Bimo Dorong Penagihan Pajak Lintas Negara di Forum BRITACOF

JAKARTA, DDTCNews - Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Mechanism (BRITACOM) resmi menggelar Belt and Road Initiative Tax Administration Cooperation Forum (BRITACOF) ke-7 pada hari ini, Selasa (13/10/2026).

BRITACOM adalah organisasi nonprofit yang mewadahi kerja sama antarotoritas pajak yurisdiksi-yurisdiksi yang berpartisipasi dalam Belt and Road Initiative (BRI). Adapun BRITACOF adalah agenda resmi yang diselenggarakan BRITACOM setiap tahun.

"Tema kita pada tahun ini adalah Smart Taxation, Shared Prosperity. Forum ini merupakan wadah bersama untuk membangun sistem perpajakan yang kuat dan tangguh," ujar Dirjen Pajak Bimo Wijayanto dalam sambutannya.

Tahun ini, Indonesia berkesempatan menjadi tuan rumah BRITACOF yang digelar selama 13-15 Oktober 2026. Terdapat, 4 agenda utama dalam BRITACOF tahun ini antara lain peluncuran Tax Administration Product Portfolio (TAPP) 2.0.

Kemudian, Taxpayer Service Product Portfolio (TASP) 2.0; penguatan kerja sama internasional melalui pelatihan, pertukaran best practice, dan kolaborasi multilateral; serta dialog dalam rangka memenuhi kebutuhan dunia usaha.

"Melalui forum ini kita bisa saling belajar antara 38 negara dan 30 lembaga internasional. Kita bisa saling memperbaiki pengelolaan pajak dan pelayanan kepada wajib pajak. Dunia usaha juga bisa mendapatkan kepastian dalam memenuhi kewajiban pajaknya," tutur Bimo.

Lebih lanjut, Bimo mengatakan salah satu teknologi yang perlu dimanfaatkan oleh otoritas pajak pada era saat ini adalah artificial intelligence (AI). Menurutnya, kehadiran AI memungkinkan otoritas pajak untuk mengelola risiko kepatuhan pajak secara lebih efisien.

"AI memungkinkan kita untuk memproses data dalam jumlah besar dengan cepat serta menangani kepatuhan secara akurat. Hal ini memungkinkan kita untuk mengalokasikan SDM ke isu-isu yang lebih kompleks, sekaligus mempercepat pemberian layanan kepada wajib pajak," ujar Bimo.

Namun, penggunaan AI juga perlu dibarengi dengan perbaikan hubungan antara wajib pajak dan otoritas pajak. Guna mewujudkan perbaikan dimaksud, lanjut Bimo, Indonesia telah meluncurkan program cooperative compliance.

"Alih-alih hanya mengandalkan audit dan penegakan aturan, kami membangun kemitraan yang didasarkan pada keterbukaan, komunikasi yang timely, dan rasa saling percaya," katanya.

Dari forum tersebut, Bimo juga berharap terwujudnya kerja sama penagihan antarnegara BRITACOM dalam rangka penindakan praktik pengelakan pajak melalui pemindahan aset ke luar negeri.

"Melalui saluran yang aman dan efisien untuk bekerja sama dalam pemungutan pajak, kita dapat menjaga keadilan sistem pajak. Setiap orang harus membayar bagian pajak yang semestinya, di mana pun kekayaan mereka disimpan," tuturnya. (rig)