BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – KPP yang memperoleh data mengenai kesalahan penulisan atau kesalahan penghitungan pada surat keterangan PPS dan data harta yang diungkap tidak sesuai dengan keadaan sebenarnya wajib melaporkannya ke Ditjen Pajak (DJP).
Data perlu dilaporkan oleh KPP kepada DJP apabila data yang ditemukan ternyata belum terdapat dalam sistem informasi DJP. Data tersebut lalu disampaikan kepada Direktorat Data dan Informasi Perpajakan (DIP) untuk selanjutnya dilakukan penelitian.
"Direktur DIP melakukan penelitian atas data yang disampaikan kepala KPP tersebut sesuai dengan tata cara dalam Keputusan Dirjen Pajak mengenai Tata Kelola Data di Lingkungan DJP," bunyi Surat Edaran No. SE-17/PJ/2022, dikutip pada Minggu (26/6/2022).
Bila hasil penelitian menunjukkan adanya salah tulis, salah hitung, pengungkapan harta bersih yang tak sesuai keadaan sebenarnya, tidak terpenuhinya ketentuan PMK 196/2021, atau tidak terpenuhinya persyaratan, direktur DIP menyampaikan data ke KPP melalui sistem informasi DJP.
Selanjutnya, KPP menindaklanjuti data tersebut sesuai dengan ketentuan pembetulan dan pembatalan surat keterangan PPS pada SE-17/PJ/2022.
Jika kesalahan penulisan atau penghitungan tidak mengakibatkan lebih bayar atau kurang bayar PPh final maka DJP akan melakukan pembetulan surat keterangan.
Apabila kesalahan ternyata menimbulkan kurang bayar atau lebih bayar maka surat keterangan harus dilakukan pembetulan sesuai dengan data yang ditemukan.
Bila temuan menunjukkan wajib pajak mengungkapkan harta bersih yang tak sesuai dengan keadaan sebenarnya; tidak memenuhi ketentuan Pasal 2 ayat (4) Pasal 5 ayat (1), Pasal 5 ayat (4), atau Pasal 7 ayat (1) huruf d PMK 196/2021; atau tidak memenuhi persyaratan maka temuan ini ditindaklanjuti dengan pembatalan surat keterangan.
Wajib pajak yang surat keterangannya dibatalkan dianggap tidak mengungkapkan harta bersih melalui PPS. (rig)
