DJP Sudah Pakai AI dalam Proses Bisnisnya, Ada Arvita hingga TCHS

JAKARTA, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) sudah memanfaatkan artificial intelligence (AI) dalam proses bisnis administrasi perpajakan.

Direktur Transformasi Proses Bisnis DJP Mukhammad Faisal Artjan mengatakan AI dimaksud hadir dalam bentuk tax assistant bernama Advance Responsive Virtual Tax Assistant (Arvita). Adapun penggunaan AI ini disampaikan dalam acara Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7.

"Sistem ini [Arvita] terus dikembangkan dan dirancang khusus sebagai alat internal bagi para petugas pajak bisa bekerja dengan cepat, andal, dan efisien," katanya dalam acara BRITACOF ke-7 yang digelar pada hari ini, Selasa (13/10/2026).

Arvita telah digunakan oleh DJP sejak 2024 dan dapat digunakan oleh petugas pajak (fiskus) untuk mencari data dan informasi terkait dengan potensi pajak pada sektor tertentu sampai dengan regulasi dasar perpajakan.

Selain Arvita, lanjut Faisal, DJP telah mengembangkan model AI yang membantu proses pemeriksaan bukti permulaan (bukper). Model AI dimaksud adalah Tax Crime Handling System (TCHS).

"Model AI ini (TCHS) dapat mendukung pengambilan keputusan, pelaksanaan, evaluasi, serta penyediaan bukper untuk pemeriksaan atas suatu tindak pidana perpajakan," ujar Faisal.

Sebagaimana yang telah diberitakan sebelumnya, pengembangan TCHS merupakan salah satu dari delapan kebijakan strategis DJP yang akan dilaksanakan pada tahun depan. Simak: DJP Ungkap 8 Kebijakan Strategis 2027, Ada Cooperative Compliance

Sebagai informasi, Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) adalah organisasi nonprofit yang mewadahi kerja sama antar-otoritas pajak yang berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative (BRI).

Sementara itu, BRITACOF merupakan agenda resmi yang diselenggarakan BRITACOM setiap tahun. Pada tahun ini, Indonesia melalui Ditjen Pajak (DJP) berkesempatan menjadi tuan rumah BRITACOF ke-7 dengan tema Smart Taxation, Shared Prosperity.

Menurut DJP, tema tersebut mencerminkan pentingnya pengembangan sistem perpajakan yang cerdas melalui pemanfaatan teknologi, inovasi administrasi, serta peningkatan kualitas pelayanan kepada wajib pajak.

Sejalan dengan tema dimaksud, Dirjen Pajak Bimo Wijayanto menuturkan AI merupakan salah satu teknologi terkini yang perlu dimanfaatkan oleh otoritas pajak guna mengelola risiko kepatuhan secara efisien.

"AI memungkinkan kita memproses data dalam jumlah besar dengan sangat cepat, serta menangani kepatuhan secara akurat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan SDM ke isu-isu yang lebih kompleks, sekaligus mempercepat pemberian layanan kepada wajib pajak," tutur Bimo. (rig)