KPP PRATAMA DENPASAR BARAT

Dapat SP2DK, WP Diimbau Segera Beri Konfirmasi ke Kantor Pajak

Redaksi DDTCNews | Kamis, 07 September 2023 | 15:30 WIB
Dapat SP2DK, WP Diimbau Segera Beri Konfirmasi ke Kantor Pajak

Ilustrasi.

DENPASAR, DDTCNews - Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Denpasar Barat memberikan asistensi kepada salah satu wajib pajak dalam menindaklanjuti Surat Permintaan Penjelasan Data dan/atau Keterangan (SP2DK) pada 23 Agustus 2023.

Account Representative (AR) KPP Pratama Denpasar Barat Yudiana mengatakan wajib pajak yang menerima SP2DK perlu memberikan konfirmasi sehingga data yang diterima kantor pajak dapat segera disesuaikan.

“Jika tidak diklarifikasi, risikonya data yang ada di kantor pajak dianggap benar. Lantaran tidak ada data pembanding dari wajib pajak,” katanya seperti dikutip dari situs web Ditjen Pajak (DJP), Kamis (7/9/2023).

Baca Juga:
BRIN: Fasilitas Supertax Deduction Bakal Kerek Daya Saing Industri

Yudiana menjelaskan DJP memiliki banyak data yang dikumpulkan, baik data dari internal maupun eksternal. Menurutnya, data tersebut bisa menjadi data pemicu atau data penguji. Contoh data pemicu ialah wajib pajak membeli barang dagangan sebanyak 1.000 unit, tetapi hanya melaporkan pembelian 650 unit.

Diberi Waktu 14 Hari

Oleh karena itu, lanjutnya, wajib pajak yang menerima SP2DK wajib memberikan konfirmasi. Ketika wajib pajak tidak memberikan konfirmasi dalam jangka waktu 14 hari, kantor pajak akan melakukan tindakan berdasarkan data yang ada.

“Maka dari itu, kalau wajib pajak menerima SP2DK, segera datang ke kantor pajak atau mengirimkan surat jawaban klarifikasi beserta bukti-buktinya,” tuturnya.

Baca Juga:
Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Apabila data dari DJP ternyata benar, lanjut Yudiana, wajib pajak harus membetulkan SPT. Sementara itu, jika terdapat kurang bayar maka wajib pajak bersangkutan harus segera melakukan pembayaran atau pelunasan.

Berdasarkan Surat Edaran Dirjen Pajak No. SE-05/PJ/2022, SP2DK adalah surat yang diterbitkan oleh kepala kantor pelayanan pajak (KPP) kepada wajib pajak dalam rangka pelaksanaan permintaan Permintaan Penjelasan atas Data dan/atau Keterangan (P2DK).

Lebih lanjut, SP2DK diberikan kepada wajib pajak paling lama 3 hari kerja sejak tanggal penerbitan SP2DK. Terdapat 3 cara yang bisa ditempuh kantor pajak dalam mengirimkan SP2DK kepada wajib pajak.

Cara tersebut antara lain dikirimkan melalui faksimili; dikirimkan memakai jasa pos/kurir/ekspedisi dengan bukti pengiriman surat; dan/atau diserahkan langsung kepada wajib pajak melalui kunjungan atau pada saat wajib pajak datang ke KPP. (rig)

Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:29 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

BRIN: Fasilitas Supertax Deduction Bakal Kerek Daya Saing Industri

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh 21/26 Dihapus dari e-Bupot, Masih Bisa Dilihat Lagi?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:30 WIB REFORMASI PAJAK

Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi

BERITA PILIHAN
Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:33 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Kerap Jadi Alasan Barang Impor Tidak Bisa Keluar, Apa Itu Lartas?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:29 WIB KEBIJAKAN PERINDUSTRIAN

BRIN: Fasilitas Supertax Deduction Bakal Kerek Daya Saing Industri

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:25 WIB PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pajak Alat Berat Belum Optimal Sumbang Pendapatan Daerah

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:15 WIB ADMINISTRASI KEPABEANAN

Pengusaha Lakukan Ekspor Impor dalam Jumlah Sedikit, Tetap Perlu NIB?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Bukti Potong PPh 21/26 Dihapus dari e-Bupot, Masih Bisa Dilihat Lagi?

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:30 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Bantuan Pembelian Motor Listrik Sudah Tersalur ke 30 Ribu Pengguna

Sabtu, 01 Juni 2024 | 13:00 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

Kemenkeu Kaji Lagi Aturan Impor Barang Pindahan dan Bawaan Penumpang

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:45 WIB PROVINSI DKI JAKARTA

Dinsos DKI Coret 25.185 Orang dari Daftar Penerima Bansos

Sabtu, 01 Juni 2024 | 12:30 WIB REFORMASI PAJAK

Sri Mulyani: Digitalisasi Perpajakan akan Tutup Celah Korupsi

Sabtu, 01 Juni 2024 | 11:15 WIB INFOGRAFIS KEPABEANAN DAN CUKAI

Tujuh Karakteristik Penipuan yang Mencatut Petugas Bea Cukai