Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Diancam AS, Prancis Tidak Gentar Tetap Terapkan Pajak Digital

5
5

Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire.

JAKARTA, DDTCNews – Meskipun mendapat ancaman dari Amerika Serikat (AS), Menteri Keuangan Prancis Bruno Le Maire menegaskan tidak akan mengubah haluan dan tetap memberlakukan pajak digital.

Le Maire mengatakan sejak awal sudah dijelaskan bahwa Prancis akan segera menarik aksi unilateralnya setelah ada konsensus global tentang pajak digital. Namun, selama belum ada solusi global, Prancis akan tetap mengimplementasikan pajak digital di negaranya.

“Kami tidak akan pernah menyerah. Kami menerapkan pajak pada raksasa digital karena kami pikir itu adalah cara yang adil dan efisien dalam memajaki mereka,” ujar Le Maire, seperti dikutip pada Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Segera Pangkas Tarif PPh Badan, Ada Apa?

Le Maire berharap pertemuan para menteri keuangan di KTT G7 pekan ini dapat menemukan kompromi yang bisa membuka jalan bagi kesepakatan selanjutnya yang lebih luas di tingkat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dia juga berharap G7 akan setuju secara prinsip terkait dengan “koridor" pajak perusahaan, yakni tarif pajak minimum dan maksimum. Menurutnya, jika kompromi di tingkat negara-negara G7 tidak terjadi, kompromi di tingkat OECD akan lebih sulit.

Terkait dengan ancaman AS, dia menilai sanksi dan pembalasan bukanlah jalan yang tepat. Prancis, sambungnya, tidak akan mundur secara prinsip untuk memastikan raksasa digital dikenakan pajak yang sama.

Baca Juga: Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

Menurutnya, perusahaan digital membayar pajak lebih sedikit karena lebih sulit untuk menentukan tempat pendapatan mereka telah benar-benar dihasilkan. Hal itu terutama untuk perusahaan secara artifisial dapat mengalihkan keuntungan ke negara-negara yang pajaknya lebih rendah seperti Irlandia.

Le Maire menegaskan Prancis adalah negara berdaulat dan mengambil keputusan terkait pajak sebagai negara berdaulat. Dia juga menegaskan tak ada unsur diskriminasi anti-AS dalam rencana itu karena banyak perusahaan dari negara lain masuk dalam lingkup pajak ini, termasuk perusahaan asal Prancis.

Dia juga menyangkal ini adalah pajak berganda dengan mengutip penilaian dari komisi Eropa bahwa sebanyak 750 juta euro (sekitar Rp11,7 triliun) dari pendapatan digital masih belum dikenakan pajak. Tak hanya itu, Le Maire menyebut ada model bisnis baru yang menimbulkan celah besar dalam sistem perpajakan internasional

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

“Semua orang sadar ada model bisnis baru yang mendapat untung dari pengumpulan dan penjualan data. Ada celah besar dalam sistem perpajakan internasional. Kami hanya ingin mengisi celah itu. Kami harus memiliki sistem pajak yang adil untuk model baru ini,” ujarnya.

Meskipun Le Maire sering memimpin seruan agar Eropa menentang dominasi AS dengan memperkuat kedaulatan ekonominya sendiri, dia bersikeras ini bukan bagian dari perlawanan terhadap kekuatan dolar dan hanya untuk mencari model ekonomi abad ke-21.

“Kami sekutu dekat dan di antara sekutu cara terbaik untuk menyelesaikan kesulitan adalah dengan tidak masuk ke dalam logika sanksi dan pembalasan. Cara terbaik adalah bersama-sama di meja untuk mencari kompromi, dan itulah yang saya ingin lakukan dengan rekan saya, Menteri Keuangan [AS] Steven Mnuchin,” jelasnya, seperti dilansir The Guardian. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi

“Kami tidak akan pernah menyerah. Kami menerapkan pajak pada raksasa digital karena kami pikir itu adalah cara yang adil dan efisien dalam memajaki mereka,” ujar Le Maire, seperti dikutip pada Rabu (17/7/2019).

Baca Juga: Kadin Minta Pemerintah Segera Pangkas Tarif PPh Badan, Ada Apa?

