Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan-ITM Tiap Minggu
Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
[News] Banner Whatsapp Channel
PP 41/2026

BPI Danantara dan 2 Holding Dikecualikan dari Pelaporan GMT

[DDTCNews] Muhamad Wildan
Kamis, 19 November 2026 | 12.30 WIB
BPI Danantara dan 2 Holding Dikecualikan dari Pelaporan GMT
<p>Ilustrasi.</p>

JAKARTA, DDTCNews - Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara bersama Danantara Asset Management (DAM) selaku holding operasional dan Danantara Investment Management (DIM) selaku holding investasi tidak dianggap sebagai entitas induk utama maupun bagian dari grup perusahaan multinasional sepanjang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah.

Ketentuan tersebut tercantum dalam Pasal 35 Peraturan Pemerintah (PP) 41/2026 yang mengatur perlakuan khusus atas kewajiban pajak minimum global bagi Danantara. Berdasarkan ketentuan tersebut, BPI Danantara bersama kedua holding dapat dikecualikan dari kewajiban pelaporan pajak minimum global sepanjang memenuhi persyaratan.

"Badan, holding investasi, dan holding operasional yang memenuhi kriteria sebagai badan pemerintah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional, bukan merupakan entitas induk utama dan bukan merupakan bagian dari grup perusahaan multinasional," bunyi Pasal 35 ayat (1) PP 41/2026, dikutip pada Kamis (19/11/2026).

Merujuk pada Pasal 3 PMK 136/2024 tentang pengenaan pajak minimum global, badan pemerintah termasuk kategori entitas yang dikecualikan dari pengenaan pajak minimum global.

Badan pemerintah didefinisikan sebagai entitas yang tidak menjalankan perdagangan atau bisnis serta memenuhi 4 kriteria sebagaimana diatur dalam Pasal 3 ayat (2) PMK 136/2024, yakni:

  • dibentuk berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan atau dimiliki seluruhnya, baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh pemerintah, termasuk bagian-bagian ketatanegaraan atau pemerintah daerahnya;
  • memiliki tujuan utama untuk memenuhi fungsi pemerintah atau mengelola atau menginvestasikan harta pemerintah atau negara atau yurisdiksi tersebut melalui kepemilikan investasi, manajemen harta, dan kegiatan investasi terkait atas harta pemerintah atau negara atau yurisdiksi tersebut;
  • bertanggung jawab kepada pemerintah atas kinerjanya secara keseluruhan dan memberikan laporan tahunan kepada pemerintah; dan
  • hartanya beralih kepada pemerintah pada saat pembubaran dan dalam hal entitas tersebut mendistribusikan penghasilan bersih, penghasilan bersih tersebut didistribusikan semata-mata kepada pemerintah tersebut tanpa bagian dari penghasilan bersihnya menguntungkan pihak selain pemerintah.

Lebih lanjut, Pasal 35 ayat (2) PP 41/2026 mengatur bahwa holding investasi dikecualikan dari pajak minimum global apabila memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi dan merupakan entitas induk utama.

"Holding investasi yang memenuhi kriteria sebagai entitas dana investasi sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai pengenaan pajak minimum global berdasarkan kesepakatan internasional dan merupakan entitas induk utama, dikecualikan dari pajak minimum global," bunyi Pasal 35 ayat (2) PP 41/2026.

Merujuk pada Pasal 3 ayat (7) PMK 136/2024, entitas dana investasi harus memenuhi sejumlah kriteria berikut:

  • dirancang untuk mengumpulkan harta keuangan dan nonkeuangan dari sejumlah investor;
  • investasi dilakukan berdasarkan kebijakan investasi yang telah ditentukan terlebih dahulu;
  • memungkinkan para investor untuk mengurangi biaya transaksi, riset, dan analisis, atau untuk menyebarkan risiko secara kolektif;
  • dirancang terutama untuk memperoleh penghasilan atau laba investasi, atau perlindungan terhadap dampak suatu peristiwa tertentu;
  • para investor memiliki hak atas pengembalian dari harta dana tersebut atau penghasilan yang diperoleh dari harta dana tersebut, berdasarkan kontribusi yang diberikan oleh para investor tersebut;
  • entitas atau manajemennya tunduk pada regulasi di negara atau yurisdiksi tempat entitas tersebut dibentuk atau dikelola, termasuk regulasi antipencucian uang dan regulasi perlindungan investor; dan
  • dikelola oleh manajemen dana investasi profesional atas nama para investor.

Apabila BPI Danantara, DAM, dan DIM memenuhi kriteria pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (1) atau ayat (2) PP 41/2026, ketiga entitas tersebut dikecualikan dari kewajiban menyampaikan GloBE Information Return (GIR) dan SPT Tahunan PPh dalam rangka GloBE.

Dalam hal BPI Danantara, DAM, dan DIM memenuhi kriteria pengecualian tersebut, kewajiban menyampaikan GIR dan SPT Tahunan PPh GloBE dilaksanakan oleh entitas konstituen yang dimiliki secara langsung oleh BPI Danantara, DAM, atau DIM. (rig)

Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.