BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Pemerintah segera menerbitkan surat berharga negara (SBN) khusus bagi peserta Program Pengungkapan Sukarela (PPS). Perlu diingat, obligasi negara ini tetap dikenakan pajak penghasilan (PPh).
Dirjen Pengelolaan, Pembiayaan, dan Risiko Luky Alfirman mengatakan pengenaan pajak bagi wajib pajak yang membeli SBN khusus tetap dikenakan PPh atas penghasilan, berupa bunga obligasi yang diterima atau diperoleh wajib pajak dalam negeri.
“Hal tersebut sesuai dengan peraturan pajak yang berlaku di mana dikenai PPh atas bunga obligasi yang bersifat final, sebesar 10%,” katanya dikutip pada Selasa (15/2/2022).
Saat ini, pemerintah telah menyiapkan window untuk pengumpulan minat pembelian SBN khusus PPS mulai 17 Februari 2022 hingga 24 Februari 2022. Nanti, SBN ditawarkan melalui mekanisme private placement berbentuk bentuk rupiah dan dolar (AS).
Lebih lanjut, tenor SBN yang akan ditawarkan pemerintah, yaitu selama 6 tahun untuk surat utang negara (SUN) dalam mata uang rupiah. Lalu, tenor 20 tahun surat berharga syariah negara (SBSN) dengan mata uang rupiah. Adapun tenor 10 tahun untuk SUN denominasi dolar AS.
Sebagai informasi, skema SBN khusus tersebut dirancang pemerintah bagi peserta PPS. Untuk peserta kebijakan I PPS atas harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri, tarif PPh final dipatok sebesar 6% apabila diinvestasikan ke SBN khusus.
Untuk peserta kebijakan II PPS atas deklarasi harta luar negeri repatriasi dan harta deklarasi dalam negeri yang diinvestasikan ke SBN, tarif PPh final yang diberikan sebesar 12%. (rig)
