BERITA TERKINI
JAKARTA, DDTCNews – Ditjen Pajak mengimbau partisipan program pengampunan pajak yang mendeklarasikan harta maupun repatriasi, untuk bisa memberi laporan atas pengalihan atau penempatan hartanya tersebut secara berkala.
Direktur Penyuluhan, Pelayanan, dan Humas Ditjen Pajak Hestu Yoga Saksama mengatakan wajib pajak harus memberikan laporan tersebut setiap satu tahun sekali selama kurun waktu 3 tahun mendatang terhitung program pengampunan pajak berakhir.
“Laporan mengenai penempatan harta mengacu hanya pada harta atas deklarasi luar negeri. Sementara untuk repatriasi harta, wajib pajak perlu memberi laporan mengenai pengalihan hartanya,” ujarnya di Kantor Pusat Ditjen Pajak Jakarta, Rabu (29/3).
Kewajiban pelaporan atas penempatan dan pengalihan harta tersebut akan menjadi data Ditjen Pajak untuk mengetahui arah aliran harta wajib pajak mengalir. Mengingat, holding period atau periode penahanan harta wajib pajak berlangsung selama 3 tahun.
Lantas kapan wajib pajak harus melaporkan? Hestu menjelaskan wajib pajak harus menjelaskan sebanyak tiga kali yakni pertama paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di 2017 yakni pada 31 Maret 2018.
Kedua paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di 2018 yakni pada 31 Maret 2019.
Serta ketiga paling lambat pada saat batas waktu penyampaian surat pemberitahuan tahunan (SPT) pajak penghasilan (PPh) orang pribadi di 2019 yakni pada 31 Maret 2020. Begitu juga dengan untuk wajib pajak badan yang berakhir di 30 April setiap tahunnya.
Bagi wajib pajak yang tidak melaporkan pada batas waktu yang ditentukan, maka Ditejan akan lakukan langkah klarifikasi selama 14 hari. Jika mereka tak melakukan klarifikasi, maka Ditjen Pajak bisa melakukan pemeriksaan apakah harta tersebut masih ada di dalam negeri atau sudah kembali ke luar negeri.
Suryo mengatakan apabila nantinya ketahuan harta tersebut dialihkan kembali ke luar negeri, maka sanksinya harta yang sudah dideklarasikan akan dianggap sebagai penghasilan di 2016.
"Maka sanksinya akan dikenakan dua persen selama 24 bulan atau dua persen per bulan sampai terbitnya surat ketetapan pajak. Artinya maksimum 48%," katanya. (Amu)
