Puan Minta DK OJK Terpilih Lindungi Masyarakat dari Investasi Ilegal

JAKARTA, DDTCNews - Ketua DPR Puan Maharani meminta anggota Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (DK OJK) terpilih untuk periode 2022-2027 bisa lebih memperhatikan perlindungan konsumen. Apalagi, kini makin marak kasus investasi ilegal yang bisa menggerus stabilitas sektor jasa keuangan.

Untuk itu, Puan mengatakan, OJK harus mampu menyelenggarakan sistem pengaturan dan pengawasan terhadap keseluruhan kegiatan di dalam sektor jasa keuangan secara maksimal.

“Masyarakat telah banyak yang dirugikan akibat investasi ilegal. Kami berharap OJK dapat lebih berperan melakukan pencegahan, termasuk dengan penguatan literasi keuangan kepada masyarakat Indonesia,” kata Puan dalam keterangan resminya, Jumat (8/4/2022).

Sebelumnya, anggota DK OJK periode 2022-2027 dipilih setelah menjalani uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test) yang digelar Komisi XI DPR. Hasil keputusan ini akan disahkan dalam Rapat Paripurna DPR pekan depan.

Nama yang terpilih menjadi Ketua DK OJK periode 2022-2027 adalah Mahendra Siregar yang kini juga menjabat Wakil Menteri Luar Negeri. Puan berharap Mahendra dapat mewujudkan visi misinya terkait pelaksanaan pengawasan OJK agar lebih terintegrasi dan lebih berkualitas dalam hal perlindungan konsumen serta masyarakat.

“Dan secara khusus saya mengapresiasi kinerja anggota DK OJK sebelumnya di bawah kepemimpinan bapak Wimboh Santoso yang sebentar lagi akan purna tugas. Dan selamat atas terpilihnya anggota Dewan Komisioner OJK Periode 2022-2027. Semoga ke depan, OJK sebagai lembaga independen yang bertugas mengawasi seluruh kegiatan berkaitan dengan keuangan dapat semakin profesional,” ucapnya.

Senada dengan Puan, Anggota Komisi XI DPR RI Heri Gunawan menilai  terpilihnya Mahendra sebagai Ketua DK OJK diharapkan mampu melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. 

"Seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa fraksi kami akan memilih figur terbaik dari yang terbaik. Bahwa anggota OJK harus yang cerdas, berintegritas, mampu bekerja secara profesional, memiliki kapabilitas, juga kredibilitas," kata Heri.

Di sisi lain, Heri mengingatkan bahwa OJK saat ini jadi sorotan masyarakat. Beberapa pekerjaan rumah penting yang harus diselesaikan adalah banyaknya pengaduan masyarakat yang masuk, yakni mencapai 595.521 pengaduan per November 2021. Angka tersebut melonjak 2.200%  jika dibandingkan pada 2017 yang hanya 25.742 pengaduan.

"Berbagai persoalan di sektor jasa keuangan itu kami ajukan kepada para calon dewan komisioner OJK. Tujuannya agar kami tahu bagaimana strategi mereka mengatasi persoalan-persoalan tersebut," papar Heri. (sap)