BERITA TERKINI
.jpg&w=3840&q=75)
Menko Perekonomian sekaligus ketua Satgas P2DD Airlangga Hartarto.
JAKARTA, DDTCNews – Satuan Tugas Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (Satgas P2DD) mulai bekerja mendorong percepatan elektronifikasi transaksi di pemerintah daerah (ETPD) sejak dibentuk Presiden Joko Widodo pada 4 Maret 2021.
Menko Perekonomian sekaligus ketua Satgas P2DD Airlangga Hartarto mengatakan implementasi ETPD akan berdampak positif pada pendapatan asli daerah (PAD) di seluruh wilayah di Indonesia. Menurutnya, pemerintah daerah memiliki banyak ruang untuk memanfaatkan perkembangan penerapan teknologi informasi dan ekonomi digital.
"Dengan implementasi ETPD, pengelolaan keuangan daerah diyakini akan lebih efisien, transparan, dan akuntabel," katanya dalam keterangan tertulis, Rabu (10/3/2021).
Airlangga mengatakan secara umum digitalisasi pelayanan dan transaksi pemerintah daerah akan memberikan kemudahan dan percepatan pelayanan masyarakat. Pada masa pandemi Covid-19, pola interaksi dan pola transaksi masyarakat juga berubah dengan memanfaatkan teknologi digital.
Berdasarkan pada hasil asesmen Mei 2020, implementasi ETPD masih sangat beragam. Pemerintah daerah yang sudah memasuki tahap ekspansi hanya mencapai 13,83%, sedangkan sisanya baru masuk pada tahap transformasi.
Airlangga berharap Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD) segera terbentuk, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Dengan pembentukan tim di daerah, dia optimistis perluasan digitalisasi akan segera tercapai.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian sekaligus Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD Iskandar Simorangkir menambahkan secara nasional kontribusi PAD dalam struktur APBD masih tergolong rendah.
Menurut proyeksi Kementerian Keuangan, realisasi PAD seluruh pemda di Indonesia pada 2020 hanya Rp250,38 triliun atau 22,06% dari total pendapatan daerah yang mencapai Rp1.134,81 triliun. Dalam pos PAD tersebut, penerimaan masih didominasi pajak daerah sebesar 66,5%, sedangkan retribusi hanya 3,5%.
Iskandar menyebut pemerintah telah memiliki pilot project penerapan transaksi nontunai di 12 daerah, yang rata-rata menunjukkan peningkatan PAD 11,1%. Bahkan, Kota Surakarta mampu meningkatkan PAD Rp118 miliar atau 16% dalam waktu 3 tahun melalui inovasi Online Pembayaran Pajak Solo Destination.
"Koordinasi pusat dan daerah untuk mendorong percepatan digitalisasi daerah perlu mengikuti pola kerja koordinasi pengendalian inflasi yang dilakukan bersama antara Tim Pengendalian Inflasi Pusat (TPIP) dan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID), yang telah berhasil menjaga stabilitas inflasi nasional dalam 5 tahun terakhir," ujarnya.
Tim pelaksana, sambungnya, akan mempercepat penyelesaian program kerja tahun 2020-2021 dan paket regulasi terkait, melakukan finalisasi portal sistem informasi, mendorong pembentukan TP2DD di 542 daerah otonom, serta melaksanakan forum-forum koordinasi dan ajang championship.
Paket regulasi yang akan diselesaikan meliputi Keputusan Menko Perekonomian tentang Mekanisme dan Tata Kerja Satgas P2DD, Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Pelaksanaan Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, serta Keputusan Bidang Ekonomi Makro dan Keuangan dari Ketua Tim Pelaksana Satgas P2DD tentang Tata Kerja Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Tahunan TP2DD Provinsi dan Kabupaten/Kota. (kaw)
