BERITA TERKINI
Ilustrasi. (DDTCNews)
JAKARTA, DDTCNews—Pemerintah merombak ketentuan mengenai penempatan dana di perbankan dalam rangka pelaksanaan program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN) melalui Peraturan Pemerintah (PP) No. 43/2020.
Melalui PP terbaru yang merevisi PP No. 23/2020 ini, istilah bank peserta, bank jangkar, atau bank pelaksana dalam mekanisme penempatan dana pada perbankan tidak lagi tercantum dan digantikan dengan bank umum mitra.
“Dalam rangka pelaksanaan Program PEN, pemerintah dapat melakukan penempatan dana kepada bank umum mitra,” bunyi beleid terbaru tersebut pada pasal 10 ayat 1, dikutip Jumat (7/8/2020).
Adapun pemerintah mendefinisikan bank umum mitra sebagai bank umum yang telah ditetapkan menjadi mitra dalam penempatan dana untuk pelaksanaan program pemulihan ekonomi nasional.
Dengan PP 43/2020, tidak ada lagi bank peserta yang menerima penempatan dana dan menyediakan dana penyangga likuiditas bagi bank pelaksana, termasuk bank pelaksana yang bertugas untuk menerapkan restrukturisasi kredit.
Untuk menjadi bank umum mitra dan mendapatkan penempatan dana pemerintah, bank harus memenuhi beberapa kriteria antara lain mempunyai kegiatan di wilayah Indonesia dengan mayoritas kepemilikan saham oleh pemerintah atau WNI.
Kemudian, harus memiliki izin usaha sebagai bank umum; memiliki tingkat kesehatan minimal komposit 3; dan melaksanakan kegiatan perbankan yang mendukung percepatan pemulihan ekonomi.
Pada pasal 10 ayat 5, pemerintah mengamanatkan bank umum mitra untuk menggunakan penempatan danan untuk menyalurkan kredit kepada debitur UMKM dan debitur selain UMKM termasuk usaha besar hingga lembaga keuangan.
Sementara itu, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) diberikan tugas untuk memberikan penjaminan atas seluruh penempatan dana yang dilakukan oleh pemerintah atas bank umum mitra.
Sebelumnya, simplifikasi mekanisme penempatan dana ini sempat diungkapkan oleh Tim Asistensi Menko Perekonomian Raden Pardede. Menurutnya, mekanisme penempatan dana pemerintah di perbankan masih rumit.
"Itu penempatan dana nantinya akan langsung, tidak ada lagi penempatan dana pakai bank pelaksana yang demikian rumit itu. Semua bank dapat asalkan bank itu bank sehat menurut OJK," ujar Raden beberapa waktu yang lalu. (rig)
