BERITA TERKINI
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama.Â
JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) akan melakukan penyesuaian terhadap aplikasi e-faktur menjelang berlakunya tarif baru PPN sebesar 11% pada 1 April 2022 sebagaimana diatur dalam UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Direktur Peraturan Perpajakan I DJP Hestu Yoga Saksama mengatakan penyesuaian ketentuan PPN, baik dari sisi infrastruktur maupun peraturan, perlu dilakukan agar ketentuan baru UU PPN dapat diterapkan tanpa ada hambatan.
"Infrastrukturnya kami tentu harus lakukan penyesuaian, termasuk e-faktur. Jadi kami berusaha agar penyesuaian tarif pada 1 April [2022] berjalan smooth bagi wajib pajak dan bagi kami di administrasi perpajakan," katanya, dikutip pada Senin (1/11/2021).
Selain itu, lanjut Yoga, ketentuan yang berpotensi menimbulkan dampak dari sisi administrasi adalah banyaknya barang dan jasa yang awalnya dikecualikan dari PPN, justru akan mendapatkan fasilitas pembebasan PPN.
Implikasinya, pengusaha kena pajak (PKP) yang menyerahkan barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN berpotensi harus membuat faktur pajak. Meski demikian, DJP menjamin beban administrasi yang timbul tidak akan terlalu besar.
"Karena sekarang dibebaskan maka semuanya membuat faktur pajak atas setiap jasa keuangan, tidak akan seperti itu. Kami mengambil contoh seperti perusahaan listrik atau air yang selama ini dibebaskan, toh tidak harus membuat faktur pajak," jelas Yoga.
Seperti diketahui, barang dan jasa yang dikecualikan dari PPN pada Pasal 4A UU PPN dikurangi. Sebagian barang dan jasa yang awalnya dikecualikan melalui Pasal 4A UU PPN bakal mendapatkan fasilitas pembebasan sesuai dengan Pasal 16B UU PPN yang telah diubah dengan UU HPP.
Barang dan jasa yang digeser dari Pasal 4A UU PPN ke Pasal 16B UU PPN antara lain bahan pokok, jasa pelayanan kesehatan medis tertentu, jasa pelayanan sosial, jasa keuangan, jasa asuransi, jasa pendidikan, jasa angkutan umum, dan jasa tenaga kerja.
Ketentuan lebih terperinci terkait dengan barang dan jasa yang dibebaskan dari PPN akan diatur lebih lanjut oleh pemerintah melalui peraturan pemerintah (PP). (rig)
