Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

2
2

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah berencana menerapkan aturan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah lebih dari satu bidang. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (20/8/2019).

Rencana kebijakan ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang rencananya akan disahkan pada September 2019. Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan lahan.

Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif,” katanya.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

Selain membuat pengunaan lahan semakin maksimal, rencana kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan.

Fiscal policy ini akan menetralkan,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kepastian bagi wajib pajak. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan pemerintah, selain berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Lokasi Strategis

Hingga saat ini, besaran tarif pajak progresif masih dalam pembahasan. Namun, Sofyan mengaku skema progresivitas akan berlaku seperti pajak progresif kendaraan. Selain itu, kebijakan ini akan mengatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis.

“Misalnya, mobil pertama pajaknya 100%, mobil kedua 150%, dan seterusnya. Nanti di daerah yang dekat TOD [transit oriented development], pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

Baca Juga: Wah, Eksportir Furnitur Bakal Dapat Insentif
  • 6 Aspek Mewujudkan Kepastian

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristaiji mengatakan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian. Pertama, penghormatan hak WP yang tecermin dalam undang-undang. Kedua, komitmen mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak dari hulu hingga hilir.

Ketiga, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan WP yang saling menghormati (setara), saling percaya, dan saling transparan. Keempat, menerapkan compliance risk management (CRM) secara konsisten.

Kelima, partisipasi WP dalam proses perumusan kebijakan pajak. Keenam, mengurangi biaya kepatuhan melalui pembatasan mekanisme withholding tax, termasuk mengikutsertakan redesain sanksi, denda, dan reward bagi agen withholding.

Baca Juga: Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah
  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Nasruddin Joko Suryono mengatakan pemerintah memang berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Namun, kenaikan ini bukan semata untuk alasan penerimaan negara.

“Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai melalui penyesuaian tarif CHT,” katanya.

Baca Juga: Ini Tujuan Pemerintah Otak-Atik Sanksi Administratif Perpajakan

Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif,” katanya.

Baca Juga: Ini 5 Kelompok Biaya yang Bisa Dapat Super Tax Deduction

Selain membuat pengunaan lahan semakin maksimal, rencana kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan.

Fiscal policy ini akan menetralkan,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kepastian bagi wajib pajak. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan pemerintah, selain berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga: Soal Sistem Teritorial, DJP: Kita Matangkan Agar Tidak Kontraproduktif

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Lokasi Strategis

Hingga saat ini, besaran tarif pajak progresif masih dalam pembahasan. Namun, Sofyan mengaku skema progresivitas akan berlaku seperti pajak progresif kendaraan. Selain itu, kebijakan ini akan mengatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis.

“Misalnya, mobil pertama pajaknya 100%, mobil kedua 150%, dan seterusnya. Nanti di daerah yang dekat TOD [transit oriented development], pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

Baca Juga: Wah, Eksportir Furnitur Bakal Dapat Insentif
  • 6 Aspek Mewujudkan Kepastian

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristaiji mengatakan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian. Pertama, penghormatan hak WP yang tecermin dalam undang-undang. Kedua, komitmen mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak dari hulu hingga hilir.

Ketiga, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan WP yang saling menghormati (setara), saling percaya, dan saling transparan. Keempat, menerapkan compliance risk management (CRM) secara konsisten.

Kelima, partisipasi WP dalam proses perumusan kebijakan pajak. Keenam, mengurangi biaya kepatuhan melalui pembatasan mekanisme withholding tax, termasuk mengikutsertakan redesain sanksi, denda, dan reward bagi agen withholding.

Baca Juga: Selain Sanksi Administratif, Penghitungan Imbalan Bunga Juga Diubah
  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Nasruddin Joko Suryono mengatakan pemerintah memang berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Namun, kenaikan ini bukan semata untuk alasan penerimaan negara.

“Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai melalui penyesuaian tarif CHT,” katanya.

Baca Juga: Ini Tujuan Pemerintah Otak-Atik Sanksi Administratif Perpajakan
Topik : pajak progresif tanah, berita pajak hari ini, berta pajak
Komentar
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
berita pilihan
Minggu, 15 September 2019 | 16:20 WIB
PMK 128/2019
Minggu, 15 September 2019 | 16:15 WIB
PERTEMUAN MENKEU EROPA
Minggu, 15 September 2019 | 16:01 WIB
TARIF CUKAI ROKOK
Sabtu, 14 September 2019 | 15:12 WIB
PMK 128/2019
Sabtu, 14 September 2019 | 15:06 WIB
OMNIBUS LAW PERIZINAN
Jum'at, 13 September 2019 | 17:06 WIB
KEBIJAKAN CUKAI
Jum'at, 13 September 2019 | 16:48 WIB
KEPATUHAN PAJAK
Jum'at, 13 September 2019 | 16:19 WIB
INVESTASI
Jum'at, 13 September 2019 | 14:25 WIB
PERPAJAKAN INDONESIA
Jum'at, 13 September 2019 | 09:16 WIB
BERITA PAJAK HARI INI