Fokus
Literasi
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:10 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 11:15 WIB
TIPS PAJAK
Data & alat
Kamis, 02 Juli 2020 | 14:26 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Rabu, 01 Juli 2020 | 08:45 WIB
KURS PAJAK 1 JULI-7 JULI 2020
Selasa, 30 Juni 2020 | 14:14 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Minggu, 28 Juni 2020 | 15:12 WIB
STATISTIK BELANJA PERPAJAKAN
Reportase

Cukai Alkohol Diusulkan Kena 100%

A+
A-
0
A+
A-
0
Cukai Alkohol Diusulkan Kena 100%

JUBA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sudan Selatan Stephen Dhieu Dau mengatakan Pemerintah Sudan Selatan akan memungut cukai dengan tarif 100% pada produk alkohol yang diusulkan dalam anggaran keuangan tahun 2016/2017.

Dhieu mengatakan dalam proposal baru tersebut juga diusulkan untuk memberlakukan pajak yang lebih tinggi yang akan dikenakan pada perusahaan telekomunikasi dan penjualan tembakau.

“Kami akan meningkatkan cukai pada alkohol dari 50% menjadi 100% dan tembakau dari 30% menjadi 50%. Kenaikan cukai barang mewah ini akan meningkatkan kesehatan,” katanya kepada Parlemen, Selasa (18/10).

Baca Juga: Usulan IMF Menaikkan Tarif Cukai Rokok Ditolak, Ini Alasannya

Kenaikan cukai ini tidak terlepas dari kondisi keuangan Pemerintah Sudan Selatan di tahun ini, yang mana diprediksi akan mengalami defisit keuangan US$225 juta (Rp2,9 triliun).

"Ini artinya pemerintah tidak mampu untuk menaikkan 40% dari anggaran yang diusulkan untuk mendanai pemerintah selama 12 bulan ke depan," tambahnya.

Dhieu juga memperingatkan atas pinjaman dari bank sentral negara, yang mencetak uang lebih banyak guna memenuhi kesenjangan keuangan. “Kita harus berhenti melakukan pinjaman dari Bank Sentral Sudan Selatan, agar inflasi menurun, mencegah pelemahan mata uang dan mengurangi pendapatan rumah tangga,” ujarnya.

Baca Juga: DBH Cukai Diperinci, Jatim Raih Rp1,8 Triliun

Karena itu, Kementerian Keuangan Sudan Selatan mengusulkan untuk mengambil langkah tegas dengan menyedot pungutan atau pajak kepada individu dan perusahaan. Namun, belum ada penjelasan lebih lanjut bagaimana pemerintah akan mengaplikasikannya.

Lebih dari 90% anggaran tahunan penerimaan Sudan Selatan bergantung pada pendapatan minyak. Karenanya, menurut Dhieu, meningkatkan pajak pendapatan non-minyak seperti alkohol, tembakau dan mengurangi pengeluaran pemerintah akan meningkatkan prospek ekonomi ke depannya.

Nantinya, seperti dilansir dalam sudantribune.com, perusahaan telekomunikasi di Sudan Selatan akan membayar pajak paling sedikit 50%. Selain itu, untuk menggali penerimaan, Menteri Keuangan juga telah mengusulkan pajak keberangkatan penerbangan (departure tax) US$20 atau Rp259.980 per orang untuk perjalanan internasional di bandara. (Amu)

Baca Juga: Kenaikan Cukai Minol Berdampak Positif Bagi Warga Miskin, Kok Bisa?
Topik : berita pajak internasional, cukai alkohol, cukai tembakau, sudan selatan
Komentar
Dapatkan hadiah berupa uang tunai yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Rabu, 23 Januari 2019 | 16:22 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 21 Januari 2019 | 09:11 WIB
BRAZIL
Kamis, 17 Januari 2019 | 15:06 WIB
AFRIKA SELATAN
Kamis, 17 Januari 2019 | 11:45 WIB
JEPANG
berita pilihan
Jum'at, 03 Juli 2020 | 19:03 WIB
SE-014/PP/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:33 WIB
HARI PAJAK 14 JULI
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:32 WIB
KENORMALAN BARU
Jum'at, 03 Juli 2020 | 17:05 WIB
KEBIJAKAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:48 WIB
PER-12/PJ/2020
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:47 WIB
INSENTIF PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:15 WIB
LAYANAN PAJAK
Jum'at, 03 Juli 2020 | 16:00 WIB
PROFIL PAJAK PROVINSI SUMATRA BARAT
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:59 WIB
KABUPATEN TABALONG
Jum'at, 03 Juli 2020 | 15:40 WIB
KAMUS PAJAK