BERITA TERKINI
Menteri Koordinator Bidang PMK Muhadjir Effendy didampingi Menteri Koordinator Polhukam Mahfud MD dan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto.
JAKARTA, DDTCNews - Tiga menteri koordinator di Kabinet Indonesia Maju meminta tambahan anggaran untuk kementeriannya masing-masing dalam pagu indikatif 2023. Permintaan tambahan anggaran senilai total Rp156,54 miliar ini diajukan kepada Badan Anggaran (Banggar) DPR.
Perinciannya, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlu tambahan anggaran senilai Rp82,2 miliar dari pagu indikatif yang direncanakan Rp471,87 miliar. Dengan penambahan tersebut, pagu yang diusulkan pada tahun depan menjadi Rp544,07 miliar.
"Kami mengusulkan adanya tambahan anggaran karena ada beberapa penugasan," katanya dalam rapat kerja bersama Banggar DPR, Senin (6/6/2022).
Airlangga mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk melaksanakan berbagai penugasan yang diberikan kepada kantor Kemenko Perekonomian. Tambahan anggaran akan dipakai untuk 2 program besar, yakni dukungan manajemen dan koordinasi pelaksanaan kebijakan.
Khusus pada program koordinasi pelaksanaan kebijakan, beberapa penugasan yang harus dilaksanakan pada tahun depan di antaranya transformasi kelembagaan kawasan ekonomi khusus (KEK), pelaksanaan keketuaan Asean 2023, dan PMO transformasi ekonomi digital.
Walaupun ada tambahan anggaran, Airlangga mengeklaim kinerja serapan anggaran di kementeriannya dalam beberapa tahun terakhir tergolong sangat baik, yakni sebesar 90,96% pada 2020 dan 93,19% pada 2021. Adapun hingga 5 Juni 2022, realisasi anggaran di Kemenko Perekonomian sudah mencapai 35,3% dari total pagu.
Sementara itu, Menteri Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Mahfud MD juga meminta tambahan anggaran pada 2023 senilai Rp24,34 miliar, dari awalnya Rp296,415 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran tersebut akan digunakan untuk sejumlah program.
Secara umum, program tersebut berupa persiapan pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terhadap pengamanan pembangunan serta pengawasan infrastruktur teknologi informasi dan komunikasi serta persiapan menghadapi dinamika politik pada pelaksanaan kampanye Pilpres 2024.
Adapun Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia Muhadjir Effendy mengusulkan tambahan anggaran senilai Rp50 miliar dari semula Rp232,28 miliar. Menurutnya, tambahan anggaran diperlukan untuk program dukungan manajemen dan program koordinasi pelaksanaan kebijakan di Kemenko PMK.
Mendengar permintaan para menko, Ketua Banggar DPR Said Abdullah segera meminta persetujuan dari para anggota. Menurutnya, Banggar dapat langsung memberikan persetujuan penambahan anggaran sehingga para menko tidak perlu datang lagi setelah pembacaan nota keuangan.
"Karena permintaanya tidak banyak, kerjaannya yang paling banyak, Badan Anggaran menjamin itu untuk memenuhi usulan Bapak-Bapak sekalian," ujarnya. (sap)