Le Maire berharap pertemuan para menteri keuangan di KTT G7 pekan ini dapat menemukan kompromi yang bisa membuka jalan bagi kesepakatan selanjutnya yang lebih luas di tingkat Organization for Economic Co-operation and Development (OECD).

Dia juga berharap G7 akan setuju secara prinsip terkait dengan “koridor" pajak perusahaan, yakni tarif pajak minimum dan maksimum. Menurutnya, jika kompromi di tingkat negara-negara G7 tidak terjadi, kompromi di tingkat OECD akan lebih sulit.

Terkait dengan ancaman AS, dia menilai sanksi dan pembalasan bukanlah jalan yang tepat. Prancis, sambungnya, tidak akan mundur secara prinsip untuk memastikan raksasa digital dikenakan pajak yang sama.

Baca Juga: Pemerintah Enggan Kurangi Kredit Pajak Minyak

Menurutnya, perusahaan digital membayar pajak lebih sedikit karena lebih sulit untuk menentukan tempat pendapatan mereka telah benar-benar dihasilkan. Hal itu terutama untuk perusahaan secara artifisial dapat mengalihkan keuntungan ke negara-negara yang pajaknya lebih rendah seperti Irlandia.

Le Maire menegaskan Prancis adalah negara berdaulat dan mengambil keputusan terkait pajak sebagai negara berdaulat. Dia juga menegaskan tak ada unsur diskriminasi anti-AS dalam rencana itu karena banyak perusahaan dari negara lain masuk dalam lingkup pajak ini, termasuk perusahaan asal Prancis.

Dia juga menyangkal ini adalah pajak berganda dengan mengutip penilaian dari komisi Eropa bahwa sebanyak 750 juta euro (sekitar Rp11,7 triliun) dari pendapatan digital masih belum dikenakan pajak. Tak hanya itu, Le Maire menyebut ada model bisnis baru yang menimbulkan celah besar dalam sistem perpajakan internasional

Baca Juga: KPK Minta Bapenda Tertibkan Reklame

“Semua orang sadar ada model bisnis baru yang mendapat untung dari pengumpulan dan penjualan data. Ada celah besar dalam sistem perpajakan internasional. Kami hanya ingin mengisi celah itu. Kami harus memiliki sistem pajak yang adil untuk model baru ini,” ujarnya.

Meskipun Le Maire sering memimpin seruan agar Eropa menentang dominasi AS dengan memperkuat kedaulatan ekonominya sendiri, dia bersikeras ini bukan bagian dari perlawanan terhadap kekuatan dolar dan hanya untuk mencari model ekonomi abad ke-21.

“Kami sekutu dekat dan di antara sekutu cara terbaik untuk menyelesaikan kesulitan adalah dengan tidak masuk ke dalam logika sanksi dan pembalasan. Cara terbaik adalah bersama-sama di meja untuk mencari kompromi, dan itulah yang saya ingin lakukan dengan rekan saya, Menteri Keuangan [AS] Steven Mnuchin,” jelasnya, seperti dilansir The Guardian. (MG-nor/kaw)

Baca Juga: Pemindahan Ibu Kota, Bappenas: APBN Sumbang 19% dari Total Investasi
Topik : Prancis, pajak digital, GAFA, AS
Komentar
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 10 September 2016 | 14:01 WIB
IRLANDIA
Selasa, 11 Juni 2019 | 16:24 WIB
AUSTRALIA
Rabu, 27 Desember 2017 | 11:18 WIB
INGGRIS
Kamis, 08 September 2016 | 17:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
berita pilihan
Jum'at, 11 November 2016 | 17:27 WIB
BRASIL
Kamis, 08 Juni 2017 | 14:18 WIB
ARAB SAUDI
Rabu, 05 Oktober 2016 | 12:33 WIB
AFRIKA SELATAN
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 10:03 WIB
SUDAN SELATAN
Kamis, 08 Juni 2017 | 16:55 WIB
BANGLADESH
Jum'at, 21 Oktober 2016 | 12:01 WIB
ITALIA
Kamis, 30 Maret 2017 | 11:35 WIB
INDIA
Jum'at, 14 Juli 2017 | 09:33 WIB
PRANCIS
Kamis, 08 Juni 2017 | 18:36 WIB
UNI EMIRAT ARAB
Jum'at, 05 Mei 2017 | 11:39 WIB
ITALIA