BERITA TERKINI
Dirjen Pajak Suryo Utomo saat memberikan respons atas beberapa pertanyaan awak media dalam konferensi pers APBN Kita. (tangkapan layar Youtube Kemenkeu)
JAKARTA, DDTCNews – Dirjen Pajak Suryo Utomo mengajak masyarakat atau pelaku usaha yang belum memanfaatkan insentif pajak – yang telah diluncurkan pemerintah sebagai respons adanya Covid-19 – untuk segera mengajukannya.
Ajakan ini disampaikan dalam video conference APBN Kita pada Selasa (16/6/2020). Seperti diberitakan sebelumnya, masih banyak yang belum memanfaatkan insentif. Simak artikel ‘Insentif Pajak Baru Terserap 6,8%, Ini Rencana Langkah Sri Mulyani’.
“Ada beberapa jenis insentif yang sudah dibuka oleh pemerintah. Silakan dimanfaatkan. Cara memanfaatkannya juga tidak susah. Cukup melaporkan melalui aplikasi yang sudah kami siapkan, tidak perlu ke kantor pajak,” kata Suryo.
Ada beberapa insentif yang diberikan pemerintah lewat PMK 44/2020, antara lain pajak penghasilan (PPh) Pasal 21 ditanggung pemerintah (DTP), PPh final DTP, pembebasan PPh Pasal 22 impor, diskon 30% angsuran PPh Pasal 25, serta restitusi PPN dipercepat.
Pengajuan insentif yang ada di dalam PMK 44/2020 sudah bisa dilakukan melalui DJP Online. Pemberitahuan atau pengajuan pemanfaatan insentif telah tersedia pada menu Layanan – Info KSWP – Profil Pemenuhan Kewajiban Saya. Simak artikel ‘Mulai Hari Ini! Minta SK UMKM & Insentif PMK 44/2020 di DJP Online’.
Suryo mengatakan hingga 12 Juni 2020, sudah ada pengajuan atau pemberitahuan pemanfaatan insentif dari sekitar 355.000 wajib pajak. Insentif PPh Pasal 21 DTP sudah diajukan oleh 103.000 wajib pajak (pemberi kerja).
Kemudian, insentif pembebasan PPh Pasal 22 impor sudah diajukan oleh 8.700 wajib pajak. Adapun insentif diskon 30% PPh Pasal 25 sudah diajukan oleh 47.500 wajib pajak badan. Selanjutnya, insentif PPh final DTP sudah diajukan oleh 192.000 UMKM. Restitusi dipercepat sudah dimanfaatkan oleh 3.816 PKP.
Sebelumnya, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengaku akan melakukan pelacakan terhadap jumlah perusahaan atau wajib pajak yang sebetulnya berhak (eligible) atas sejumlah insentif pajak tersebut. Dengan demikian, wajib pajak tersebut diharapkan juga bisa untuk memanfaatkannya.
“Kami akan terus melakukan sosialisasi yang lebih luas agar dunia usaha memahami bahwa ada fasilitas yang diberikan pemerintah agar mereka mendapat ruangan atau bantuan dari sisi beban pajaknya untuk diringankan,” jelas Sri Mulyani. (kaw)
