Review
Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 22 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Senin, 20 September 2021 | 19:30 WIB
KAMUS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 22 September 2021 | 09:09 WIB
KURS PAJAK 22 - 28 SEPTEMBER 2021
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Komunitas
Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Rabu, 22 September 2021 | 12:28 WIB
AGENDA PAJAK
Rabu, 22 September 2021 | 12:02 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Selasa, 21 September 2021 | 17:20 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Dirjen Pajak Ungkap Pentingnya PPATK dalam Menguji Kepatuhan WP

A+
A-
3
A+
A-
3
Dirjen Pajak Ungkap Pentingnya PPATK dalam Menguji Kepatuhan WP

Dirjen Pajak Suryo Utomo (kanan) dalam acara Jumpa PPATK Pekanan, Jumat (26/3/2021).

JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengungkapkan pentingnya kerja sama antara Ditjen Pajak (DJP) dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) guna menunjang kinerja petugas pajak.

Suryo mengatakan Indonesia menganut sistem perpajakan self assessment sehingga informasi pihak ketiga menjadi sangat penting. Untuk itu, DJP membutuhkan kerja sama dan bantuan lembaga lain seperti PPATK guna mengumpulkan data dan informasi.

"Secara sederhana pajak itu adalah ekor dari ekonomi dan aktivitas ekonomi terdistribusi dalam transaksi. Dalam konteks inilah saya lihat urgen bagi DJP untuk kerja sama dengan PPATK," katanya dalam acara Jumpa PPATK Pekanan (Jumatan), Jumat (26/3/2021).

Baca Juga: Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Suryo menjelaskan informasi dari pihak ketiga merupakan instrumen DJP dalam menguji kepatuhan wajib pajak atas data SPT yang disampaikan. Jika data SPT dan data pihak ketiga sesuai, ia menjamin SPT wajib pajak tidak digali lebih dalam oleh otoritas pajak.

Menurutnya, DJP terus meningkatkan kerja sama dengan PPATK dalam beberapa tahun terakhir ini. Kerja sama tersebut juga ikut melibatkan Ditjen Bea Cukai sebagai bentuk sinergi otoritas perpajakan dengan PPATK.

"Jadi keterkaitan DJP dengan PPATK sebenarnya sangat mutlak diperlukan. Karena ada sisi yang kami tidak tahu tapi PPATK tahu. Kerja sama institusional ini yang terus kami bangun dan dilanjutkan," tuturnya.

Baca Juga: Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Suryo menambahkan salah satu agenda kolaborasi DJP dan PPATK adalah membangun mekanisme kerja sama berbasis sistem. Dia mengungkapkan pentingnya DJP dan PPATK saling bertukar data dan informasi yang diakomodasi secara otomasi.

"Sistem kerja sama terus dibangun dan kita mau tidak hanya duduk bertemu langsung, tapi apa yang bisa dipertukarkan dengan PPATK secara sistem," ujar pria yang pernah menjadi staf ahli menteri keuangan bidang kepatuhan pajak. (rig)

Baca Juga: Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat
Topik : kepatuhan pajak, PPATK, dirjen pajak suryo utomo, informasi pajak, nasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 21 September 2021 | 18:30 WIB
THAILAND

Tingkatkan Sektor Litbang, Thailand Rilis Aturan Baru Soal Tax Holiday

Selasa, 21 September 2021 | 17:30 WIB
PERTUMBUHAN EKONOMI NASIONAL

OECD Pangkas Proyeksi Pertumbuhan Ekonomi RI Jadi 3,7% Tahun Ini

Selasa, 21 September 2021 | 17:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Turun ke Lapangan, Begini Cara Ditjen Pajak Olah Data yang Dikumpulkan

Selasa, 21 September 2021 | 16:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Dinilai Diskriminatif, Usulan Insentif Pajak Ditentang Toyata & Honda

berita pilihan

Rabu, 22 September 2021 | 19:00 WIB
KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu Kawasan Daur Ulang Berikat?

Rabu, 22 September 2021 | 18:30 WIB
MAURITIUS

Kapok Jadi Tax Haven, Negara Ini Reformasi Aturan Pajaknya

Rabu, 22 September 2021 | 18:12 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa Pengenaan PPN Jasa Keagenan Kapal Asing

Rabu, 22 September 2021 | 18:09 WIB
KEBIJAKAN MONETER

Likuiditas Positif, Uang Beredar di Indonesia Tembus Rp7.198 Triliun

Rabu, 22 September 2021 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sistem Pajak Progresif Makin Tak Relevan, Begini Penjelasan DPD RI

Rabu, 22 September 2021 | 17:55 WIB
KONSULTASI PAJAK

Penurunan Tarif Pajak Bunga Obligasi, Apakah Hanya untuk WPLN?

Rabu, 22 September 2021 | 17:30 WIB
KANWIL DJP JAWA BARAT I

Sandera Wajib Pajak, Kanwil DJP Jajaki Kerja Sama dengan Kemenkumham

Rabu, 22 September 2021 | 17:27 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Perlunya Antisipasi Risiko Kenaikan Tarif PPN

Rabu, 22 September 2021 | 17:00 WIB
UNI EROPA

Tekan Penyimpangan, Sistem PPN dan Kepabeanan Perlu Diperkuat

Rabu, 22 September 2021 | 16:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DPR Sampaikan Beberapa Usulan Perihal Alternative Minimum Tax