BERITA TERKINI
Ilustrasi.
JAKARTA, DDTCNews—Di tengah merebaknya virus Corona atau Covid-19, Badan Legislasi (Baleg) DPR menggelar rapat kerja bersama pemerintah untuk membahas RUU Cipta Kerja.
Rapat online atau konferensi video itu menjadi rapat kerja perdana antara pemerintah dengan DPR setelah menyerahkan surat presiden RUU Cipta Kerja tersebut kepada pimpinan DPR pada 12 Februari 2020.
Sejumlah menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir dalam konferensi video itu antara lain Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly dan Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah.
Ketua Baleg Supratman Andi Agtas mengatakan agenda rapat kerja hari ini adalah mendengar penjelasan pemerintah tentang RUU omnibus law Cipta Kerja dan pandangan dari sejumlah fraksi.
“Agenda raker hari ini adalah pengantar ketua rapat, penjelasan pemerintah diwakili Menko Perekonomian atas RUU Cipta Kerja, tanggapan atau pandangan fraksi atas penjelasan pemerintah, dan lain-lain,” katanya dalam rapat virtual, Selasa (14/4/2020).
Sementara itu, Airlangga mengatakan RUU Cipta Kerja bertujuan untuk menciptakan banyak lapangan kerja dan merata di seluruh wilayah Indonesia, termasuk memastikan semua hak atas hidup layak masyarakat dapat terpenuhi.
RUU Cipta Kerja mencakup 79 undang-undang pada 11 kluster, serta terdiri dari 15 bab dan 174 pasal. Bab pada RUU diawali dengan ketentuan umum, maksud, dan tujuan. Pada bab 3, memuat topik peningkatan ekosistem investasi dan berusaha.
Pada bab 4 memuat ketenagakerjaan, sedangkan bab 5 memuat kemudahan perlindungan pemberdayaan umkm dan koperasi. Bab 7 RUU memuat riset dan inovasi, sedangkan bab 8 tentang pengadaan lahan.
Bab 9 menjelaskan tentang kawasan ekonomi, dan bab 10 tentang pemerintah pusat dan proyek strategis nasional. Pada bab 11, diatur tentang administrasi pemerintahan untuk cipta kerja, sedangkan bab 12 mengenai pengenaan sanksi.
Pada bab 13 diatur tentang ketentuan lainnya, bab 14 ketentuan peralihan, dan bab 15 penutup.
“Transformasi yang dilakukan di bidang ekonomi adalah fundamental terkait dengan obesitas regulasi terkait dengan perbaikan daya saing, angka angkatan kerja, kemudahan berusaha, UMKM, dan kepastian hukum,” tutur Airlangga. (rig)
