Berita
Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI
Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG
Fokus
Data & Alat
Senin, 02 Agustus 2021 | 17:00 WIB
KMK 43/2021
Rabu, 28 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 28 JULI 2021 - 3 AGUSTUS 2021
Rabu, 21 Juli 2021 | 09:25 WIB
KURS PAJAK 21 JULI 2021-27 JULI 2021
Kamis, 15 Juli 2021 | 18:15 WIB
STATISTIK PENERIMAAN PAJAK
Reportase
Perpajakan.id

Bisakah Angsuran PPh Pasal 25 Dikurangi?

A+
A-
13
A+
A-
13
Bisakah Angsuran PPh Pasal 25 Dikurangi?

Pertanyaan:

SAAT ini saya bekerja di perusahaan yang bergerak di bidang kelapa sawit. Pada tahun ini, laba kami diperkirakan menurun sekitar 50% dari laba tahun lalu. Pertanyaan saya, apakah angsuran pajak penghasilan (PPh) Pasal 25 bulanan perusahaan saya dapat dikurangi? Karena angsuran tersebut nominalnya cukup besar. Mohon penjelasannya, terima kasih.

Rico, Jakarta.

Jawaban:

TERIMA kasih Bapak Rico atas pertanyaannya. Bila merujuk ketentuan pajak yang berlaku, Pasal 25 ayat (6) Undang-Undang (UU) PPh memberikan wewenang kepada Direktur Jenderal (Dirjen) Pajak untuk menetapkan perhitungan besarnya angsuran pajak untuk hal-hal tertentu, termasuk di dalamnya bila terjadi perubahan keadaan usaha atau kegiatan wajib pajak.

Terkait hal ini, Dirjen Pajak telah menerbitkan Keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-537/PJ/2000 tentang Penghitungan Besarnya Angsuran Pajak dalam Tahun Pajak Berjalan dalam Hal-hal Tertentu (KEP 537/2000).

Dalam Pasal 7 ayat (1) KEP 537/2000 diatur bahwa apabila sesudah 3 bulan atau lebih berjalannya suatu tahun pajak, wajib pajak dapat menunjukkan bahwa PPh yang akan terutang untuk tahun pajak tersebut kurang dari 75% dari PPh terutang yang menjadi dasar penghitungan besarnya PPh Pasal 25. Dalam hal ini, wajib pajak tersebut dapat mengajukan permohonan pengurangan besarnya PPh Pasal 25 secara tertulis kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak (KPP) tempat wajib pajak terdaftar.

Lebih lanjut, dalam Pasal 7 ayat (2) KEP 537/2000 dijelaskan bahwa pengajuan pengurangan angsuran PPh Pasal 25 harus disertai dengan penghitungan besarnya PPh yang akan terutang berdasarkan perkiraan penghasilan yang akan diterima dan besarnya PPh Pasal 25 untuk bulan-bulan yang tersisa dari tahun pajak yang bersangkutan.

Setelah permohonan tertulis diajukan, maka sesuai Pasal 7 ayat (3) KEP 537/2000 apabila tidak ada keputusan dalam waktu satu bulan, maka permohonan dianggap diterima dan wajib pajak dapat melakukan pembayaran PPh Pasal 25 sesuai dengan penghitungannya.

Demikian jawaban kami. Semoga membantu kesuliran Bapak Rico. ).

(Disclaimer)
Topik : konsultasi pajak, angsuran pajak, pph pasal 25

KOMENTAR

0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.

permadi

Kamis, 11 Juni 2020 | 14:55 WIB
mohon diberikan contoh kasus ibu biar jelas.terima kasih

Afifah Komariah

Jum'at, 05 Juni 2020 | 08:16 WIB
berkaitan dengan pertanyaan Bo.Rico kami tidak mengajukan permohonan tertulis pengurangan pph 25. dimana kami tidak melakukan pembayaran cicilan pph 25, selama 6 bulan karena besarnya jmlh pph 23 yg kami terima. Tp kpp menerbitkan STP atas angsuran pph 25, atas 6 bln tsb. apa solusi u/masalah in ... Baca lebih lanjut

Aliza Fahira Shaumi

Sabtu, 21 Maret 2020 | 15:40 WIB
Sore, mau bertanya. Apakah semua yg masuk dalam hal-hal tertentu itu bisa melakukan permohonan pengurangan angsuran Pph 25 atau hanya wp yang mengalami perubahan usaha dan kegiatan saja yang busa melakukan permohonan. Mohon penjelasannya, terimakasih.
1

ARTIKEL TERKAIT

Jum'at, 25 Juni 2021 | 13:52 WIB
KONSULTASI PAJAK

Apakah Seluruh Jasa Pendidikan Tidak Kena PPN?

Kamis, 24 Juni 2021 | 12:30 WIB
AUDIT KEUANGAN NEGARA

Lagi, Pembayaran Angsuran PPh Pasal 25 Lebih Awal Disoal BPK

Selasa, 22 Juni 2021 | 08:04 WIB
BERITA PAJAK HARI INI

Jumlah Sektor yang Dapat Perpanjangan Insentif Pajak Dikurangi

Senin, 21 Juni 2021 | 17:38 WIB
INSENTIF PAJAK

Perpanjangan Diskon Angsuran PPh Pasal 25 Tidak untuk Semua Sektor

berita pilihan

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:39 WIB
DDTC NEWSLETTER

BKP Strategis yang Tidak Dipungut PPN, Download Aturannya di Sini

Senin, 02 Agustus 2021 | 20:20 WIB
AMERIKA SERIKAT

SPT Pajak Donald Trump Bakal Dibuka

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:57 WIB
KANWIL DJP JAKARTA SELATAN II

Kantor Baru KPP Madya Dua Jakarta Selatan II Diresmikan

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:32 WIB
PENANGANAN PANDEMI

PPKM Level 4 Diperpanjang Hingga 9 Agustus 2021, Ini Penjelasan Jokowi

Senin, 02 Agustus 2021 | 19:00 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Penuhi Kebutuhan Hakim Agung Khusus Pajak, KY Siapkan Dua Solusi

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:35 WIB
KABUPATEN TULUNGAGUNG

Hanya Bulan Ini, Pemutihan Denda Pajak Digelar

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:30 WIB
KOREA SELATAN

Bakal Timbulkan Pajak Berganda, Ratusan Perusahaan Ajukan Keberatan

Senin, 02 Agustus 2021 | 18:17 WIB
SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL

Lantik Inspektur Jenderal yang Baru, Sri Mulyani Minta Ini

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:50 WIB
SELEKSI HAKIM AGUNG

Ini Penyebab Para Calon Hakim Agung TUN Khusus Pajak Tak Lolos Seleksi

Senin, 02 Agustus 2021 | 17:30 WIB
KEBIJAKAN PAJAK

Perluasan Cakupan OECD Pilar 1 Berdampak Terhadap PTE? Ini Kata DJP