Review
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:34 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 09:20 WIB
OPINI PAJAK
Minggu, 09 Agustus 2020 | 09:00 WIB
KEPALA KKP PRATAMA JAKARTA MAMPANG PRAPATAN IWAN SETYASMOKO:
Kamis, 06 Agustus 2020 | 16:26 WIB
TAJUK
Fokus
Literasi
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KAMUS PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 13:37 WIB
TIPS PAJAK
Selasa, 11 Agustus 2020 | 12:09 WIB
ALI SADIKIN:
Data & alat
Rabu, 12 Agustus 2020 | 09:14 WIB
KURS PAJAK 12 AGUSTUS-18 AGUSTUS 2020
Selasa, 11 Agustus 2020 | 14:30 WIB
STATISTIK PENGHINDARAN PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 15:54 WIB
STATISTIK WITHHOLDING TAX
Rabu, 05 Agustus 2020 | 08:57 WIB
KURS PAJAK 5 AGUSTUS-11 AGUSTUS 2020
Komunitas
Rabu, 12 Agustus 2020 | 10:42 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 14:01 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Sabtu, 08 Agustus 2020 | 07:00 WIB
KOMIK PAJAK
Jum'at, 07 Agustus 2020 | 11:15 WIB
IPB ACCOUNTING COMPETITION 2020
Reportase

Dirjen Pajak: Kita Ingin Kurangi Interaksi Petugas dengan WP

A+
A-
21
A+
A-
21
Dirjen Pajak: Kita Ingin Kurangi Interaksi Petugas dengan WP

Dirjen Pajak Suryo Utomo memberi penjelasan kepada awak media. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 2020, Ditjen Pajak (DJP) akan memperluas layanan yang akan diautomasi.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan akan ada 45 jenis layanan perpajakan yang akan diautomasi hingga 2024. Perluasan otomatisasi layanan perpajakan ini akan mengubah proses bisnis yang terjadi antara otoritas dengan wajib pajak.

“Ke depan, kita ingin mengurangi interaksi petugas pajak dan wajib pajak,” kata Suryo, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga: Malam Ini Hingga Besok Siang, Aplikasi E-Form Tidak Bisa Diakses

Bersamaan dengan langkah tersebut, DJP akan menjalankan inisiatif strategis 3C (click, call, dan counter). Inisiatif yang juga mulai digencarkan tahun depan ini diyakini akan mampu mengurangi administration cost wajib pajak.

Selain itu, DJP juga akan memperbaiki fokus pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah 18 KPP madya baru. Saat ini, DJP memiliki 19 KPP madya di seluruh Indonesia. Dengan penambahan KPP madya, pengawasan diharapkan biesa lebih efektif.

Dengan adanya penambahan KPP madya, KPP Pratama nantinya akan berbasis kewilayahan yang akan difokuskan untuk menjaring wajib pajak baru yang belum terdaftar. Terlebih, otoritas memiliki beberapa jenis data yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan ekstensifikasi.

Baca Juga: Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Naik, DJP: Kemungkinan Kurang Bayar Kecil

Beberapa jenis data tersebut adalah data internal DJP, data ILAP (instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan berbagai pihak lainnya) yang diwajibkan memberikan data secara berkala, serta data financial account (baik dari dalam dan luar negeri) yang diperoleh secara otomatis.

Dalam sistem self-assessment, data akan digunakan sebagai alat uji. Apalagi, wajib pajak memiliki hak untuk melaporkan sendiri dengan ketentuan berapapun yang dilaporkan akan dianggap benar oleh DJP. Data akan diberitahukan kepada wajib pajak jika ada ketidakcocokan dengan laporan wajib pajak.

“Pun, pada saat data disampaikan ke wajib pajak sifatnya mengimbau, bukan memeriksa. Kalau memang datanya benar, silakan disampaikan pembetulan SPT,” imbuh Suryo.

Baca Juga: Dirjen Pajak Rilis Keputusan Baru Penetapan Pemotong PPh Pasal 23/26

Langkah-langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan sukarela ini menjadi modal awal untuk memastikan adanya penerimaan pajak yang berkelanjutan. (kaw)

Topik : DJP, teknologi, pelayanan pajak, kepatuhan pajak, Suryo Utomo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:17 WIB
bentuk kebingunan dlm mencapai target yg menghantui DJP... mk ajaklah para pakar dan pengamat u detail mengulas persoalan perpajakan di Indonesia.. klo undang yang itu2 aza tanpa solusi implementasinya... Sangat erat tax reform dengan suatu keberhasilan... dan juga ingat kepercayaan kepada regulasi ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:14 WIB
gak papa klo fiskus berhubungan asal ada recordnya...yi nambah data pada profile WP diwilayah kerja ttt, bukannya mencetak data sll harus dilkkan dengan berkomunikasi dengan WP? .. keculi merk sdh melanggar kode etik... menerima dan main mata lain soal..itulah system pengawasan di DJP yang masih ku ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Senin, 10 Agustus 2020 | 16:00 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 15:33 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 14:43 WIB
INSENTIF PAJAK
Senin, 10 Agustus 2020 | 08:02 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Rabu, 12 Agustus 2020 | 22:40 WIB
PELAYANAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:15 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 17:10 WIB
INSENTIF PAJAK
Rabu, 12 Agustus 2020 | 16:45 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:51 WIB
RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:34 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:18 WIB
BANTUAN SOSIAL
Rabu, 12 Agustus 2020 | 15:11 WIB
KEBIJAKAN PEMERINTAH