BERITA TERKINI
Warga antre mengambil bantuan sosial tunai di Kantor Pos Kota Bogor, Jawa Barat, Jumat (17/7/2020). Pemkot Bogor menyiapkan 17.018 Kepala Keluarga (KK) penerima Bansos untuk tahap II yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Bogor Rp8.509 miliar dengan masing-masing mendapatkan Rp500 ribu per KK. (ANTARA FOTO/Arif Firmansyah/pras)
JAKARTA, DDTCNews - Ekonom sekaligus mantan Menteri Keuangan M. Chatib Basri menilai penyaluran bantuan langsung tunai (BLT) untuk masyarakat yang terdampak pandemi virus Corona perlu menjangkau semua keluarga dengan pendapatan menengah ke bawah.
Chatib mengatakan penyaluran BLT tidak cukup diberikan pada kelompok miskin karena dampak pandemi dirasakan semua golongan menengah ke bawah. Menurutnya, alokasi anggaran BLT itu perlu ditambah hingga Rp120 triliun untuk menjangkau 115 juta orang golongan menengah ke bawah.
"Berikan pada kelompok menengah bawah. Kalau sekarang BLT hanya untuk kelompok miskin, bisa di-extend ke lower middle income, paling efektif itu BLT, even dibandingkan dengan sembako, kalau cash akan jauh lebih efektif," katanya dalam webinar, Senin (20/7/2020).
Chatib menyebut nilai BLT di tengah pandemi virus Corona idealnya Rp1 juta per bulan per keluarga. Dengan demikian, kebutuhan dana BLT 115 juta orang golongan menengah ke bawah adalah Rp30 triliun per bulan. Adapun periode penyalurannya setidaknya harus berjalan selama 4 bulan.
Ia menambahkan pemberian BLT juga lebih efektif ketimbang bantuan sosial dalam bentuk lainnya, termasuk sembako. Dia beralasan bantuan berupa uang tunai bisa langsung dibelanjakan masyarakat, yang berarti juga mendorong konsumsi.
Chatib meyakini peningkatan konsumsi masyarakat akan langsung berdampak pada pemulihan sektor usaha yang saat ini terdampak pandemi, terutama industri manufaktur.
Dia menyebutkan dampak peningkatan konsumsi terhadap pemulihan dunia usaha bahkan lebih efektif dibanding stimulus lainnya pada program pemulihan ekonomi nasional, termasuk insentif pajak.
"Sehingga kalau permintaan ini naik, mereka (pelaku usaha) akan minta kredit, monetary policy BI dengan GWM (Giro Wajib Minimum) dan penurunan bunga akan efektif," ujarnya.
Peraturan Presiden No. 72 Tahun 2020, total anggaran untuk perlindungan sosial Rp203,9 triliun. Namun, bantuan uang tunai yakni program keluarga harapan (PKH) Rp37,4 triliun, bansos Jabodetabek Rp6,8 triliun, bansos non-Jabodetabek Rp32,4 triliun, dan BLT dana desa Rp31,8 triliun. (Bsi)
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
