Trusted Indonesian Tax News Portal
DDTC Indonesia
GET
x

Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

A+
A-
2
A+
A-
2

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah berencana menerapkan aturan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah lebih dari satu bidang. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (20/8/2019).

Rencana kebijakan ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang rencananya akan disahkan pada September 2019. Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan lahan.

Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif,” katanya.

Baca Juga: Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online

Selain membuat pengunaan lahan semakin maksimal, rencana kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan.

Fiscal policy ini akan menetralkan,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kepastian bagi wajib pajak. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan pemerintah, selain berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Lokasi Strategis

Hingga saat ini, besaran tarif pajak progresif masih dalam pembahasan. Namun, Sofyan mengaku skema progresivitas akan berlaku seperti pajak progresif kendaraan. Selain itu, kebijakan ini akan mengatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis.

“Misalnya, mobil pertama pajaknya 100%, mobil kedua 150%, dan seterusnya. Nanti di daerah yang dekat TOD [transit oriented development], pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif
  • 6 Aspek Mewujudkan Kepastian

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristaiji mengatakan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian. Pertama, penghormatan hak WP yang tecermin dalam undang-undang. Kedua, komitmen mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak dari hulu hingga hilir.

Ketiga, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan WP yang saling menghormati (setara), saling percaya, dan saling transparan. Keempat, menerapkan compliance risk management (CRM) secara konsisten.

Kelima, partisipasi WP dalam proses perumusan kebijakan pajak. Keenam, mengurangi biaya kepatuhan melalui pembatasan mekanisme withholding tax, termasuk mengikutsertakan redesain sanksi, denda, dan reward bagi agen withholding.

Baca Juga: SPT Masa PPh Hasil Unifikasi Bakal Terintegrasi dengan DJP Online
  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Nasruddin Joko Suryono mengatakan pemerintah memang berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Namun, kenaikan ini bukan semata untuk alasan penerimaan negara.

“Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai melalui penyesuaian tarif CHT,” katanya.

Baca Juga: Evaluasi Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh Penentu Langkah Lanjutan DJP

Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif,” katanya.

Baca Juga: Wah, 92% SPT Tahunan Sudah Dilaporkan Secara Online

Selain membuat pengunaan lahan semakin maksimal, rencana kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan.

Fiscal policy ini akan menetralkan,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kepastian bagi wajib pajak. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan pemerintah, selain berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga: DJP Punya Tim yang Kaji Pajak Digital Negara Lain

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Lokasi Strategis

Hingga saat ini, besaran tarif pajak progresif masih dalam pembahasan. Namun, Sofyan mengaku skema progresivitas akan berlaku seperti pajak progresif kendaraan. Selain itu, kebijakan ini akan mengatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis.

“Misalnya, mobil pertama pajaknya 100%, mobil kedua 150%, dan seterusnya. Nanti di daerah yang dekat TOD [transit oriented development], pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

Baca Juga: Sri Mulyani: Kita Melihat Shortfall Penerimaan Secara Objektif
  • 6 Aspek Mewujudkan Kepastian

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristaiji mengatakan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian. Pertama, penghormatan hak WP yang tecermin dalam undang-undang. Kedua, komitmen mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak dari hulu hingga hilir.

Ketiga, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan WP yang saling menghormati (setara), saling percaya, dan saling transparan. Keempat, menerapkan compliance risk management (CRM) secara konsisten.

Kelima, partisipasi WP dalam proses perumusan kebijakan pajak. Keenam, mengurangi biaya kepatuhan melalui pembatasan mekanisme withholding tax, termasuk mengikutsertakan redesain sanksi, denda, dan reward bagi agen withholding.

Baca Juga: SPT Masa PPh Hasil Unifikasi Bakal Terintegrasi dengan DJP Online
  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Nasruddin Joko Suryono mengatakan pemerintah memang berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Namun, kenaikan ini bukan semata untuk alasan penerimaan negara.

“Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai melalui penyesuaian tarif CHT,” katanya.

Baca Juga: Evaluasi Uji Coba Unifikasi SPT Masa PPh Penentu Langkah Lanjutan DJP
Topik : pajak progresif tanah, berita pajak hari ini, berta pajak
Komentar
Dapatkan hadiah berupa smartphone yang diberikan kepada satu orang pemenang dengan komentar terbaik. Pemenang akan dipilih oleh redaksi setiap dua pekan sekali. Ayo, segera tuliskan komentar Anda pada artikel terbaru kanal debat DDTCNews! #MariBicara
*Baca Syarat & Ketentuan di sini
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE.
1000 karakter tersisa
artikel terkait
Senin, 03 Oktober 2016 | 20:23 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Rabu, 21 September 2016 | 08:01 WIB
PENGAMPUNAN PAJAK
Selasa, 04 Oktober 2016 | 17:55 WIB
INSENTIF PENDIDIKAN
Selasa, 20 September 2016 | 12:01 WIB
KEBIJAKAN INVESTASI
berita pilihan
Sabtu, 03 November 2018 | 13:40 WIB
WORLDWIDE TAX SYSTEM
Jum'at, 27 September 2019 | 09:54 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Kamis, 22 November 2018 | 16:19 WIB
WORLD TRANSFER PRICING
Jum'at, 25 Agustus 2017 | 12:05 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 10 Oktober 2017 | 16:01 WIB
WORKSHOP PAJAK INTERNASIONAL
Selasa, 02 Agustus 2016 | 20:02 WIB
WIEF KE-12
Selasa, 11 April 2017 | 14:01 WIB
WAMENKEU:
Kamis, 12 September 2019 | 19:08 WIB
WAFATNYA BJ HABIBIE
Rabu, 23 Oktober 2019 | 19:45 WIB
WACANA PEMBENTUKAN BADAN PENERIMAAN PAJAK
Senin, 05 Juni 2017 | 13:52 WIB
VIETNAM