Academy_SPT PPh Badan 2026 Nov
Academy_ADIT 2026 November
Perpajakan - Update Notif & Dekstop Sept 2026
[News] Banner Whatsapp Channel
APBN 2026

Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun, Suahasil: Terus Dijaga

[DDTCNews] Redaksi
Jumat, 13 November 2026 | 11.08 WIB
Defisit APBN Tembus Rp379,3 Triliun, Suahasil: Terus Dijaga
<p>Menteri Keuangan Suahasil Nazara dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).</p>

JAKARTA, DDTCNews - Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan defisit anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) hingga 31 Oktober 2026 sebesar 1,47% dari produk domestik bruto (PDB) atau senilai Rp379,3 triliun.

Defisit APBN terjadi karena pendapatan negara terkumpul senilai Rp2.618,0 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2.997,2 triliun.

"Defisit di 31 Oktober adalah Rp379,3 triliun dan ini merupakan 1,47% dari PDB. Kita akan terus menjaga defisit di bawah 3% dari PDB," ujar Suahasil dalam konferensi pers APBN Kita, Jumat (13/11/2026).

Lebih lanjut, Suahasil memerinci pendapatan negara yang senilai Rp2.618,0 triliun telah mencapai 83% dari target APBN 2026 sebesar Rp3.153,6 triliun. Kinerja pendapatan negara hingga Oktober 2026 tercatat tumbuh 23,9%.

Pendapatan negara terdiri atas 3 komponen penerimaan, yaitu setoran pajak senilai Rp1.796,8 triliun. Kemudian, penerimaan kepabeanan dan cukai senilai Rp267,2 triliun, serta penerimaan negara bukan pajak (PNBP) terkumpul Rp551,8 triliun.

Sementara itu, belanja negara hingga Oktober 2026 mencapai Rp2.997,2 triliun atau terealisasi 78% dari pagu APBN 2026 sebesar Rp3.842,7 triliun. Realisasi belanja negara tercatat mengalami pertumbuhan 15,6%.

Pos belanja negara terdiri atas 3 jenis penerimaan, yaitu belanja kementerian/lembaga (K/L) terealisasi senilai Rp1.239,1 triliun, belanja non-K/L senilai Rp1.104,5 triliun, serta transfer ke daerah (TKD) senilai Rp654,6 triliun.

"Untuk belanja negara selama November-Desember ini akan dibelanjakan Rp945,2 triliun. Ini sekaligus kesempatan untuk menyampaikan kepada seluruh yang menggunakan belanja APBN, baik kementerian/lembaga ataupun pemerintah daerah, agar belanja prioritas dituntaskan dan dipercepat agar manfaatnya bisa dirasakan oleh seluruh masyarakat," tambah Suahasil.

Dalam melakukan percepatan belanja, Suahasil berpesan agar jajaran K/L maupun pemda tetap menjaga efisiensi dalam melaksanakan belanja dan tidak sembarangan mengucurkan pagu.

"Tetap menjaga efisiensi. Bukan berarti Rp945 triliun dibagi-bagikan begitu saja karena kita ingin memastikan uang rakyat dipakai dengan baik, belanjanya cepat, tapi efisiensinya tetap muncul," ucap menkeu.

Suahasil juga melaporkan keseimbangan primer hingga 31 Oktober 2026 mencapai Rp114,8 triliun. Lalu, pembiayaan anggaran tercatat Rp595,2 triliun atau 86,4% dari total pembiayaan APBN 2026 sejumlah Rp689,1 triliun. (dik)

Editor : Dian Kurniati
Cek berita dan artikel yang lain di Google News.
Ingin selalu terdepan dengan kabar perpajakan terkini?Ikuti DDTCNews WhatsApp Channel & dapatkan berita pilihan di genggaman Anda.
Ikuti sekarang
News Whatsapp Channel
Bagikan:
user-comment-photo-profile
Belum ada komentar.