Insentif untuk UMKM, Ini Permintaan Jokowi ke Pemda

JAKARTA, DDTCNews - Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta para kepala daerah turut menyiapkan anggaran dari APBD untuk memberikan stimulus pada pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di wilayah masing-masing.

Jokowi mengatakan semua level pemerintah daerah perlu menyiapkan anggaran untuk stimulus UMKM agar penyalurannya merata, bukan hanya dari pemerintah pusat. Menurutnya, bantuan stimulus tersebut sangat dinantikan oleh pelaku UMKM, agar bisa bangkit dari tekanan pandemi Corona.

"Ini betul-betul pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota juga harus melihat lapangannya. Anggaran untuk ini juga disiapkan," katanya dalam kunjungan kerja di Semarang, Selasa (30/6/2020).

Jokowi mengatakan pemerintah pusat melalui program pemulihan ekonomi nasional telah menyiapkan anggaran senilai Rp123,46 triliun untuk membantu para pelaku UMKM.

Anggaran tersebut terdiri atas subsidi bunga kredit sebesar Rp35,28 triliun, penempatan dana untuk restrukturisasi kredit Rp78,78 triliun, serta belanja imbal jasa penjaminan (IJP) Rp5 triliun.

Selain itu, ada penjaminan modal kerja Rp1 triliun, pajak penghasilan (PPh) final UMKM ditanggung pemerintah Rp2,4 triliun, dan pembiayaan investasi ke koperasi melalui LPDB KUMKM Rp1 triliun. Hingga pekan lalu, penyaluran stimulus UMKM baru terealisasi 22,74% atau Rp28,07 triliun.

Jokowi menilai jangkauan penyaluran stimulus untuk UMKM akan lebih luas jika pemerintah provinsi, kota, dan kabupaten ikut berpartisipasi. Meski tak memerinci bentuk stimulus yang bisa diberikan, Jokowi menegaskan semua pemda harus turun tangan membantu UMKM bangkit dari pandemi.

"Ini berlapis-lapis seperti ini sehingga tidak ada yang tercecer," ujarnya.

Selain stimulus UMKM, Jokowi juga menginginkan ada alokasi dari APBD untuk penanganan kesehatan akibat virus Corona dan bantuan sosial untuk masyarakat miskin yang terdampak. Menurutnya peredaran uang dari APBD juga akan berimbas pada pemulihan ekonomi di masing-masing daerah.

Presiden menambahkan pandemi virus Corona telah menyebabkan proyeksi pertumbuhan ekonomi nasional tidak bisa mencapai 5%, seperti pada tahun-tahun sebelumnya.

Pada kuartal I/2020 ekonomi hanya tumbuh 2,97%, sedangkan pada kuartal II/2020 diperkirakan terkontraksi lebih dari 3%. Dia meminta para kepala daerah ikut memulihkan perekonomian di wilayahnya secara bertahap agar pertumbuhan pada semester kedua 2020 kembali tercatat positif. (Bsi)