumat (7/7/2023).

Baca Juga:
Jokowi: Presiden dan Wapres Terpilih Harus Segera Siap-Siap Bekerja

Dengan kondisi geografis Indonesia yang luas tersebut, Jokowi menjelaskan, lokasi ibu kota Nusantara (IKN) akhirnya ditetapkan di Kalimantan. Pertimbangannya, salah satunya, posisinya berada di tengah-tengah kepulauan NKRI sehingga dekat untuk diakses dari sisi barat, timur, utara, maupun selatan Indonesia.

"Kalau dipilih yang timur (misalnya Papua), yang dari Aceh ke Papua itu kalau ke sini jauh sekali. 9 jam dari Aceh ke Papua naik pesawat. Itu kalau naik kapal bisa berminggu-minggu," kata Jokowi.

Pembangunan IKN Dikebut

Seperti diketahui, pemerintah terus mengebut pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Pemerintah mengeklaim progres pembangunan IKN sudah sebesar 29,27% per Juni 2023. Dalam prosesnya, terdapat 4 tahap pembentukan IKN, yaitu persiapan, pembangunan, pemindahan, dan penyelenggaraan pemerintahan.

Baca Juga:
Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Di sisi lain, mobilisasi aparatur sipil negara (ASN), anggota Polri, dan prajurit TNI ke Ibu Kota Nusantara ditargetkan dimulai pada 2024.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Abdullah Azwar Anas sempat mengatakan pemerintah akan memindahkan 16.990 orang pegawai pada tahap awal. Angka ini terdiri atas 11.274 ASN dari 40 kementerian/lembaga serta serta 5.716 personel Polri/TNI. (sap)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Rabu, 24 April 2024 | 09:30 WIB KEANGGOTAAN OECD

Ingin Jadi Anggota OECD, Jokowi Bentuk Timnas

Jumat, 19 April 2024 | 17:45 WIB KEANGGOTAAN FATF

PPATK: Masuknya Indonesia di FATF Perlu Diikuti Perbaikan Kelembagaan

BERITA PILIHAN
Selasa, 30 April 2024 | 17:44 WIB KERJA SAMA PERPAJAKAN

Tingkatkan Kepatuhan Wajib Pajak, DJP Teken Kerja Sama dengan TNI

Selasa, 30 April 2024 | 17:00 WIB PAJAK PENGHASILAN

Kapan Sisa Lebih Badan atau Lembaga Nirlaba Pendidikan Jadi Objek PPh?

Selasa, 30 April 2024 | 16:30 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Pekerja Migran Perlu Pahami Aturan Barang Kiriman Agar Bebas Bea Masuk

Selasa, 30 April 2024 | 15:55 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar: Penerimaan Pajak Konstruksi dan Real Estat Tumbuh 25,5%

Selasa, 30 April 2024 | 15:47 WIB PERMENDAG 7/2024

Pemerintah Resmi Hapus Batasan Barang Bawaan dari Luar Negeri

Selasa, 30 April 2024 | 15:30 WIB PENERIMAAN CUKAI

Setoran Cukai Minuman Alkohol Tumbuh 6,58 Persen pada Kuartal I/2024

Selasa, 30 April 2024 | 15:09 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Gagal Submit SPT-Y? DJP Tawarkan Cara Ini