BERITA TERKINI
Ketua Komisi IV DPR Sudin. (foto: dpr.go.id/Andri)
JAKARTA, DDTCNews – Ketua Komisi IV DPR Sudin menyatakan pemerintah memerlukan kajian mendalam saat hendak memberlakukan pajak pertambahan nilai (PPN) pada komoditas sembako premium.
Sudin menilai wacana PPN sembako menimbulkan polemik saat usulan kebijakan belum dibahas resmi oleh pemerintah dan DPR. Dia menyarankan pemerintah fokus pada kebijakan perpajakan pada impor produk pangan yang selama ini bebas pungutan pajak.
"Saya tergelitik mendengar tiba-tiba sembako mau dikenakan pajak. Perusahaan multinasional sudah menikmati sekian puluh tahun. Gandum impor untuk food tidak dikenakan pajak. Kedelai [impor] tidak dikenakan pajak," katanya dalam keterangan resmi, Rabu (23/6/2021).
Anggota Fraksi PDIP ini menilai pemerintah akan menghadapi tantangan cukup berat jika hendak memungut PPN atas sembako premium. Sebab, Kementerian Pertanian belum memiliki basis data produksi pangan yang masuk kategori premium.
Hal tersebut akan menjadi persoalan pada teknis pemungutan pajak khususnya dalam administrasi PPN. Untuk itu, wacana PPN Sembako premium memerlukan basis kajian yang kuat apabila ingin diteruskan pemerintah.
"Wacana kebijakan pajak sembako perlu ditelaah ulang dari berbagai sudut pandang," tutur Sudin.
Senada, Wakil Ketua Komisi IV DPR Anggia Erma Rini menuturkan Kemenkeu perlu lebih terbuka menjelaskan detail rencana kebijakan fiskal. Menurut politisi dari Fraksi PKB, hal ini bertujuan agar tidak menjadi polemik di masyarakat.
"Kemenkeu belum menjelaskan dengan gamblang dan tegas terkait kategori sembako premium," ujarnya. (rig)
https://www.dpr.go.id/berita/detail/id/33515/t/Komisi+IV+Minta+Rencana+Pajak+Sembako+Dikaji+Ulang
