BERITA TERKINI
Ilustrasi.
DENPASAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat memberikan asistensi kepada salah satu wajib pajak dalam menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 23 Agustus 2023.
Account Representative (AR) KPP Pratama Denpasar Barat Yudiana mengatakan wajib pajak yang menerima SP2DK perlu memberikan konfirmasi sehingga data yang diterima kantor pajak dapat segera disesuaikan.
“Jika tidak diklarifikasi, risikonya data yang ada di kantor pajak dianggap benar. Lantaran tidak ada data pembanding dari wajib pajak,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Kamis (7/9/2023).
Yudiana menjelaskan DJP memiliki banyak data yang dikumpulkan, baik data dari internal maupun eksternal. Menurutnya, data tersebut bisa menjadi data pemicu atau data penguji. Contoh data pemicu ialah wajib pajak membeli barang dagangan sebanyak 1.000 unit, tetapi hanya melaporkan pembelian 650 unit.
Oleh karena itu, lanjutnya, wajib pajak yang menerima SP2DK wajib memberikan konfirmasi. Ketika wajib pajak tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 14 hari, kantor pajak akan melakukan tindakan berdasarkan data yang ada.
“Maka dari itu, kalau wajib pajak menerima SP2DK, segera datang ke kantor pajak atau mengirimkan surat jawaban klarifikasi beserta bukti-buktinya,” tuturnya.
Apabila data dari DJP ternyata benar, lanjut Yudiana, wajib pajak harus membetulkan SPT. Sementara itu, jika terdapat kurang bayar maka wajib pajak bersangkutan harus segera melakukan pembayaran atau pelunasan.
Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK).
Lebih lanjut, SP2DK diberikan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK. Terdapat 3 cara yang bisa ditempuh kantor pajak dalam mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak.
Cara tersebut antara lain dikirimkan melalui faksimili; dikirimkan memakai jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau diserahkan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP. (rig)
