Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Dirjen Pajak: Kita Ingin Kurangi Interaksi Petugas dengan WP

A+
A-
21
A+
A-
21

Dirjen Pajak Suryo Utomo memberi penjelasan kepada awak media. (foto: DJP)

JAKARTA, DDTCNews – Mulai 2020, Ditjen Pajak (DJP) akan memperluas layanan yang akan diautomasi.

Dirjen Pajak Suryo Utomo mengatakan akan ada 45 jenis layanan perpajakan yang akan diautomasi hingga 2024. Perluasan otomatisasi layanan perpajakan ini akan mengubah proses bisnis yang terjadi antara otoritas dengan wajib pajak.

“Ke depan, kita ingin mengurangi interaksi petugas pajak dan wajib pajak,” kata Suryo, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Bersamaan dengan langkah tersebut, DJP akan menjalankan inisiatif strategis 3C (click, call, dan counter). Inisiatif yang juga mulai digencarkan tahun depan ini diyakini akan mampu mengurangi administration cost wajib pajak.

Selain itu, DJP juga akan memperbaiki fokus pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah 18 KPP madya baru. Saat ini, DJP memiliki 19 KPP madya di seluruh Indonesia. Dengan penambahan KPP madya, pengawasan diharapkan biesa lebih efektif.

Dengan adanya penambahan KPP madya, KPP Pratama nantinya akan berbasis kewilayahan yang akan difokuskan untuk menjaring wajib pajak baru yang belum terdaftar. Terlebih, otoritas memiliki beberapa jenis data yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan ekstensifikasi.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

Beberapa jenis data tersebut adalah data internal DJP, data ILAP (instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan berbagai pihak lainnya) yang diwajibkan memberikan data secara berkala, serta data financial account (baik dari dalam dan luar negeri) yang diperoleh secara otomatis.

Dalam sistem self-assessment, data akan digunakan sebagai alat uji. Apalagi, wajib pajak memiliki hak untuk melaporkan sendiri dengan ketentuan berapapun yang dilaporkan akan dianggap benar oleh DJP. Data akan diberitahukan kepada wajib pajak jika ada ketidakcocokan dengan laporan wajib pajak.

“Pun, pada saat data disampaikan ke wajib pajak sifatnya mengimbau, bukan memeriksa. Kalau memang datanya benar, silakan disampaikan pembetulan SPT,” imbuh Suryo.

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

Langkah-langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan sukarela ini menjadi modal awal untuk memastikan adanya penerimaan pajak yang berkelanjutan. (kaw)

“Ke depan, kita ingin mengurangi interaksi petugas pajak dan wajib pajak,” kata Suryo, seperti dikutip dari laman resmi DJP, Rabu (11/12/2019).

Baca Juga: Kata DJP, Ini yang Harus Dimiliki Karyawan Agar Bisa Lapor SPT Tahunan

Bersamaan dengan langkah tersebut, DJP akan menjalankan inisiatif strategis 3C (click, call, dan counter). Inisiatif yang juga mulai digencarkan tahun depan ini diyakini akan mampu mengurangi administration cost wajib pajak.

Selain itu, DJP juga akan memperbaiki fokus pengawasan dan penegakan hukum dengan menambah 18 KPP madya baru. Saat ini, DJP memiliki 19 KPP madya di seluruh Indonesia. Dengan penambahan KPP madya, pengawasan diharapkan biesa lebih efektif.

Dengan adanya penambahan KPP madya, KPP Pratama nantinya akan berbasis kewilayahan yang akan difokuskan untuk menjaring wajib pajak baru yang belum terdaftar. Terlebih, otoritas memiliki beberapa jenis data yang bisa dimanfaatkan untuk menjalankan ekstensifikasi.

Baca Juga: Tahun Ini, 7 Layanan DJP Ini Bakal Bisa Diakses dengan Sekali Login

Beberapa jenis data tersebut adalah data internal DJP, data ILAP (instansi, lembaga pemerintahan, asosiasi dan berbagai pihak lainnya) yang diwajibkan memberikan data secara berkala, serta data financial account (baik dari dalam dan luar negeri) yang diperoleh secara otomatis.

Dalam sistem self-assessment, data akan digunakan sebagai alat uji. Apalagi, wajib pajak memiliki hak untuk melaporkan sendiri dengan ketentuan berapapun yang dilaporkan akan dianggap benar oleh DJP. Data akan diberitahukan kepada wajib pajak jika ada ketidakcocokan dengan laporan wajib pajak.

“Pun, pada saat data disampaikan ke wajib pajak sifatnya mengimbau, bukan memeriksa. Kalau memang datanya benar, silakan disampaikan pembetulan SPT,” imbuh Suryo.

Baca Juga: Sudah Coba Pakai Single Login DJP? Ini Tahap Awalnya

Langkah-langkah tersebut diharapkan semakin meningkatkan kepatuhan sukarela wajib pajak. Kepatuhan sukarela ini menjadi modal awal untuk memastikan adanya penerimaan pajak yang berkelanjutan. (kaw)

Topik : DJP, teknologi, pelayanan pajak, kepatuhan pajak, Suryo Utomo
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:17 WIB
bentuk kebingunan dlm mencapai target yg menghantui DJP... mk ajaklah para pakar dan pengamat u detail mengulas persoalan perpajakan di Indonesia.. klo undang yang itu2 aza tanpa solusi implementasinya... Sangat erat tax reform dengan suatu keberhasilan... dan juga ingat kepercayaan kepada regulasi ... Baca lebih lanjut

Bambang Prasetia

Rabu, 11 Desember 2019 | 19:14 WIB
gak papa klo fiskus berhubungan asal ada recordnya...yi nambah data pada profile WP diwilayah kerja ttt, bukannya mencetak data sll harus dilkkan dengan berkomunikasi dengan WP? .. keculi merk sdh melanggar kode etik... menerima dan main mata lain soal..itulah system pengawasan di DJP yang masih ku ... Baca lebih lanjut
1
artikel terkait
Rabu, 31 Juli 2019 | 17:59 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Kamis, 01 Agustus 2019 | 14:11 WIB
TRANSFORMASI PROSES BISNIS
Selasa, 13 Agustus 2019 | 14:15 WIB
THAILAND
Senin, 30 Oktober 2017 | 15:31 WIB
TEKNOLOGI INFORMASI PAJAK
berita pilihan
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:25 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 16:05 WIB
THAILAND
Jum'at, 24 Januari 2020 | 15:58 WIB
PMK 199/2019
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:42 WIB
INDIA
Jum'at, 24 Januari 2020 | 14:40 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 13:52 WIB
BEA MASUK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:23 WIB
BELANJA APBN
Jum'at, 24 Januari 2020 | 11:20 WIB
PELAYANAN PAJAK
Jum'at, 24 Januari 2020 | 10:28 WIB
UNI EROPA