Review
Minggu, 19 September 2021 | 09:00 WIB
Dir. Kepabeanan Internasional dan Antar-Lembaga DJBC Syarif Hidayat:
Rabu, 15 September 2021 | 11:45 WIB
TAJUK
Rabu, 08 September 2021 | 18:19 WIB
KONSULTASI PAJAK
Rabu, 01 September 2021 | 17:06 WIB
KONSULTASI PAJAK
Fokus
Literasi
Jum'at, 17 September 2021 | 18:30 WIB
KAMUS PAJAK
Jum'at, 17 September 2021 | 17:58 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 17 September 2021 | 16:56 WIB
PROFIL PERPAJAKAN MAKAU
Jum'at, 17 September 2021 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK
Data & Alat
Rabu, 15 September 2021 | 11:00 WIB
STATISTIK FISKAL DAERAH
Rabu, 15 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 15 - 21 SEPTEMBER 2021
Rabu, 08 September 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 8 - 14 SEPTEMBER 2021
Rabu, 01 September 2021 | 11:15 WIB
STATISTIK ADMINISTRASI PAJAK
Komunitas
Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Sabtu, 18 September 2021 | 13:13 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Jum'at, 17 September 2021 | 21:39 WIB
UNIVERSITAS INDONESIA
Jum'at, 17 September 2021 | 14:00 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021
Reportase
Perpajakan.id

Diminta Tak Bayar Pajak kepada Militer, Begini Sikap Bos Total

A+
A-
0
A+
A-
0
Diminta Tak Bayar Pajak kepada Militer, Begini Sikap Bos Total

Ilustrasi. Kepala junta Myanmar Jenderal Senior Min Aung Hlaing, yang menggulingkan pemerintah terpilih dalam kudeta pada 1 Februari, memimpin parade militer pada Hari Angkatan Bersenjata di Naypyitaw, Myanmar, Sabtu (27/3/2021). ANTARA FOTO/REUTERS/Stringer/RWA/sa.

NAYPYIDAW, DDTCNews – Perusahaan minyak asal Prancis, Total SE menegaskan tidak bisa berhenti membayar pajak kepada Pemerintah Myanmar yang tengah di bawah kendali militer, meski terdapat desakan dari publik.

CEO Total Patrick Pouyanne mengatakan keputusan tersebut diambil untuk memastikan keselamatan pegawainya di Myanmar. Apabila perusahaan memutuskan berhenti membayar pajak, ia khawatir para pegawai akan diculik dan dipenjara kelompok militer.

"Bukan karena kami ingin terus membayar pajak kepada junta militer, tetapi untuk menjamin keselamatan orang-orang yang bekerja untuk kami, karyawan dan manajer. Untuk melindungi mereka dari penjara atau kerja paksa," katanya, dikutip Rabu (14/4/2021).

Baca Juga: Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Pouyanne menuturkan Total belum membayar pajak langsung kepada pemerintah militer sejak kudeta terjadi pada Februari 2021 karena sistem perbankan lumpuh. Meski begitu, perusahaan akan tetap membayar pajak ketika layanan tersebut telah dibuka kembali.

Saat ini, sambungnya, Total tengah mempertimbangkan memberi sumbangan kepada kelompok hak asasi manusia dengan nilai yang setara dengan pajak yang dibayarkan kepada militer. Nilai pajak yang disetorkan perusahaan itu mencapai US$4 juta atau Rp58,4 miliar per bulan.

Namun, Pouyanne juga khawatir rencana itu membuat perusahaan dianggap mendukung demonstrasi dan pegawai kembali dalam bahaya. Selain itu, ia juga menegaskan tidak akan menghentikan produksi gas lantaran bakal berdampak pada pasokan listrik di Kota Yangon.

Baca Juga: Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Seperti dilansir livemint.com, Total telah beroperasi di Myanmar sejak 1992 dengan mempekerjakan sekitar 250 orang. Ladang gas lepas pantai Yadana yang dioperasikan Total menyediakan separuh listrik untuk kota Yangon, dengan hampir 5 juta penduduk, serta memasok untuk Thailand bagian barat, tempat sebagian besar gas diekspor.

Komite Perwakilan Pyidaungsu Hluttaw (Committee Representing Pyidaungsu Hluttaw/CRPH) sebelumnya merilis pernyataan berisi desakan agar Kementerian Keuangan menghentikan pungutan, termasuk pajak dan bea cukai setelah pemerintahan militer melakukan kudeta terhadap pemimpin sipil Aung San Suu Kyi.

Publish What You Pay (PWYP) juga menyuarakan hal serupa setelah Aliansi Myanmar untuk Transparansi dan Akuntabilitas meminta perusahaan multinasional yang beroperasi di negara itu tidak membayar pajak. PWYP mengatakan perusahaan multinasional termasuk yang berkontribusi besar pada pemerintahan Myanmar, terutama dari sektor minyak dan gas (migas).

Baca Juga: Dorong Pemulihan Ekonomi, Diskon PPh Orang Pribadi Disiapkan Tahun Ini

Industri migas menyumbang penerimaan rata-rata US$900 juta atau Rp12,9 triliun per tahun kepada Pemerintah Myanmar. Khusus Total, tercatat telah membayar €229,6 juta atau Rp3,9 triliun pada 2019 dalam bentuk pajak dan royalti. (rig)

Topik : myanmar, perusahaan minyak Prancis, Total SE, pajak internasional

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Kamis, 16 September 2021 | 15:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Manfaat Pengenaan PPN Produk Digital Tidak Hanya Soal Penerimaan

Kamis, 16 September 2021 | 14:30 WIB
AMERIKA SERIKAT

Diterapkan Tahun Depan, Cukai Kantong Plastik Dipatok Rp700/Lembar

Kamis, 16 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Mulai Oktober, Otoritas Wajibkan Produk Rokok Ditempel Stempel Khusus

Kamis, 16 September 2021 | 13:30 WIB
PAJAK DIGITAL

Ikuti Langkah Indonesia, Malaysia Segera Pajaki Google dan Netflix Cs

berita pilihan

Minggu, 19 September 2021 | 16:36 WIB
LOMBA MENULIS DDTCNEWS 2021

Mendongkrak Pembangunan Berkelanjutan dengan Sejumlah Kebijakan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 15:30 WIB
PROVINSI JAWA TIMUR

Pemprov Ingatkan Warga Soal Pemutihan Pajak Kendaraan

Minggu, 19 September 2021 | 15:00 WIB
BRASIL

Biayai Penanganan Pandemi, Tarif Pajak Transaksi Keuangan Dinaikkan

Minggu, 19 September 2021 | 14:30 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Biaya Jabatan dan Pensiun dalam Penghitungan PPh Pasal 21

Minggu, 19 September 2021 | 14:00 WIB
FILIPINA

Terdampak Pandemi, Asosiasi Sekolah Swasta Minta Insentif Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 12:00 WIB
PROVINSI LAMPUNG

Segera Berakhir, Masyarakat Diimbau Segera Ikuti Pemutihan Pajak

Minggu, 19 September 2021 | 11:30 WIB
PENERIMAAN CUKAI

DJBC Prediksi Setoran Cukai Minuman Beralkohol Membaik Tahun Ini

Minggu, 19 September 2021 | 11:00 WIB
REPUBLIK CEKO

Proses Penegakan Hukum Dihentikan, Wajib Pajak Bisa Dapat Kompensasi

Minggu, 19 September 2021 | 10:30 WIB
KABUPATEN MALANG

Sektor Jasa Tertekan, Setoran Pajak PBB Bakal Dipacu