BERITA TERKINI
Presiden Joko Widodo.
JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memandang kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah harus berlanjut meski masa pemerintahannya berganti.
Jokowi mengatakan ekspor mineral mentah harus dilarang secara konsisten agar proses hilirisasi dapat berjalan. Untuk itu, ia berharap penggantinya kelak tetap melanjutkan kebijakan pelarangan ekspor mineral mentah tersebut.
"Asal konsistensi ini terus kita jaga. Siapa pun nanti pemimpin, presiden negara ini, konsistensi itu harus kita jaga dan terus kita ingatkan. Jangan kembali ke ekspor mentah lagi," katanya, dikutip pada Rabu (12/10/2022).
Jokowi menuturkan pelarangan ekspor komoditas mentah telah terbukti efektif mendorong hilirisasi dan meningkatkan nilai tambah. Sebelum 2020, ekspor bijih nikel biasanya hanya Rp15 triliun per tahun. Setelah diolah, nilai ekspornya naik menjadi Rp360 triliun pada 2021.
Untuk itu, ia menilai pelarangan ekspor bijih nikel diperlukan meski Indonesia harus menghadapi gugatan dari Uni Eropa ke Organisasi Perdagangan Dunia (WTO) karena dianggap memperkecil pasokan bahan baku industri stainless steel.
Dia menegaskan pemerintah tidak akan mundur dalam menghadapi gugatan tersebut. Simak juga, PP Baru! Royalti 0% Bisa untuk Tambang Batu Bara yang Punya Hilirisasi.
"Gugat ya gugat, kita hadapi. Digugat itu bisa menang, bisa kalah. Kalah ya enggak apa-apa, banding lagi kita," ujar presiden.
Setelah bijih nikel, Jokowi kini berencana melarang ekspor komoditas mentah lainnya seperti timah dan tembaga. Dengan pembangunan smelter di Gresik, Jawa Timur, ia meyakini pelarangan ekspor tembaga akan mendorong terciptanya nilai tambah yang menguntungkan bagi negara. (rig)
