Review
Jum'at, 27 Januari 2023 | 08:00 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (2)
Kamis, 26 Januari 2023 | 15:53 WIB
MENDESAIN PAJAK NATURA DAN KENIKMATAN (1)
Kamis, 26 Januari 2023 | 14:40 WIB
KONSULTASI PERPAJAKAN
Rabu, 25 Januari 2023 | 17:15 WIB
LAPORAN DARI AUSTRALIA
Fokus
Data & Alat
Rabu, 25 Januari 2023 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 25 JANUARI - 31 JANUARI 2023
Rabu, 18 Januari 2023 | 09:03 WIB
KURS PAJAK 18 JANUARI - 24 JANUARI 2023
Rabu, 11 Januari 2023 | 09:15 WIB
KURS PAJAK 11 JANUARI - 17 JANUARI 2022
Rabu, 04 Januari 2023 | 09:11 WIB
KURS PAJAK 04 JANUARI - 10 JANUARI 2023
Reportase

Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

A+
A-
1
A+
A-
1
Di Depan Jokowi, Menkeu Pastikan Penurunan Defisit Dilakukan Hati-Hati

Menteri Keuangan Sri Mulyani.

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menegaskan akan mengeksekusi penurunan defisit APBN secara hati-hati.

APBN 2023, menurut menkeu, merupakan momentum pertama bagi pemerintah untuk menurunkan defisit kembali ke bawah 3% setelah 3 tahun melebar karena pandemi Covid-19. Menurutnya, penurunan defisit harus dilakukan secara cermat agar tidak mengganggu pemulihan ekonomi nasional.

"Defisit APBN sebesar Rp598,2 triliun, menurun secara konsisten dan kita akan eksekusi secara hati-hati, dengan mengandalkan cash buffer yang dilakukan mulai sejak saat ini, yaitu tahun 2022," katanya dalam penyerahan DIPA 2023 oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), Kamis (1/12/2022).

Baca Juga: Pelaku Usaha Gencar Ekspansi, Sri Mulyani Harap Tetap Patuh Pajak

Sri Mulyani mengatakan APBN telah bekerja keras menangani pandemi dan melindungi ekonomi masyarakat dari pandemi Covid-19 hingga mengalami pelebaran defisit. Sebagaimana diatur dalam UU 2/2020, pemerintah akan kembali menyehatkan APBN dengan menurunkan defisit paling tinggi 3% terhadap produk domestik bruto (PDB).

Menurutnya, penetapan target defisit APBN 2023 sebesar 2,84% terhadap PDB telah melewati proses penghitungan yang matang. Penghitungan tersebut juga mempertimbangkan berbagai ketidakpastian global pada tahun depan.

Dia menjelaskan penyusunan APBN 2023 telah mencerminkan langkah penyehatan keuangan negara dan konsolidasi fiskal secara kredibel, hati-hati, dan tepat waktu. Pemerintah juga akan terus berupaya meningkatkan ketahanan dan keamanan pembiayaan APBN karena berbagai negara kini mulai menaikkan suku bunga acuan untuk merespons lonjakan inflasi.

Baca Juga: Jelang Rilis BPS, Sri Mulyani Perkirakan Ekonomi 2022 Tumbuh 5,3%-5,4%

Kenaikan suku bunga global bakal berdampak pada peningkatan cost of fund sekaligus memicu aliran modal keluar dari negara berkembang dan menekan nilai tukar.

"Kenaikan suku bunga global dan guncangan finansial global serta volatilitas nilai tukar dan arus modal keluar harus kita sikapi," ujarnya.

Sri Mulyani menambahkan pengelolaan APBN 2023 tidak akan mudah karena dihadapkan pada tantangan global. Meski optimistis, beberapa isu global dapat memengaruhi kinerja pemulihan ekonomi Indonesia seperti kondisi geopolitik dan kebijakan nol kasus Covid-19 di China.

Baca Juga: Wamenkeu Sebut Belanja PC-PEN Tembus Rp1.645 Triliun dalam 3 Tahun

Melalui UU 28/2022, pemerintah dan DPR menargetkan pendapatan negara dalam APBN 2023 senilai Rp2.463 triliun. Angka itu terdiri atas penerimaan perpajakan senilai Rp2.021,22 triliun, penerimaan negara bukan pajak (PNBP) Rp441,39 triliun, dan hibah Rp409,42 triliun.

Kemudian dari sisi belanja, direncanakan senilai Rp3.016,17 triliun. Angka tersebut terdiri atas belanja pemerintah pusat senilai Rp2.246,45 triliun dan transfer ke daerah (TKD) Rp814,71 triliun.

Dengan data penerimaan dan belanja tersebut, defisit APBN 2023 akan senilai Rp598,15 triliun atau 2,84% terhadap PDB. (sap)

Baca Juga: APBN 2023: Belanja Aman, Penerimaan Dibayangi Turunnya Harga Komoditas

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : APBN 2023, defisit, surplus, belanja APBN, penerimaan negara, Sri Mulyani, Jokowi

KOMENTAR

0/1000
Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Selasa, 17 Januari 2023 | 11:03 WIB
UU HKPD

Diatur UU HKPD, Jokowi Dorong Pemda Punya Dana Abadi Sendiri

Senin, 16 Januari 2023 | 15:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Sri Mulyani: Pajak Anda Bantu Warga Berpenghasilan Rendah Punya Rumah

Senin, 16 Januari 2023 | 15:31 WIB
APBN 2023

Jokowi Ungkap Fokus APBN 2023, Ada Antisipasi Efek Pemilu ke Ekonomi

Jum'at, 13 Januari 2023 | 17:30 WIB
UU PPSK

Resmi! UU PPSK Ditandatangani Presiden Jokowi

berita pilihan

Sabtu, 28 Januari 2023 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

5 Alasan Wajib Pajak Bisa Ajukan Permintaan Sertifikat Elektronik Baru

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Partai Oposisi Usulkan Pengenaan Windfall Tax untuk Danai Stimulus

Sabtu, 28 Januari 2023 | 10:00 WIB
PMK 203/2017

Pembebasan Bea Masuk US$500 Diberikan Per Penumpang, Bukan Per Barang

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Insentif Atas Impor Alkes dan Vaksin Covid Selama 3 Tahun Tembus Rp3 T

Sabtu, 28 Januari 2023 | 09:00 WIB
KABUPATEN BELITUNG

WP Bandel, Pajak Hilang dari Bisnis Sarang Burung Walet Capai Rp10 M

Sabtu, 28 Januari 2023 | 08:45 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN

SPT Tahunan Badan Tak Bisa Pakai e-SPT, e-Form Belum Tampung PTKP UMKM

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:30 WIB
SELEBRITAS

Wah! Yayan Ruhian 'Mad Dog' Datangi Kantor Pajak, Ada Apa Nih?

Sabtu, 28 Januari 2023 | 07:00 WIB
ANIMASI PAJAK

Pajak Kita untuk Wujudkan Cita-Cita Bangsa

Jum'at, 27 Januari 2023 | 18:07 WIB
KEPATUHAN PAJAK

Dirjen Pajak Ingatkan WP Lapor SPT Tahunan, Jangan Mepet Deadline