BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews – Sebanyak 3 fasilitas pajak penghasilan (PPh) dalam PP 29/2020 tidak diberikan lagi pada 2022. Topik tersebut menjadi salah satu bahasan media nasional pada hari ini, Kamis (13/1/2022).
Sesuai dengan PMK 226/2021, insentif PPh dalam PP 29/2020 yang kembali diberikan pada Januari—Juni 2022 adalah pengenaan tarif 0% dan bersifat final atas tambahan penghasilan yang diterima sumber daya manusia di bidang kesehatan.
“Artinya, tenaga kesehatan … serta tenaga pendukung kesehatan …, yang bertugas … untuk penanganan Covid-19 dan mendapatkan honorarium atau imbalan lainnya, dapat menerima penghasilan tambahan tersebut secara penuh,” tulis Ditjen Pajak (DJP) dalam keterangan resminya.
Dengan demikian, ada 3 fasilitas PPh yang tidak diberikan lagi. Pertama, tambahan pengurangan penghasilan neto bagi wajib pajak dalam negeri yang memproduksi alat kesehatan dan/atau perbekalan kesehatan rumah tangga.
Kedua, sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto. Ketiga, pengenaan tarif PPh sebesar 0% dan bersifat final atas penghasilan berupa kompensasi atau penggantian atas penggunaan harta.
Selain mengenai pemberian insentif pajak terkait dengan penanganan pandemi Covid-19, ada pula bahasan terkait dengan diundangkannya UU Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (HKPD).
Meskipun fasilitas sumbangan yang dapat menjadi pengurang penghasilan bruto dalam PP 29/2020 tidak diberikan lagi, wajib pajak tetap bisa mendapat insentif pajak.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu mengatakan wajib pajak tetap dapat memberikan sumbangan untuk penanganan Covid-19 dan dijadikan pengurang penghasilan bruto berdasarkan PP 93/2010. Alasannya, pandemi Covid-19 masih berstatus sebagai bencana nasional.
"Iya [masih bisa], kan ini bencana nasional. Kalau dia sesuai dengan PP 93/2010, perusahaannya bisa membebankan. Ini masih bisa berlaku," katanya. (DDTCNews)
Pemerintah resmi merilis UU 1/2022 tentang HKPD. Payung hukum yang berlaku sejak 5 Januari 2022 itu mencabut dan menggantikan dua undang-undang yang selama ini menjadi dasar pelaksanaan desentralisasi fiskal dan pemungutan pajak daerah, yaitu UU No. 33/2004 dan UU No. 28/2009.
Sesuai dengan ketentuan pada Pasal 187 UU HKPD, peraturan daerah (Perda) tentang pajak dan retribusi daerah yang disusun berdasarkan UU 28/2009 masih berlaku selama 2 tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya UU HKPD. Simak ‘UU HKPD Diundangkan, Pemda Punya 2 Tahun Sesuaikan Aturan Pajaknya’. (DDTCNews/Bisnis Indonesia)
Pengusaha meminta adanya penundaan pemeriksaan pajak untuk memberikan kesempatan kepada wajib pajak mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS), khususnya kebijakan II.
Ketua Komite Perpajakan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Siddhi Widyaprathama mengatakan pemeriksaan atas wajib pajak sebaiknya dihentikan terlebih dahulu pada 6 bulan awal tahun ini.
"Sebaiknya moratorium dulu pemeriksaan. Dalam arti, wajib pajak diimbau dan diberikan kesempatan seluas-luasnya untuk mengikuti PPS,” kata Siddhi. Simak ‘Pengusaha Usulkan Moratorium Pemeriksaan Pajak Saat PPS Berlangsung’. (DDTCNews)
Kementerian Keuangan tengah mengkaji usulan Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita untuk membebaskan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM) pada mobil dengan harga di bawah Rp250 juta mulai tahun ini.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal Febrio Kacaribu mengatakan pemerintah akan mengkaji usulan tersebut secara hati-hati. Menurutnya, usulan insentif tersebut juga akan diselaraskan dengan PP 74/2021 yang mengatur tarif PPnBM berdasarkan emisi gas buang mobil.
"Terkait PPnBM mobil, kami harus menjaga konsistensi dengan kebijakan yang sudah kami bangun," katanya. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia)
Pemerintah mencatat realisasi defisit anggaran 2021 senilai Rp783,7 triliun atau hanya 77,9% dari patokan dalam APBN senilai Rp1.006,4 triliun. Realisasi defisit itu setara dengan 4,65% terhadap produk domestik bruto (PDB).
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Febrio Kacaribu menilai realisasi defisit tersebut jauh di bawah estimasi pemerintah yang sebesar 5,7% terhadap PDB. Menurutnya, kinerja defisit itu tergolong berkualitas karena disebabkan peningkatan dari sisi penerimaan negara, terutama pajak.
Dengan bekal kinerja tersebut, pemerintah optimistis defisit anggaran pada tahun ini juga dapat lebih rendah dari patokan dalam APBN 2022. Pemerintah mengestimasi defisit anggaran bisa mencapai 4,3% terhadap PDB, lebih rendah dari patokan dalam APBN sebesar 4,85% terhadap PDB. (DDTCNews/Kontan/Bisnis Indonesia) (kaw)
