BERITA TERKINI
Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Sosialisasi UU HPP. (tangkapan layar)
JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati meminta wajib pajak bersiap mengikuti program pengungkapan sukarela (PPS) yang akan dimulai pada 1 Januari 2022.
Sri Mulyani mengatakan peserta PPS akan dikenakan pajak penghasilan (PPh) final dengan tarif yang bervariasi. Menurutnya, tarif PPh final tersebut juga lebih tinggi dari tarif tebusan program tax amnesty pada 2016-2017. Alasannya, menciptakan keadilan.
"Rate-nya pasti lebih dari tax amnesty dulu, karena itu adil dong, yang dulu sudah ikut diberikan pemihakan," katanya dalam Sosialisasi UU HPP di Jawa Barat, Jumat (17/12/2021).
Sri Mulyani mengatakan PPS menjadi kesempatan baik bagi wajib pajak yang belum menyampaikan hartanya secara benar. Menurutnya, keikutsertaan dalam program PPS dapat menghindarkan wajib pajak dari sanksi atas harta yang belum dilaporkan.
Dia menjelaskan pemerintah mengadakan PPS sebagaimana diatur UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). Periode program tersebut hanya 6 bulan, yakni 1 Januari hingga 30 Juni 2022.
UU HPP telah menyiapkan 2 skema PPS. Pertama, skema untuk wajib pajak orang pribadi dan badan peserta tax amnesty. Kedua, skema untuk wajib pajak orang pribadi dengan deklarasi harta perolehan 2016-2020.
Pada skema PPS pertama, tarif PPh final hanya 6% jika harta yang diungkap wajib pajak juga diinvestasikan ke sektor energi terbarukan. Jika tidak, tarif PPh final sebesar 8% atau 11%.
Sementara pada skema PPS kedua, tarif PPh final 12% jika diinvestasikan. Bila tidak, tarifnya 14% atau 18%.
"Kalau Anda masih punya harta, warisan diberikan dari mertua, atau hibah entah dari hamba Allah tapi belum disampaikan dalam SPT, ini kesempatannya Anda melakukannya," ujar Sri Mulyani. (sap)
