Fokus
Data & Alat
Selasa, 24 Mei 2022 | 20:00 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Rabu, 18 Mei 2022 | 08:43 WIB
KURS PAJAK 18 MEI - 24 MEI 2022
Selasa, 17 Mei 2022 | 18:00 WIB
STATISTIK PAJAK MULTINASIONAL
Rabu, 11 Mei 2022 | 08:47 WIB
KURS PAJAK 11 MEI - 17 MEI 2022
Reportase
Perpajakan ID

Cara Daftar E-SPPT PBB di DKI Jakarta

A+
A-
4
A+
A-
4
Cara Daftar E-SPPT PBB di DKI Jakarta

PEMPROV DKI Jakarta berusaha memberikan mempermudah kemudahan pembayaran pajak bumi dan bangunan, sehingga wajib pajak tidak perlu lagi repot mengunjungi Kantor Pajak Daerah (KPD) dan mengantri untuk membayar pajak.

Salah satu inovasinya adalah pendaftaran Surat Pemberitahuan Pajak Terutang secara elektronik (e-(SPPT) untuk pembayaran pajak bumi dan bangunan perdesaan perkotaan (PBB-P2). Nah, kali ini DDTCNews akan menjelaskan cara daftar e-SPPT secara online.

Sebagai informasi, pemilik PBB di DKI setiap tahun perlu mencetak PBB secara mandiri agar dapat melakukan pembayaran pajak. Untuk itu, perlu adanya SPPT yang dikeluarkan oleh Kepala KPD mengenai sejumlah pajak terutang yang harus dibayarkan dalam jangka waktu 1 tahun pajak bagi individu perseorangan atau badan yang termasuk ke dalam wajib pajak.

Baca Juga: Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Terdapat beberapa data yang perlu dipersiapkan untuk mendaftar e-SPPT. Bagi warga DKI, data yang diperlukan seperti data PBB, NIK, nomor HP, dan e-mail. Bagi warga non-DKI, data yang diperlukan yaitu data PBB, NPWP, nomor HP dan e-Mail.

Setelah semua data dimiliki, proses pendaftaran bisa dimulai dengan mengakses laman resmi Bapenda DKI melalui pajakonline.jakarta.go.id. Bila laman sudah terbuka, pilih menu e-SPPPT. Kemudian pilih menu DAFTAR E-SPPT PBB.

Lalu, akan muncul tampilan yang perlu anda isi terkait data objek pajak dan data pengunduh. Pada data objek pajak, isi dengan Nomor Objek Pajak Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (NOP PBB-P2).

Baca Juga: Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Lalu, isi nama wajib pajak sesuai dengan SPPT sebelumnya. Kemudian, isi tahun pajak yang hendak Anda bayarkan.Selanjutnya pada data pengunduh, Anda bisa memilih Perorangan untuk wajib pajak orang pribadi atau Badan apabila wajib pajak badan.

Setelah itu, isi Domisili Pengunduh. Pilih DKI Jakarta apabila Anda berada di DKI atau di luar DKI apabila tidak berdomisili di DKI . Lalu, isi nomor NIK dan hubungan pengunduh dengan wajib pajak sesuai dengan SPPT.

Apabila Anda sendiri selaku pemilik SPPT, pilih Wajib Pajak Sendiri. Apabila anda mendaftarkan untuk suami/istri sebagai pemilik SPTT, pilih Suami/Istri. Begitu pula apabila Anda mendaftar untuk Orang Tua atau Anak.

Baca Juga: Omzet UMKM di Bawah PTKP Rp500 Juta, Perlu Laporan Bulanan ke DJP?

Jika Anda hendak mendaftarkan SPPT untuk orang lain atau belum dilakukan balik nama pemilik objek PBB, pilih Kuasa. Kemudian, isi nomor HP pengunduh dan alamat e-mail. Apabila semua isian sudah terisi, klik Saya Setuju dengan Ketentuan Khusus Di Atas.

Setelah itu, Anda akan melihat notifikasi sudah melakukan registrasi e-SPPT dan diminta menunggu verifikasi sistem atas data yang sudah dimasukan. Jika verifikasi berhasil, akan dikirimkan e-SPPT ke alamat e-mail yang dimasukan telah sebelumnya.

Anda bisa langsung cek e-mail masuk untuk melihat balasan dari Bapenda DKI. Silakan buka e-mail dari Bapenda dan unduh e-SPPT. Anda bisa unduh e-SPPT dengan klik menu Unduh e-SPPT, lalu akan tersimpan otomatis file e-SPPT dalam perangkat anda.

Baca Juga: Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Tambahan informasi, proses pendaftaran e-SPPT bagi wajib pajak non-DKI—tetapi terdata sebagai wajib pajak PBB di DKI —kurang lebih serupa dan hanya terdapat data tambahan yang perlu dimasukkan, yaitu NIK.

Dalam e-SPPT akan memuat perincian pajak serta tunggakan yang perlu dibayar wajib pajak. Anda bisa cetak e-SPPT dan membayar PBB P-2 ke loket pembayaran Bapenda atau secara elektronik. Selesai. Semoga bermanfaat. (rizki/rig)

Baca Juga: Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?
Topik : tips pajak daerah, pajak, pajak daerah, PBB-P2, provinsi dki jakarta, e-SPPT

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 27 Mei 2022 | 09:00 WIB
KABUPATEN KOTAWIRINGIN TIMUR

Pemda Luncurkan Aplikasi Smart Tax, Warga Pelosok Gampang Bayar Pajak

Jum'at, 27 Mei 2022 | 08:32 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Update Daftar Wajib Pajak Prioritas Pengawasan Tiap Kuartal

Kamis, 26 Mei 2022 | 15:30 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

DJP: Ikut PPS, Wajib Pajak Terbebas Sanksi dan Dapat Perlindungan Data

berita pilihan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 18:00 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Tanda Pengenal Wajib Pajak Pakai NIK, NPWP Bakal Dihapus Bertahap

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:54 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI

Sengketa PPN Perbedaan Waktu Pengakuan Transaksi Pembelian

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Omzet Rp500 Juta Tak Kena Pajak, DJP: Bukan untuk UMKM WP Badan

Jum'at, 27 Mei 2022 | 17:00 WIB
KAMUS PAJAK

Apa Itu Surat Tanggapan dalam Proses Gugatan Pajak?

Jum'at, 27 Mei 2022 | 16:00 WIB
PROGRAM PENGUNGKAPAN SUKARELA

Sudah Ikut PPS, Gubernur Ajak Warganya Juga Ungkapkan Hartanya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

DJP Leburkan Kegiatan Pemeriksaan & Pengawasan, Ternyata Ini Tujuannya

Jum'at, 27 Mei 2022 | 15:00 WIB
TIPS PAJAK

Tata Cara Pembatalan Faktur Pajak di e-Faktur 3.2

Jum'at, 27 Mei 2022 | 14:45 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Restitusi Pajak Diprediksi Meningkat, DJP: Berkat Tingginya Impor