BERITA TERKINI
Tampilan depan PMK 157/2020.
JAKARTA, DDTCNews – Menteri Keuangan Sri Mulyani merilis peraturan baru mengenai Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Berbasis Akrual No.15.
PSAP Berbasis Akrual No.15 tersebut ditujukan untuk mengatur laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan. Peraturan yang dimaksud adalah PMK 157/2020. Beleid ini diundangkan dan berlaku mulai 14 Oktober 2020.
“Proses akuntansi dan pelaporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan … dilaksanakan berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Nomor 15 tentang Peristiwa Setelah Tanggal Pelaporan,” bunyi Pasal 2 PMK 157/2020, dikutip pada Kamis (22/10/2020).
Penjabaran lebih detail mengenai PSAP Berbasis Akrual No.15 tercantum dalam Lampiran PMK No.157/2020. Secara ringkas, PSAP ini berlaku untuk penyesuaian laporan keuangan atas peristiwa setelah tanggal pelaporan dan pengungkapan yang dibuat setelah tanggal pelaporan.
Adapun yang dimaksud dengan peristiwa setelah tanggal pelaporan adalah peristiwa, baik yang menguntungkan maupun tidak menguntungkan, yang terjadi di antara tanggal pelaporan dan tanggal laporan keuangan diotorisasi untuk terbit.
Peristiwa tersebut dapat dibagi menjadi dua jenis. Pertama, peristiwa yang memberikan bukti adanya kondisi pada tanggal pelaporan (peristiwa penyesuai setelah tanggal pelaporan). Kedua, peristiwa yang mengindikasikan timbulnya kondisi setelah tanggal pelaporan (peristiwa nonpenyesuai setelah tanggal pelaporan).
Penjabaran dan perincian contoh dari peristiwa setelah tanggal pelaporan tercantum dalam lampiran PMK 157/2020. Berdasarkan pada ketentuan Pasal 5 PMK 157/2020, PSAP ini digunakan untuk menyusun laporan keuangan atas pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran mulai 2021.
PSAP Berbasis Akrual No.15 ini juga merupakan bagian dari Lampiran I Peraturan Pemerintah (PP) 71/2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Merujuk SAP 2019 yang diterbitkan Komite Standar Akuntansi Pemerintahan sebelumnya, PSAP berbasis akrual baru sampai PSAP No.14.
Selain itu, sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (1) PP 71/2010, PMK No.157/2020 ditetapkan setelah mendapat pertimbangan dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Ketua BPK memberikan pertimbangan atas PSAP tentang peristiwa setelah tanggal pelaporan melalui surat Nomor 114/S/I/7/2019. (kaw)
