DDTC Academy-ADIT Batch 5-Desktop-Top-Artikel
DDTC Perpajakan-Bundling_Buku-TOP_Artikel
Berita > Infografis
INFOGRAFIS PAJAK

Contoh Penghitungan PPh 21 atas Natura dengan Tarif Efektif Rata-Rata

Redaksi DDTCNews | Minggu, 31 Maret 2024 | 11:00 WIB
Contoh Penghitungan PPh 21 atas Natura dengan Tarif Efektif Rata-Rata
Editor :

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

Topik : infografis pajak , infografis , pajak , pmk 168/2023 , tarif efektif rata-rata , TER , PPh Pasal 21
KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP
Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?
Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?

Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini
Selasa, 07 Mei 2024 | 18:00 WIB AUSTRALIA

Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:05 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei

BERITA PILIHAN
WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP
Rabu, 08 Mei 2024 | 06:00 WIB BERITA PAJAK HARI INI

WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?
Selasa, 07 Mei 2024 | 19:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?

Dapat Rush Handling Tapi Tak Lunasi Bea Masuk & PDRI, Bisa Kena Sanksi
Selasa, 07 Mei 2024 | 18:30 WIB PMK 26/2024

Dapat Rush Handling Tapi Tak Lunasi Bea Masuk & PDRI, Bisa Kena Sanksi

Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini
Selasa, 07 Mei 2024 | 18:00 WIB AUSTRALIA

Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini

UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:43 WIB KEBIJAKAN PEMERINTAH

UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:30 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Jokowi Bandingkan Pertumbuhan Ekonomi Indonesia dengan Negara Lain

Tak Paham Ketentuan Impor, Importir Bisa Manfaatkan Jasa PPJK
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:11 WIB KEBIJAKAN KEPABEANAN

Tak Paham Ketentuan Impor, Importir Bisa Manfaatkan Jasa PPJK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:05 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Catat! Batas Akhir Penyetoran PPh Masa April 2024 Mundur ke 13 Mei

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?
Selasa, 07 Mei 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

NIK Sudah Jadi NPWP, Masih Perlukah WP Daftar NPWP secara Mandiri?

Begini Kebijakan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan SAK EP
Selasa, 07 Mei 2024 | 16:40 WIB PERMENKOP UKM 2/2024

Begini Kebijakan Akuntansi Koperasi Simpan Pinjam Berdasarkan SAK EP

TERPOPULER
1
INFOGRAFIS PAJAK Hal yang Wajib Dilakukan WP ketika Diperiksa
2
INFOGRAFIS PAJAK Menghitung PPh 21 Pegawai Tidak Tetap yang Terima Penghasilan Bulanan
3
INFOGRAFIS PAJAK Penghitungan PPh Pasal 21 atas Jasa Sehubungan dengan Pekerjaan Bebas
4
INFOGRAFIS PAJAK Perubahan Skema Penghitungan PPh Pasal 21 untuk Bukan Pegawai
5
INFOGRAFIS PAJAK Cakupan Penghasilan Pegawai Tetap yang Dipotong PPh Pasal 21
TERBARU
1
BERITA PAJAK HARI INI WP dengan SPT Lebih Bayar atau Rugi Masuk Prioritas Pemeriksaan DJP
2
ADMINISTRASI PAJAK Pilih Pakai Tarif PPh Umum, Perlukah WP Badan Sampaikan Pemberitahuan?
3
PMK 26/2024 Dapat Rush Handling Tapi Tak Lunasi Bea Masuk & PDRI, Bisa Kena Sanksi
4
AUSTRALIA Perangi Diabetes, Cukai Minuman Bergula Perlu Diterapkan di Negara Ini
5
KEBIJAKAN PEMERINTAH UU Belum Direvisi, WNI Belum Bisa Berkewarganegaraan Ganda