Review
Rabu, 21 April 2021 | 15:36 WIB
KONSULTASI PAJAK
Selasa, 20 April 2021 | 09:49 WIB
OPINI PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 11:54 WIB
ANALISIS PAJAK
Senin, 19 April 2021 | 09:24 WIB
TAJUK PAJAK
Fokus
Data & Alat
Rabu, 21 April 2021 | 08:30 WIB
KURS PAJAK 21 APRIL - 27 APRIL 2021
Kamis, 15 April 2021 | 15:25 WIB
STATISTIK KEBIJAKAN PAJAK
Rabu, 14 April 2021 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 14 APRIL - 20 APRIL 2021
Rabu, 07 April 2021 | 09:20 WIB
KURS PAJAK 7 APRIL - 13 APRIL 2021
Reportase
Perpajakan.id

Digitalisasi Perlu Dibarengi Perubahan Paradigma Lihat Pajak

A+
A-
4
A+
A-
4
Digitalisasi Perlu Dibarengi Perubahan Paradigma Lihat Pajak

Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk Indonesian Taxation in Super Smart Society 5.0 yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad), Sabtu (21/11/2020). (tangkapan layar Zoom)

JAKARTA, DDTCNews – Modernisasi pada bidang pajak, melalui optimalisasi teknologi digital, perlu dibarengi dengan perubahan paradigma dalam memandang pajak.

Saat menjadi keynote speaker dalam webinar bertajuk Indonesian Taxation in Super Smart Society 5.0, Research Coordinator DDTC Fiscal Research Denny Vissaro mengatakan dalam setiap perkembangan peradaban, baik ekonomi, sosial, maupun budaya, penyesuaian aturan pajak selalu menjadi aspek yang tertinggal.

“Ketertinggalan ini tidak terkecuali di era disrupsi saat ini. Digitalisasi berkembang begitu cepat meninggalkan relevansi sistem pajak yang penyesuaiannya membutuhkan waktu,” ujarnya dalam acara yang digelar Fakultas Ekonomi dan Bisnis (FEB) Universitas Padjadjaran (Unpad), Sabtu (21/11/2020).

Baca Juga: Impor Alat Laboratorium Deteksi Covid-19 Bisa Dapat Insentif Pajak?

Namun, sambung Denny, digitalisasi pada bidang perpajakan terjadi makin cepat. Dalam waktu dekat, menurutnya, big data akan dijadikan basis dalam mengawasi perilaku wajib pajak secara real time. Di sisi lain, kemudahan dan kesederhanaan sistem pajak juga akan makin ditingkatkan.

Modernisasi dengan mengoptimalkan teknologi digital tersebjut perlu dibarengi dengan adanya paradigma baru dalam memandang perpajakan. Pasalnya, pembayaran pajak akan makin mudah. Dengan demikian, seharusnya, tidak ada lagi alasan untuk tidak patuh.

Dalam era super smart society 5.0, lanjut Denny, taat pajak perlu dianggap sebagai suatu budaya gotong-royong yang melekat dalam keseharian. Masyarakat atau wajib pajak harus malu jika ternyata belum patuh atau belum menunaikan kewajiban pajaknya.

Baca Juga: Apakah Pajak Penghasilan Dokter PNS Ditanggung Pemerintah?

“Lebih dari itu, perlu kita maknai juga patuh pajak sendiri tidak cukup. Di era yang serba mudah, kita harus manfaatkan setiap teknologi untuk bisa membantu orang lain, baik teman maupun keluarga, untuk juga taat pajak. Dengan begitu, kita menjadi mitra dalam pembangunan bangsa ini melalui pajak,” jelas Denny.

Saat memberikan sambutan dalam acara tersebut, Dekan FEB Unpad Yudi Aziz mengatakan pemanfaatan teknologi, termasuk dalam bidang pajak, membuat otoritas banyak memperoleh data. Dalam konteks ini, kebutuhan atas keahlian analisis data makin meningkat.

“Yang penting bukan hanya entry data melainkan analysis data. Ini yang perlu sama-sama kita sikapi dan persiapkan sehingga kita bisa berperan aktif memberikan value dalam society kita,” ujarnya.

Baca Juga: Transformasi Digital untuk Tingkatkan Kepatuhan Pajak

Ketua Program Studi Akuntansi Perpajakan FEB Unpad Srihadi Winarningsih Zarkasyi mengatakan perkembangan pajak memang selalu dinamis. Setiap perkembangan yang terjadi pada tataran ekonomi makro dan mikro, termasuk dalam masa pandemi Covid-19, berdampak pada pajak.

Sebagai informasi, dalam webinar yang dimenghadirkan dosen FEB Unpad Nur Hidayat sebagai moderator ini menghadirkan 2 narasumber. Pertama, Vice President Tax PT. Kereta Api Indonesia Deny Andrianto. Kedua, SM Tax & Non Tax Obligation PT. Telekomunikasi Indonesia SK Muliartawan.

Kedua narasumber memaparkan transformasi yang dilakukan perusahaan dengan memanfaatkan teknologi digital. Keduanya juga berbicara mengenai integrasi data perpajakan dengan otoritas pajak serta beberapa tantangan yang masih harus dihadapi pada era super smart society 5.0. (kaw)

Baca Juga: Belum Ada Surat Keterangan, UMKM Bisa Manfaatkan PPh Final DTP?

Topik : teknologi digital, digitalisasi, super smart society 5.0, Unpad, DDTC Fiscal Research
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 10 Maret 2021 | 18:05 WIB
ELEKTRONIFIKASI TRANSAKSI DI PEMERINTAH DAERAH
Rabu, 10 Maret 2021 | 15:15 WIB
KEPPRES 3/2021
Selasa, 09 Maret 2021 | 13:37 WIB
KONSULTASI
Selasa, 09 Maret 2021 | 08:55 WIB
KONSULTASI
berita pilihan
Kamis, 22 April 2021 | 17:57 WIB
TUNJANGAN HARI RAYA
Kamis, 22 April 2021 | 17:37 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 17:15 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 17:00 WIB
KINERJA FISKAL
Kamis, 22 April 2021 | 16:47 WIB
KINERJA APBD
Kamis, 22 April 2021 | 16:45 WIB
KABUPATEN BEKASI
Kamis, 22 April 2021 | 16:25 WIB
INSENTIF PPnBM
Kamis, 22 April 2021 | 16:19 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Kamis, 22 April 2021 | 16:05 WIB
KINERJA FISKAL