BERITA TERKINI
Gedung BPKP. (foto: bpkp.go.id)
JAKARTA, DDTCNews – Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) menetapkan dua objek pengawasan tematik untuk Jawa Tengah antara lain pengawasan pengembangan kawasan industri terpadu Batang dan revitalisasi pabrik gula.
Kepala BPKP M. Yusuf Ateh mengatakan keselarasan kebijakan pembangunan pusat dan daerah harus selaras. Menurutnya, Jawa Tengah merupakan salah satu daerah yang memiliki banyak proyek prioritas nasional sehingga membutuhkan kerja sama antara pusat dan daerah.
"Keselarasan itu dibutuhkan untuk memastikan semua program pemerintah pusat dan daerah berjalan sesuai dengan rencana sehingga kemanfaatan yang telah didesain dari program tersebut bisa maksimal dan dirasakan oleh masyarakat luas," katanya dalam keterangan resmi, dikutip Senin (29/3/2021).
Yusuf menjabarkan proyek strategis nasional di Jateng tahun lalu terdiri dari beberapa pembangunan proyek strategis nasional terdiri atas 6 ruas jalan tol, satu bandara, dua sistem penyediaan air minum (SPAM), pembangunan 4 jalur kereta api dan 3 kawasan industri.
Menurutnya, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah tidak cukup untuk memastikan pembangunan proyek strategis memberikan manfaat luas kepada masyarakat. Dia menyebutkan aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) di daerah juga harus menyesuaikan proses bisnis pengawasan.
"APIP di daerah juga perlu merancang strategi pengawasan yang disesuaikan dengan risiko yang dihadapi," ujarnya.
Yusuf menambahkan BPKP telah merancang model pengawasan atas akuntabilitas perencanaan dan penganggaran di daerah. Melalui model tersebut, APIP daerah dapat membantu pemda memastikan efektivitas dan efisiensi eksekusi belanja.
Gubernur Jateng Ganjar Pranowo mengapresiasi langkah BPKP yang memberikan perhatian ekstra untuk mengawal program strategis nasional di Jateng. Dia memastikan pemprov berkomitmen untuk bekerja sama dengan BPKP untuk mengawal proses pembangunan di daerah.
"Terima kasih kepada BPKP yang selama ini telah menjadi mitra strategis Pemda di Jawa Tengah dalam membangun tata Kelola keuangan dan pembangunan yang lebih baik," tuturnya. (rig)
