BOGOR, DDTCNews - Ditjen Pajak (DJP) berkomitmen untuk terus menggunakan dan mengembangkan pendekatan behavioral dalam rangka meningkatkan kepatuhan wajib pajak.
Dirjen Pajak Bimo Wijayanto mengatakan pengembangan pendekatan behavioral itu dilakukan melalui randomized controlled trial (RCT) dengan mempertimbangkan variabel kepatuhan formal dan material serta karakteristik individu wajib pajak.
"Ada RCT yang disesuaikan dengan variabel dan karakteristik dari masing-masing wajib pajak terkait dengan feature kepatuhan pada masa lalu," ujarnya, dikutip Jumat (13/11/2026).
Bimo menuturkan DJP memiliki master file yang memuat data profil setiap wajib pajak. Data tersebut digunakan untuk mengidentifikasi perilaku sekaligus menentukan bentuk intervensi (nudging) yang sesuai bagi setiap kelompok wajib pajak.
"Dari kategorisasi RCT maka jenis nudging-nya akan disesuaikan per kategori wajib pajak," katanya.
Dalam kesempatan yang sama, Direktur Potensi, Kepatuhan, dan Penerimaan Pajak DJP Eureka Putra menuturkan pendekatan behavioral memungkinkan DJP untuk menentukan strategi nudging bagi setiap kelompok wajib pajak.
Pendekatan tersebut memungkinkan otoritas pajak untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak secara lebih efisien tanpa memerlukan sumber daya manusia (SDM) dalam jumlah besar.
"Sesuai arahan Pak Dirjen, kegiatan nudging ini akan kita perluas lagi untuk data lainnya lagi. Tentunya dengan perluasan wajib pajak yang kita sentuh, harapannya beban pajak ini bisa terdistribusi secara lebih adil," tutur Eureka.
Sebagai informasi, DJP baru saja menerbitkan email blast secara serentak kepada 475.698 wajib pajak orang pribadi yang terindikasi menghapus bukti potong pada SPT Tahunan 2025.
Email blast itu merupakan salah satu bentuk nudging yang dilakukan DJP untuk meningkatkan kepatuhan sekaligus mendorong wajib pajak agar segera membetulkan SPT Tahunan 2025. (rig)
