Fokus
Data & Alat
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Selasa, 10 Mei 2022 | 14:30 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan ID

Cara Dapatkan Sertifikat Elektronik e-Bupot bagi Non-PKP

A+
A-
17
A+
A-
17
Cara Dapatkan Sertifikat Elektronik e-Bupot bagi Non-PKP

SEBAGAIMANA diatur dalam Keputusan Dirjen Pajak No. KEP-368/PJ/2020, wajib pajak badan non-Pengusaha Kena Pajak (PKP) wajib melakukan pemotongan PPh Pasal 23 dan/atau Pasal 26 yang disertai dengan bukti pemotongan (bupot). Bupot PPh 23/26 dibuat melalui aplikasi e-bupot.

Sebelum dapat mengakses aplikasi e-bupot, wajib pajak harus memiliki sertifikat elektronik atau digital certificate (DC). Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara wajib pajak non-PKP untuk mendapatkan sertifikat elektronik tersebut.

Untuk diketahui, sertifikat elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan DJP atau penyelenggara sertifikasi elektronik.

Baca Juga: Antisipasi M-Pajak Eror, UMKM Perlu Pencatatan Cadangan Tanpa Aplikasi

Untuk memperoleh sertifikat elektronik, wajib pajak harus terlebih dahulu mengirimkan surat pernyataan persetujuan penggunaan sertifikat elektronik DJP yang telah ditandatangani pengurus perusahaan.

Surat harus dikirimkan secara langsung oleh pengurus perusahaan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) terdaftar tanpa diwakilkan atau dikuasakan. Pengurus perusahaan juga menyampaikan SPT Tahunan PPh Badan beserta bukti penerimaan/tanda terima pelaporan dengan membawa dokumen SPT asli.

Pastikan, dokumen SPT Tahunan PPh Badan tersebut juga mencantumkan nama pengurus. Selain itu, perlu didukung dengan akta pendirian dan surat pengangkatan nama pengurus, baik dalam bentuk dokumen asli maupun fotokopi.

Baca Juga: Ada Faktur Pajak Belum Dilaporkan, Wajib Pajak Terima SP2DK dari AR

Pengurus wajib menunjukkan kartu identitas asli dan fotokopi baik berupa KTP atau Kartu Keluarga (KK). Apabila pengurus merupakan warga negara asing maka harus menunjukkan dokumen identitas asli dan fotokopi baik berupa paspor, KITAS (Kartu Izin Tinggal Terbatas) atau KITAP (Kartu Izin Tinggal Tetap).

Pengurus juga harus menyampaikan softcopy pas foto terbaru dalam compact disc (CD) atau media lainnya. Dalam bentuk softcopy, file diberikan nama dengan format: nomor NPWP-nama pengurus-nomor kartu identitas pengurus.

Sertifikat elektronik akan diserahkan kepada pengurus perusahaan pada hari kerja yang sama pada saat berkas sudah diterima secara lengkap dan memenuhi persyaratan. Masa berlaku sertifikat elektronik adalah 2 tahun dan harus diperpanjang secara berkala. Selesai. Semoga bermanfaat.

Baca Juga: Simak Profil Pajak Kota Beras dari Provinsi Sumatra Barat

Topik : tips pajak, tips, e-bupot, sertifikat elektronik, administrasi pajak, aplikasi pajak

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Rabu, 11 Mei 2022 | 17:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Baru Saja Menikah? Anda Bisa Ubah Data NPWP, Begini Cara dan Syaratnya

Rabu, 11 Mei 2022 | 12:30 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Tak Ada Eror, Ini Tips DJP Jika WP Kesulitan Akses e-Bupot Unifikasi

Selasa, 10 Mei 2022 | 17:00 WIB
ADMINISTRASI PAJAK

Ingin Ajukan Perubahan Data NPWP? Begini Caranya Menurut DJP

berita pilihan

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:30 WIB
KANWIL DJP DI YOGYAKARTA

Rekening, Tanah Hingga Perhiasan Bos Sembako Ini Disita Petugas Pajak

Minggu, 22 Mei 2022 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK

Jenis Jaminan untuk Penundaan Pembayaran Cukai

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:30 WIB
KOREA SELATAN

Presiden Baru Korea Selatan Bakal Rasionalisasi Tarif Pajak Korporasi

Minggu, 22 Mei 2022 | 10:00 WIB
AMERIKA SERIKAT

Perusahaan AS yang Bayar Pajak ke Rusia Bakal Dapat Disinsentif

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:30 WIB
KPP MADYA SURAKARTA

Tak Kunjung Lunasi Utang Pajak, 7 Mobil Akhirnya Disita Sekaligus

Minggu, 22 Mei 2022 | 09:00 WIB
KOREA SELATAN

Lindungi Konsumen Korea Selatan, Pengenaan Pajak Aset Kripto Ditunda

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bangun IKN Nusantara, Kriteria Penerima Insentif Pajak Bisa Diperluas

Minggu, 22 Mei 2022 | 08:00 WIB
PENERIMAAN NEGARA

Ini 3 Tantangan Penerimaan Perpajakan yang Bakal Dihadapi pada 2023

Minggu, 22 Mei 2022 | 07:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

UU HKPD Diharapkan Jadi Solusi Tumpang Tindih Objek Pajak Restoran

Minggu, 22 Mei 2022 | 06:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Bisa Untung Lebih Besar, Wajib Pajak Kembali Disarankan Ikut PPS