BANDAR LAMPUNG, DDTCNews - Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung menghentikan penuntutan terhadap tersangka tindak pidana pajak berinisial APW.
Kepala Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung Sigit Danang Joyo mengatakan penuntutan terhadap APW dihentikan karena tersangka telah melunasi kerugian pada pendapatan negara beserta sanksinya dengan total pembayaran senilai Rp533,49 juta.
"Penegakan hukum merupakan bagian dari upaya DJP menjaga keadilan dan melindungi kepentingan negara. Namun, kami selalu menempatkan penegakan hukum pidana sebagai jalan terakhir setelah hak-hak wajib pajak untuk bersikap kooperatif diberikan maksimal," katanya, dikutip pada Selasa (17/11/2026).
Sebelumnya, hasil pemeriksaan bukti permulaan (bukper) menunjukkan bahwa tersangka APW menggunakan faktur pajak fiktif pada tahun pajak 2022. Tindak pidana tersebut dilakukan APW melalui PT SDE.
Penghentian penuntutan dilakukan setelah adanya permintaan dari tersangka APW melalui istri dan penasihat hukumnya, serta melalui pertimbangan Kejari Bandar Lampung.
Pelunasan pokok senilai Rp106,69 juta dan denda senilai Rp426,79 juta merupakan bentuk pemulihan kerugian pada pendapatan negara dalam penanganan perkara tindak pidana perpajakan.
Menurut Sigit, mekanisme penghentian penuntutan melalui pemulihan kerugian negara mencerminkan keseimbangan antara penegakan hukum dan upaya pengamanan penerimaan negara.
Berkaca dari kasus tersebut, Kanwil DJP Bengkulu dan Lampung mengimbau para pelaku usaha untuk melaksanakan hak dan kewajiban perpajakan secara benar, lengkap, dan transparan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Kepatuhan perpajakan menjadi bagian penting dalam menjaga keadilan bagi seluruh wajib pajak serta mendukung pembiayaan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. (rig)
