TIPS PAJAK

Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

Ringkang Gumiwang | Jumat, 14 Agustus 2020 | 16:17 WIB
Cara Aktivasi e-Objection & Mengajukan Keberatan Melalui DJP Online

SESUAI dengan Peraturan Dirjen Pajak No.PER-14/PJ/2020, wajib pajak kini dapat menyampaikan surat keberatan secara elektronik melalui atau aplikasi e-objection pada DJP Online. Ketentuan ini berlaku sejak 1 Agustus 2020.

Namun, terdapat syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi wajib pajak untuk dapat memakai e-objection ini, di antaranya telah memiliki EFIN aktif, melakukan registrasi akun pada laman DJP Online, dan memiliki sertifikat elektronik yang masih berlaku.

Lebih lanjut, surat keberatan yang disampaikan secara elektronik (e-filling) itu menggunakan surat keberatan dalam bentuk atau format dokumen elektronik.

Baca Juga:
Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Artinya, penyampaian jumlah pajak yang terutang atau jumlah pajak yang dipotong/dipungut atau jumlah rugi menurut perhitungan wajib pajak dengan disertai alasan yang jadi dasar penghitungan, dilakukan dengan cara mengunggah dokumen dalam bentuk portable document format (pdf).

Nah, DDTCNews kali ini akan menjelaskan cara melakukan aktivasi e-objection dan mengajukan surat keberatan secara elektronik. Mula-mula, silakan akses DJP Online. Masukkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), password, dan kode keamanan.

Pada dashboard DJP Online, silakan masuk ke menu Profil untuk terlebih dahulu melakukan aktivasi fitur e-objection. Pada menu Profil, klik Aktivasi Fitur Layanan dan centang kolom e-objection di sebelah kanan layar. Setelah itu, klik Ubah Fitur Layanan.

Baca Juga:
Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini

Kemudian, silakan Login kembali ke DJP Online. Setelah itu pilih menu Layanan dan klik kolom e-objection. Proses dalam aplikasi e-objection akan didahulu dengan penyampaian disclaimer. Bila wajib pajak setuju, silakan centang dan klik Lanjut.

Proses input surat keberatan diawali dengan mengisi nomor Surat Ketetapan Pajak (SKP) yang akan diajukan keberatan. SKP yang dapat diajukan adalah SKP selain SKP pajak bumi dan bangunan (PBB).

Setelah itu, sistem akan melakukan validasi. Setidaknya ada lima hal yang akan divalidasi, antara lain nomor SKP; pengajuan keberatan belum jatuh tempo; nilai SKP yang disetujui telah dilunasi; tidak diajukan keberatan atas SKP yang sama; dan tidak dalam proses pengajuan keberatan.

Baca Juga:
Impor Data di e-Bupot Unifikasi, Status ‘Belum Diproses’? Ini Kata DJP

Bila ada kesalahan terkait dengan 5 indikator tersebut, wajib pajak akan mendapatkan notifikasi otomatis dari sistem. Bila tidak ada notifikasi, sistem akan melanjutkan proses dan menyajikan informasi data SKP yang diajukan keberatan dan identitas wajib pajak.

Jika informasi yang disajikan telah sesuai, wajib pajak dapat melanjutkan proses dengan mengisi nomor dan tanggal surat keberatan sesuai dengan administrasi persuratan wajib pajak dan mengisi jumlah pajak menurut perhitungan wajib pajak.

Selanjutnya, wajib pajak mengisi alasan keberatan dengan cara mengisi pada kolom yang tersedia atau dengan mengunggah dokumen alasan keberatan. Untuk diketahui, kolom alasan keberatan memiliki maksimal 4.000 karakter.

Baca Juga:
DJP Jakbar Buka Layanan Pojok Pajak di Central Park, Bisa Lapor SPT

Bila memilih untuk mengunggah dokumen alasan keberatan, wajib pajak dapat mengunggah dokumen alasan keberatan berbentuk pdf dalam satu file dokumen alasan keberatan dengan ukuran maksimal 5 MB.

Selanjutnya, wajib pajak mengisi data pembayaran atas SKP yang diajukan keberatan dengan cara mengisi nomor transaksi penerimaan negara (NTPN) dan/atau nomor Pemindahbukuan (Pbk). Setelah itu, klik Lanjutkan.

Kemudian wajib pajak akan melanjutkan dengan menandatangani surat keberatan secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang masih berlaku yang dimiliki oleh wajib pajak.

Baca Juga:
Periode Lapor SPT Tahunan PPh OP Sisa 2 Minggu, DJP Jamin Server Aman

Penandatangan dilakukan dengan cara wajib pajak mengisi passphrase dan mengunggah file sertifikat elektronik dengan ekstensi file .p12 dan kemudian klik menu Submit untuk mengirimkan surat keberatan.

Kemudian, sistem akan menerbitkan bukti penerimaan elektronik (BPE) dan surat keberatan wajib pajak sebagai bukti keberatan telah berhasil disampaikan. Selesai. Semoga bermanfaat. (Bsi)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.

KOMENTAR
0
/1000

Pastikan anda login dalam platform dan berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.

ARTIKEL TERKAIT
Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 16:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Submit SPT Tahunan Gagal karena Token Tidak Valid, DJP Sarankan Ini

Senin, 18 Maret 2024 | 15:30 WIB KANWIL DJP JAKARTA BARAT

DJP Jakbar Buka Layanan Pojok Pajak di Central Park, Bisa Lapor SPT

BERITA PILIHAN
Selasa, 19 Maret 2024 | 10:00 WIB KEBIJAKAN PAJAK

DJP Buka Layanan Pajak Luar Kantor di 1.426 Titik, Cek Jadwalnya

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:51 WIB LEBARAN 2024

Menaker Minta Gubernur Ikut Memantau Pencairan THR oleh Perusahaan

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:30 WIB LITERATUR PAJAK

Tidak Semua Rumah Bebas PPN! Cek Syarat & Ketentuannya di Sini

Selasa, 19 Maret 2024 | 09:07 WIB PEREKONOMIAN INDONESIA

Fitch Pertahankan Credit Rating RI pada BBB dengan Outlook Stabil

Selasa, 19 Maret 2024 | 08:58 WIB BERITA PAJAK HARI INI

Begini Skema Pajak (PPh Pasal 21) pada Bulan Pegawai Terima THR

Senin, 18 Maret 2024 | 18:30 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Aktivasi EFIN Tak Harus di KPP Terdaftar, Bisa Cari yang Terdekat

Senin, 18 Maret 2024 | 18:00 WIB KAMUS KEPABEANAN

Apa Itu PKBE dalam Konsolidasi Barang Ekspor?

Senin, 18 Maret 2024 | 17:30 WIB PENGADILAN PAJAK

Percepat Penyelesaian Sengketa Pajak, Data Analytics Dikembangkan

Senin, 18 Maret 2024 | 17:20 WIB LAPORAN KINERJA SETJEN 2023

Transformasi Sekretariat Pengadilan Pajak, Fokus 5 Hal Ini Tahun Lalu

Senin, 18 Maret 2024 | 17:00 WIB ADMINISTRASI PAJAK

Dapat Hadiah, Bagaimana Cara Melaporkannya di SPT Tahunan?