Berita
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Fokus
Literasi
Jum'at, 26 Februari 2021 | 18:01 WIB
KAMUS KEPABEANAN
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:38 WIB
TIPS PAJAK
Jum'at, 26 Februari 2021 | 17:27 WIB
RESUME PUTUSAN PENINJAUAN KEMBALI
Kamis, 25 Februari 2021 | 17:36 WIB
CUKAI (2)
Data & Alat
Rabu, 24 Februari 2021 | 09:05 WIB
KURS PAJAK 24 FEBRUARI - 2 MARET 2021
Minggu, 21 Februari 2021 | 09:00 WIB
STATISTIK MUTUAL AGREEMENT PROCEDURE
Rabu, 17 Februari 2021 | 09:00 WIB
KURS PAJAK 17 FEBRUARI - 23 FEBRUARI 2021
Senin, 15 Februari 2021 | 11:38 WIB
STATISTIK RASIO PAJAK
Komunitas
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 20:58 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 15:16 WIB
AGENDA PAJAK
Kamis, 25 Februari 2021 | 13:49 WIB
INSTITUT STIAMI
Reportase
Perpajakan.id

Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

A+
A-
2
A+
A-
2
Bersiap! Pemerintah Bakal Pungut Pajak Progresif Tanah

Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

JAKARTA, DDTCNews -- Pemerintah berencana menerapkan aturan pajak progresif terhadap kepemilikan tanah lebih dari satu bidang. Topik ini menjadi bahasan beberapa media nasional pada hari ini, Rabu (20/8/2019).

Rencana kebijakan ini telah termuat dalam Rancangan Undang-Undang (RUU) Pertanahan yang rencananya akan disahkan pada September 2019. Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil mengatakan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam mengendalikan lahan.

Itu kebijakan fiskal yang akan kita perkenalkan di dalam RUU Pertanahan. Itu sebagai insentif dan diinsentif,” katanya.

Baca Juga: Susun Aturan Pinjaman Online, DJP Pastikan Tidak Ada Jenis Pajak Baru

Selain membuat pengunaan lahan semakin maksimal, rencana kebijakan ini juga dimaksudkan untuk menutup celah spekulan tanah. Terlebih, pemerintah berencana memindahkan ibu kota dari DKI Jakarta ke salah satu provinsi di Kalimantan.

Fiscal policy ini akan menetralkan,” imbuhnya.

Selain itu, beberapa media nasional juga menyoroti terkait kepastian bagi wajib pajak. Hal ini dinilai penting untuk dipertimbangkan pemerintah, selain berencana menurunkan tarif pajak penghasilan (PPh) badan.

Baca Juga: Mulai Pakai Tarif Umum, WP UMKM Tak Wajib Lapor SPT Masa PPh Pasal 25

Berikut ulasan berita selengkapnya.

  • Lokasi Strategis

Hingga saat ini, besaran tarif pajak progresif masih dalam pembahasan. Namun, Sofyan mengaku skema progresivitas akan berlaku seperti pajak progresif kendaraan. Selain itu, kebijakan ini akan mengatur besaran pajak yang lebih tinggi untuk lahan yang berada di lokasi strategis.

“Misalnya, mobil pertama pajaknya 100%, mobil kedua 150%, dan seterusnya. Nanti di daerah yang dekat TOD [transit oriented development], pajaknya lebih mahal. Yang pinggiran lebih murah, sehingga terjadi rasionalisasi,” tutur Menteri ATR/BPN Sofyan A Djalil.

Baca Juga: Sri Mulyani Sebut Wajib Pajak Badan Masih Berusaha Keras
  • 6 Aspek Mewujudkan Kepastian

Partner DDTC Fiscal Research B. Bawono Kristaiji mengatakan setidaknya ada 6 hal yang perlu dilakukan untuk mewujudkan kepastian. Pertama, penghormatan hak WP yang tecermin dalam undang-undang. Kedua, komitmen mencegah dan menyelesaikan sengketa pajak dari hulu hingga hilir.

Ketiga, paradigma baru hubungan antara otoritas pajak dan WP yang saling menghormati (setara), saling percaya, dan saling transparan. Keempat, menerapkan compliance risk management (CRM) secara konsisten.

Kelima, partisipasi WP dalam proses perumusan kebijakan pajak. Keenam, mengurangi biaya kepatuhan melalui pembatasan mekanisme withholding tax, termasuk mengikutsertakan redesain sanksi, denda, dan reward bagi agen withholding.

Baca Juga: Ingat, Pengecualian PPh Dividen Sudah Berlaku Sejak 2 November 2020
  • Kenaikan Tarif Cukai Rokok

Kepala Kepabeanan dan Cukai Badan Kebijakan Fiskal Kemenkeu Nasruddin Joko Suryono mengatakan pemerintah memang berencana menaikkan tarif cukai hasil tembakau (CHT) pada tahun depan. Namun, kenaikan ini bukan semata untuk alasan penerimaan negara.

“Penentuan target pendapatan cukai diarahkan untuk mengendalikan konsumsi dan mengurangi dampak negatif barang kena cukai melalui penyesuaian tarif CHT,” katanya.

Baca Juga: PP Baru, Tarif PPh Pasal 26 Bunga Obligasi Bisa Turun Jadi 10%
Topik : pajak progresif tanah, berita pajak hari ini, berta pajak
Komentar
0/1000
Sampaikan komentar Anda dengan bijaksana. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab Anda, sesuai UU ITE.
artikel terkait
Jum'at, 29 Januari 2021 | 08:35 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Kamis, 28 Januari 2021 | 08:30 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Rabu, 27 Januari 2021 | 08:15 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
Selasa, 26 Januari 2021 | 08:12 WIB
BERITA PAJAK HARI INI
berita pilihan
Sabtu, 27 Februari 2021 | 15:01 WIB
APEC 2021
Sabtu, 27 Februari 2021 | 14:01 WIB
KOTA MATARAM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 13:01 WIB
INSENTIF PPnBM
Sabtu, 27 Februari 2021 | 12:01 WIB
INSENTIF KEPABEANAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 11:00 WIB
INFOGRAFIS PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 09:01 WIB
KOTA PADANG
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:30 WIB
KOMIK PAJAK
Sabtu, 27 Februari 2021 | 08:01 WIB
BERITA PAJAK SEPEKAN
Sabtu, 27 Februari 2021 | 07:01 WIB
SIDANG WTO
Sabtu, 27 Februari 2021 | 06:01 WIB
PMK 20/2021