BERITA TERKINI
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara.
JAKARTA, DDTCNews - Pemerintah kini menggunakan layanan Core Banking System (CBS) dari Bank Indonesia (BI) sebagai e-banking.
Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan layanan BI-CBS telah mendukung kinerja pengelolaan keuangan negara. Sebab, layanan BI-CBS mendukung penyelesaian semua transaksi pemerintah, baik dalam rupiah maupun valas.
"Terima kasih kita diberikan fasilitas e-banking dari bank sentral yang dipakai pemerintah, dipakai Kementerian Keuangan. Bukan saja untuk rupiah, tapi juga untuk valas," katanya dalam acara Central Banking Services Festival (CB-Fest) 2022, dikutip pada Jumat (16/9/2022).
Suahasil menuturkan layanan BI-CBS merupakan bentuk digitalisasi layanan kepada publik guna mendukung kelancaran transaksi ekonomi keuangan nasional.
Dalam hal ini, Kemenkeu dan BI telah melakukan sinergi dan koordinasi untuk mengintegrasikan CBS dengan Sistem Perbendaharaan dan Anggaran Negara (SPAN) dalam mendukung efisiensi pengelolaan APBN.
Integrasi tersebut dinilai akan memberikan kemudahan layanan kas pemerintah melalui otomasi pemrosesan transaksi, real-time settlement process, dan paperless.
BI-CBS merupakan aplikasi layanan berskala nasional untuk menyelesaikan transaksi nasabah BI, termasuk pemerintah, Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), perbankan, dan lembaga internasional.
Integrasi SPAN dengan BI-CBS akan mendukung efisiensi pengelolaan APBN pemerintah, serta memberikan kemudahan pada layanan kas pemerintah. BI-CBS juga telah diintegrasikan dengan BI-FAST sehingga proses transaksi keuangan dapat dilakukan seketika dan nonsetop.
Selain itu, BI meluncurkan aplikasi e-Licensing guna meningkatkan efisiensi dan transparansi proses perizinan bagi semua mitra kerja. Aplikasi ini telah terintegrasi dengan National Single Window for Investment (NSWI) yang menjadi portal nasional kegiatan impor dan ekspor barang.
Suahasil menyebut aplikasi e-Licensing juga terintegrasi dengan Customs-Excise Information System and Automation (CEISA) Kemenkeu yang mendukung implementasi perizinan pembawaan uang kertas asing.
Hal itu akan mengakomodasi sistem pelaporan untuk lalu lintas atau berjalannya uang kertas asing yang dipantau Ditjen Bea Cukai (DJBC).
"Kami fasilitasi, tetapi tetap di dalam koridor peraturan perundang-undangan yang implementasinya menjadi makin simpel dengan adanya e-Licensing sebagai layanan bank sentral kita," ujar Suahasil. (rig)
